Polda Aceh mulai selidiki kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh

Polisi Gali Dugaan Pelanggaran Hukum di Balik Kericuhan Peringatan Hari Damai Aceh

Ayobantudonasi.com – Kericuhan yang mewarnai peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, kini memasuki tahap penyelidikan resmi oleh Kepolisian Daerah Aceh. Insiden yang berlangsung pada Sabtu (15/8) itu terjadi ketika aparat keamanan berupaya menertibkan pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh sejumlah massa di tengah kegiatan zikir dan doa bersama. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengonfirmasi bahwa proses penyidikan telah berjalan, meskipun detail mengenai bentuk dugaan tindak pidana yang disasar belum diungkap ke publik.

Kronologi dan Pemicu Kericuhan

Peringatan Hari Damai Aceh tahun ini jatuh pada Sabtu, 15 Agustus, dan diperingati dengan kegiatan zikir serta doa bersama di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman. Dalam rangkaian acara tersebut, sekelompok peserta mengibarkan Bendera Bulan Bintang—lambang yang secara visual identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Upaya penertiban oleh aparat keamanan terhadap aksi pengibaran itu memicu ketegangan dan kericuhan di lokasi.

Kondisi di kawasan masjid baru kembali kondusif pada Sabtu sore setelah aparat kepolisian bekerja sama dengan TNI serta unsur keamanan terkait melakukan pengamanan gabungan. Ruddi menegaskan bahwa situasi telah terkendali sepenuhnya berkat koordinasi lintas lembaga.

“Alhamdulillah berkat kolaborasi dengan ‘stakeholder’ TNI, situation sangat kondusif,” ujar Ruddi.

Penyelidikan Resmi Dimulai

Pernyataan Kapolda mengenai dimulainya penyelidikan disampaikan pada Senin, seusai mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Kepada wartawan, Ruddi menegaskan bahwa Polda Aceh tengah menelusuri seluruh aspek kejadian di Masjid Raya Baiturrahman.

“Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian kemarin di Masjid Raya Baiturrahman,” kata Ruddi.

Hingga pernyataan tersebut dirilis, Kapolda belum merinci bentuk dugaan pelanggaran hukum yang menjadi objek penyidikan. Apakah kericuhan itu dikategorikan sebagai gangguan ketertiban umum, perusakan, atau bentuk lain dari tindak pidana, masih menunggu hasil kerja penyidik di lapangan.

Akar Masalah: Sengketa Bendera Bulan Bintang

Kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman bukan sekadar insiden spontan. Di baliknya tersimpan persoalan hukum yang telah berlarut sejak 2013, yakni status hukum Bendera Bulan Bintang dalam tatanan pemerintahan Aceh. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara eksplisit menetapkan Bendera Bulan Bintang sebagai bendera resmi Aceh. Namun, implementasi ketentuan tersebut sejak diundangkan masih menjadi titik friksi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Untuk mencari kepastian hukum, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebelumnya telah menyepakati langkah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah memperoleh kejelasan apakah penggunaan Bendera Bulan Bintang dalam kegiatan publik di Aceh sepenuhnya sah secara hukum nasional, atau masih memerlukan penyesuaian regulasi. Ketidakpastian inilah yang kerap memicu ketegangan setiap kali bendera tersebut muncul di ruang publik, terutama dalam momentum-momentum bersejarah seperti peringatan Hari Damai Aceh.

Hari Damai Aceh sendiri menandai berakhirnya konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki pada 15 Agustus 2005. Peringatan tahunan ini menjadi ruang bagi masyarakat Aceh untuk mengenang proses perdamaian sekaligus menegaskan identitas kultural dan politik daerah. Dalam konteks itulah, pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh sebagian peserta dimaknai sebagai ekspresi identitas, sementara aparat keamanan memandang perlu menertibkannya sesuai ketentuan yang berlaku—sebuah benturan yang pada akhirnya berujung pada kericuhan.

Apresiasi dan Komitmen Keamanan Berkelanjutan

Menutup pernyataannya, Ruddi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Aceh serta seluruh unsur keamanan yang turut menjaga ketertiban pasca-kericuhan. Ia menekankan bahwa stabilitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama.

“Saya sebagai Kapolda Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder TNI. Kita bisa mengamankan wilayah Aceh, semoga Aceh selalu damai dan maju,” ucapnya.

Lebih jauh, Ruddi menyatakan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh akan menjalankan mekanisme analisis dan evaluasi secara berkala. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa potensi gesekan serupa dapat diantisipasi lebih awal, sehingga peringatan Hari Damai Aceh di masa mendatang dapat berlangsung tanpa gangguan dan tetap sejalan dengan semangat perdamaian yang menjadi inti dari momentum tersebut.

Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian persoalan Bendera Bulan Bintang bukan hanya soal atribut visual, melainkan menyangkut pengakuan atas identitas daerah yang telah dijamin melalui otonomi khusus. Selama ketidakpastian hukum belum terjawab, setiap kemunculan bendera itu di ruang publik berpotensi kembali memicu ketegangan antara aspirasi masyarakat dan penegakan aturan. Penyelidikan yang kini dijalankan Polda Aceh diharapkan tidak hanya menjawab pertanyaan hukum atas kericuhan 15 Agustus, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menyikapi simbol-simbol identitas Aceh.