Legislator nilai penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara langkah tepat

Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara: DPR Setujui Arah Peremajaan Armada Laut

Ayobantudonasi.com – Pemerintah Indonesia resmi membuka jalan bagi penghapusan satu unit kapal perang dari daftar aset negara. Melalui mekanisme persetujuan parlemen, eks KRI Ki Hajar Dewantara akan dilepas dari inventaris Tentara Nasional Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar transaksi jual-beli biasa, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menyelaraskan kekuatan maritim nasional dengan tuntutan teknologi pertahanan terkini serta dinamika ancaman di kawasan.

Dukungan Parlemen atas Langkah Peremajaan

Oleh Soleh, anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, ia menegaskan bahwa mempertahankan kapal yang telah menua secara struktural justru kontraproduktif bagi kesiapan tempur angkatan laut.

“Kalau memang kapal tersebut sudah berusia tua dan biaya pemeliharaannya sangat tinggi, saya mendukung untuk dilakukan penghapusan atau penjualan. Ini bagian dari peremajaan alutsista TNI.”

Pernyataan itu mencerminkan pandangan bahwa anggaran pertahanan harus dialokasikan secara proporsional. Kapal perang yang telah melewati masa pakai optimalnya menyerap sumber daya pemeliharaan dalam jumlah besar tanpa memberikan imbalan operasional yang memadai. Dalam konteks anggaran negara yang terbatas, pengalihan dana dari perawatan aset usang ke pengadaan platform baru menjadi pilihan rasional bagi pemangku kebijakan pertahanan.

Mekanisme Hukum: Dari Surat Presiden ke Lantai Paripurna

Proses penjualan ini tidak berjalan secara sepihak. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan persetujuan DPR melalui Surat Presiden Nomor R-33 tertanggal 14 Juli. Dokumen tersebut kemudian dibacakan dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 18 Agustus.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang bertindak selaku pimpinan rapat pada kesempatan itu, membacakan substansi surat secara langsung di hadapan para anggota:

“Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli hal permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara.”

Mekanisme ini menegaskan bahwa penjualan aset negara bernilai strategis tidak dapat dilakukan tanpa pengawasan legislatif. DPR memiliki hak untuk menyetujui atau menolak transaksi, sehingga terdapat lapisan akuntabilitas publik di atas keputusan eksekutif.

Penugasan Komisi I dan Tahapan Selanjutnya

Setelah pembacaan surpres, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa tindak lanjut teknis diserahkan kepada Komisi I DPR. Ia menegaskan bahwa komisi tersebut akan menggelar rapat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas detail penjualan, termasuk aspek teknis, valuasi aset, serta prosedur administrasi.

“Jadi, nanti Komisi I yang menindaklanjutinya terkait seperti apa teknisnya.”

Hingga saat ini, jadwal rapat pembahasan belum diumumkan secara spesifik. Prosesnya diperkirakan akan melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, serta instansi pengelola barang milik negara. Setiap tahapan harus memenuhi ketentuan pengadaan dan pengelolaan aset negara agar tidak menimbulkan temuan audit di kemudian hari.

Konteks Strategis: Mengapa Peremajaan Armada Menjadi Prioritas

Keputusan melepas kapal tua bukan fenomena baru dalam sejarah angkasa laut Indonesia. Setiap angkatan laut di dunia menghadapi siklus hidup platform yang menuntut penggantian berkala. Kapal perang memiliki masa pakai operasional yang dibatasi oleh keausan struktural, usangnya sistem senjata, serta ketidakmampuan mengintegrasikan teknologi sensor dan komunikasi generasi terbaru.

Di kawasan Asia Tenggara, dinamika keamanan maritim terus berkembang. Persaingan pengaruh di Selat Malaka, Laut Natuna, dan perairan sekitar menuntut armada yang mampu beroperasi dengan standar interoperabilitas modern. Mempertahankan platform yang tidak lagi mampu beradaptasi berarti meninggalkan celah kapabilitas yang dapat dieksploitasi oleh pihak lain.

Oleh Soleh menambahkan bahwa risiko keselamatan prajurit menjadi pertimbangan tambahan. Kapal dengan sistem yang telah melampaui batas usia desainnya lebih rentan terhadap kegagalan teknis di tengah operasi. Konsekuensinya bukan sekadar kerugian materiil, melainkan potensi korban jiwa yang tidak dapat diabaikan.

“Kalau kemampuan operasionalnya sudah menurun dan pemeliharaannya membutuhkan biaya besar, justru harus dievaluasi. Jangan sampai dipaksakan kemudian membahayakan jiwa prajurit.”

Implikasi bagi Anggaran dan Prioritas Pertahanan

Dana yang sebelumnya terserap untuk perawatan dan perbaikan berkala kapal tua dapat diarahkan ke pengadaan platform baru, pelatihan personel, atau penguatan infrastruktur pangkalan. Dalam kerangka peremajaan alutsista secara menyeluruh, setiap penghapusan aset usang membuka ruang fiskal bagi investasi pertahanan yang lebih produktif.

Bagi publik, proses ini juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan aset negara—termasuk yang bernilai strategis—harus berjalan transparan dan terukur. Persetujuan DPR atas penjualan KRI Ki Hajar Dewantara menandai satu episode dalam upaya memastikan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tetap relevan, efisien, dan aman bagi personel yang mengawakinya.