DPRD Jabar desak KDM imbangi pembangunan fisik dan isu kemiskinan

Usia ke-81 Jawa Barat: DPRD Desak Pemprov Imbangi Proyek Infrastruktur dengan Penanganan Kemiskinan

Ayobantudonasi.com – Perayaan ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Barat pada tahun ini membawa serta pertanyaan besar tentang arah pembangunan daerah. Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi dan deretan proyek infrastruktur yang terus digarap, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi bayang-bayang yang belum sepenuhnya sirna dari kehidupan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah provinsi: pembangunan fisik tidak boleh berjalan sendiri tanpa diiringi upaya konkret untuk mengangkat taraf hidup warga yang masih tertinggal.

Prioritas Ganda yang Tidak Bisa Dipilih Satu

Buky Wibawa Karya Goena menekankan bahwa Pemprov Jabar harus menempatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada posisi yang setara dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Menurutnya, tantangan sosial yang dihadapi Jawa Barat saat ini menuntut respons kebijakan yang holistik, bukan parsial. Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan ekonomi warga—mulai dari pelatihan keterampilan, akses permodalan mikro, hingga penciptaan lapangan kerja—harus berjalan paralel dengan proyek-proyek fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif.”

Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, memiliki disparitas pembangunan yang nyata antara kawasan perkotaan di koridor Bandung–Cirebon dan wilayah pedesaan di bagian selatan serta utara. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran, kesenjangan tersebut berisiko melebar dan menggerus kohesi sosial di tengah masyarakat.

Visi “Jabar Istimewa” dan Misi RPJMD 2025–2029

Desakan DPRD ini juga terikat erat dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Visi Jawa Barat untuk periode 2025–2029, yang dirumuskan dalam slogan “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”, menempatkan pemerataan pembangunan sebagai inti dari seluruh kebijakan. Buky Wibawa Karya Goena menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan serta penanganan masalah sosial secara efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya visi tersebut. Ia secara spesifik merujuk pada misi ketiga dan keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengamanatkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi daerah.

Dalam konteks ini, DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur semata-mata dari jumlah kilometer jalan yang dibangun atau jumlah gedung pemerintahan yang berdiri. Indikator yang lebih substansial adalah penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas lapangan kerja, dan akses warga terhadap layanan dasar yang bermartabat.

Transformasi Birokrasi: Bersih, Adaptif, dan Berintegritas

Di samping isu pemerataan, Buky Wibawa Karya Goena juga mendorong Pemprov Jabar untuk mempercepat transformasi birokrasi. Ia menyerukan agar aparatur pemerintah provinsi bertransformasi menjadi entitas yang adaptif terhadap perubahan, berintegritas dalam menjalankan tugas, serta mengedepankan prinsip good and clean governance. Pesan ini disampaikan di tengah momentum peringatan usia ke-81 Jawa Barat, yang menurutnya harus menjadi titik balik bagi pembersihan praktik-praktik birokrasi yang tidak efisien dan tidak transparan.

“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.”

Transformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau pergantian pejabat. Lebih dari itu, ia menuntut pergeseran budaya kerja di lingkungan pemerintahan—dari orientasi prosedur menuju orientasi hasil, dari birokrasi tertutup menuju keterbukaan informasi, dan dari pelayanan pasif menuju pendekatan proaktif yang berpihak pada kepentingan warga.

Layanan Publik sebagai Ujung Tombak

Buky Wibawa Karya Goena menambahkan bahwa seluruh upaya penguatan birokrasi harus bermuara pada satu tujuan akhir: pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital, inovasi proses, serta keterlibatan aktif warga dalam pengawasan dan evaluasi layanan disebut sebagai instrumen utama untuk mencapai standar tersebut. Dengan demikian, warga tidak lagi menjadi objek pasif kebijakan, melainkan mitra aktif dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029.”

Desakan dari lembaga legislatif provinsi ini menempatkan Pemprov Jabar di persimpangan kebijakan yang menuntut keberanian politik. Di satu sisi, tekanan untuk menyelesaikan proyek-proyek fisik yang sudah berjalan dan menjadi janji kampanye tetap ada. Di sisi lain, data sosial-ekonomi menunjukkan bahwa tanpa intervensi langsung terhadap kemiskinan dan pengangguran, capaian pembangunan fisik berisiko menjadi eksklusif bagi segelintir kelompok. Jawa Barat yang memasuki usia ke-81 kini diuji bukan hanya oleh kemampuan membangun infrastruktur, tetapi oleh kemauan politik untuk memastikan bahwa setiap warga—di lembur maupun di kota—merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.