Bondowoso minta bantuan Pemprov Jatim tangani krisis air bersih
Bondowoso Mengajukan Permohonan Bantuan Pemprov Jatim untuk Penanganan Krisis Air Bersih
Bondowoso minta bantuan Pemprov Jatim tangani – Bondowoso, sebuah kabupaten di Jawa Timur, tengah menghadapi tantangan serius dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa kapasitas anggaran yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan distribusi air di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Karena itu, mereka meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam hal bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk operasional truk tangki pengangkut air. Anggaran BBM yang terbatas membuat jumlah pengiriman air hanya mampu dilakukan sekitar 40 kali, atau sekitar satu bulan lebih.
Kondisi Krisis dan Dampak pada Masyarakat
Krisis air bersih di Bondowoso semakin memperparah situasi di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, sebanyak 7.136 jiwa atau 1.784 kepala keluarga (KK) terdampak kekurangan air bersih. Mereka tersebar di 20 dusun dan 13 desa yang ada di 9 kecamatan. BPBD Bondowoso telah mulai melakukan distribusi air bersih sejak beberapa hari lalu dengan menggunakan dua unit truk tangki, masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter. Namun, volume ini masih kurang untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat di seluruh area terdampak.
Kami telah mengusulkan permohonan bantuan pengiriman air bersih ke Pemprov Jatim, karena anggaran kami hanya cukup untuk 40 kali pengiriman atau sekitar satu bulan lebih,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, Selasa (tanggal tidak disebutkan).
Kristianto menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM solar nonsubsidi menjadi salah satu faktor utama yang membatasi kemampuan daerah dalam mengatasi krisis ini. Karena biaya bahan bakar meningkat drastis, anggaran yang dialokasikan untuk mengirimkan air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan terasa cukup sempit. “Harga BBM solar nonsubsidi naik, sehingga anggaran untuk pengiriman air bersih ke desa terdampak hanya cukup untuk 40 kali pengiriman,” tambahnya.
Pelaksanaan Distribusi dan Kemitraan dengan Organisasi Lain
BPBD Bondowoso tidak hanya bergantung pada dana sendiri, tetapi juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Meski begitu, Kristianto mengakui bahwa kebutuhan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas yang ada saat ini.
Distribusi air bersih saat ini dilakukan secara bertahap. Dua truk tangki yang digunakan memiliki kapasitas 5.000 liter per unit, sehingga dalam sehari mampu menjangkau sejumlah kecil populasi terdampak. Kristianto menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Bondowoso terus berusaha memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, tetapi bantuan dari pihak eksternal tetap diperlukan untuk mengatasi masalah yang semakin memburuk. Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini sudah terjadi sejak awal musim kemarau dan diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun jika tidak ada intervensi tambahan.
Kecamatan Terdampak dan Daftar Dusun yang Terkena
Krisis air bersih terjadi di beberapa kecamatan di Bondowoso, termasuk Maesan, Prajekan, Klabang, Wringin, Tegal Ampel, Botolinggo, Taman Krocok, dan Curahdami. Dusun-dusun yang paling parah terkena kekeringan antara lain Dusun Jatian dan Desa Sumberanyar, Dusun Karang Kotong serta Desa Sumbersari, Dusun Paterongan dan Desa Walidono. Di Kecamatan Maesan, dua dusun lainnya, yaitu Geddingan dan Desa Blimbing, juga mengalami kesulitan mendapatkan air minum layak konsumsi.
Daftar dusun terdampak meliputi Dusun Durin dan Geddingan di Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang. Di Kecamatan Wringin, Dusun Pelinggian dan Desa Wringin menjadi area yang membutuhkan bantuan. Dusun Sumber Biru di Desa Klabang serta Dusun Krajan dan Jurang Gundah di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel, juga masuk dalam zona kritis. Di Kecamatan Botolinggo, Dusun Banteng Lor, Sumber Waru, dan Banteng Duk Beto di Desa Klekean serta Dusun Seccang, Belengguen, Cemper Timur di Desa Lumutan terkena dampak serupa.
Kristianto menambahkan bahwa BPBD Bondowoso sedang berupaya keras untuk menyeimbangkan kebutuhan air dengan ketersediaan anggaran. Pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke setiap dusun dan desa yang terdampak untuk menilai tingkat krisis. Meski distribusi sudah berjalan, Kristianto menegaskan bahwa perlu dukungan lebih besar dari Pemprov Jatim agar proses ini bisa berkelanjutan. “Kita perlu mempercepat pengiriman agar masyarakat tidak kehilangan akses air bersih dalam waktu lama,” kata dia.
Krisis air bersih tidak hanya memengaruhi ketersediaan minum, tetapi juga mengganggu kegiatan sehari-hari warga, terutama bagi anak-anak dan lansia yang membutuhkan air untuk kebutuhan medis atau makanan. BPBD Bondowoso berharap bantuan dari provinsi dapat membantu memperluas cakupan distribusi air ke lebih banyak wilayah. Selain itu, bantuan ini juga diharapkan mampu memperbaiki kualitas air yang tersedia, karena beberapa desa masih mengandalkan sumber air yang kurang bersih akibat kekeringan.
Sebagai langkah sementara, BPBD setempat terus berusaha mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Namun, Kristianto mengakui bahwa kapasitas yang terbatas menyebabkan distribusi tidak bisa dilakukan secara maksimal. “Dengan bantuan dari Pemprov Jatim, kami bisa menambah jumlah pengiriman dan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuhnya. Dengan demikian, permohonan bantuan ini menjadi fokus utama dalam upaya meminimalkan dampak krisis air bersih di wilayah Bondowoso. Penyelesaian masalah ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang mengalami kondisi serupa akibat cuaca ekstrem.
