Megawati tekankan pentingnya penegakan keadilan sejarah

Megawati: Kebenaran Sejarah Tak Boleh Dikubur di Balik Satu Ketetapan

Ayobantudonasi.com – Di tengah upacara pengibaran Sang Merah Putih yang menandai peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan yang jauh melampaui seremoni tahunan. Berbicara sebagai Inspektur Upacara di lapangan Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, Megawati menyerukan agar bangsa Indonesia tidak berhenti pada pencabutan satu dokumen hukum ketika berbicara soal keadilan sejarah.

Pernyataan itu merujuk pada Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967, ketetapan yang pada zamannya mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menjadi landasan hukum bagi transisi kekuasaan ke tangan Soeharto. Ketetapan tersebut akhirnya dicabut secara resmi setelah perjuangan panjang keluarga selama 57 tahun. Namun bagi Megawati, penghapusan satu pasal di atas kertas tidak otomatis memulihkan martabat seorang Proklamator.

“Meskipun Ketetapan MPRS Nomor 33 MPRS Tahun ’67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno telah dicabut, namun bagi saya persoalan sejarah tidak berhenti pada pencabutan sebuah ketetapan. Yang lebih penting adalah bagaimana nurani sejarah itu.”

Delapan Belas Tahun dalam Bayang-Bayang Isolasi

Untuk memberi bobot pada argumennya, Megawati mengurai secara rinci total sekitar 18 tahun yang dihabiskan Bung Karno dalam berbagai bentuk isolasi kekuasaan. Rincian itu mencakup 12 tahun di penjara dan pengasingan selama masa kolonial Belanda, dua tahun pengasingan pada periode revolusi fisik, serta empat tahun tahanan rumah tanpa proses pengadilan pada masa Orde Baru.

Empat tahun terakhir inilah yang paling tajam diurai Megawati. Ia menggambarkan bagaimana, di era Presiden Soeharto, Bung Karno ditahan tanpa dasar hukum yang jelas. Lokasi penahanannya berpindah-pindah: dimulai dari Istana Bogor, kemudian ke Batu Tulis, lalu ke Wisma Yaso. Tidak ada persidangan, tidak ada dakwaan, tidak ada putusan.

“Coba kamu bayangkan, Bung Karno itu proklamator, terus tiba-tiba pada zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto itu, beliau karena Pak Harto ingin menjadi presiden, maka Bung Karno itu dilakukan suatu penahanan. Saya pun tidak tahu namanya apa. Hanya ditaruh permulaan di Istana Bogor, setelah itu di Batu Tulis, setelah itu lalu di Wisma Yaso. Tanpa sebuah proses pengadilan.”

Kepedihan yang dirasakan keluarga selama puluhan tahun diperparah oleh satu fakta administratif: tidak pernah ada selembar kertas resmi, dokumen hukum, atau surat keputusan yang menjelaskan status penahanan Bung Karno. Bagi seorang mantan kepala negara, ketiadaan dokumen semacam itu bukan sekadar kelalaian birokrasi, melainkan penghapusan eksistensi hukum dari catatan negara.

Kontras antara Penghormatan Global dan Pengabaian Domestik

Megawati kemudian menarik perhatian hadirin pada kontras yang menyakitkan. Di berbagai negara, nama dan patung Bung Karno diabadikan sebagai penghormatan terhadap tokoh yang turut membentuk tatanan dunia pascakolonial. Sementara itu, di tanah air sendiri, warisan politik sang Proklamator kerap dipandang sebelah mata.

“Bulan depan saya diminta ke Uzbekistan untuk meresmikan patung Bung Karno di sana. Mengapa kita di sini malah melecehkan beliau?”

Pertanyaan retoris itu menyentuh inti persoalan: bagaimana sebuah bangsa dapat merayakan kemerdekaan yang diikrarkan oleh seseorang, namun sekaligus mengabaikan penderitaan yang dialaminya setelah kemerdekaan itu sendiri?

Bukan Kebencian, Melainkan Pertanggungjawaban Nurani

Megawati menegaskan bahwa pemaparan tersebut bukan upaya membangkitkan sentimen lama atau membuka luka yang belum kering. Ia memosisikan pidatonya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus pendidikan sejarah bagi generasi yang tumbuh tanpa ingatan langsung akan peristiwa-peristiwa itu.

“Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya berbicara sebagai warga bangsa, saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Sebab apa? Bung Karno bukan hanya milik keluarganya, Bung Karno adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan dunia.”

Pernyataan ini penting karena menggeser narasi dari ranah personal ke ranah publik. Dengan menempatkan Bung Karno sebagai milik kolektif bangsa, Megawati mengimplikasikan bahwa keadilan sejarahnya bukan urusan satu keluarga, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Kebenaran yang Tak Pernah Kehilangan Arah

Menutup pidatonya, Megawati merangkum pesan moral dari perjalanan 57 tahun hingga pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967. Ia mengingatkan bahwa kebenaran mungkin ditunda oleh kekuasaan, tetapi tidak pernah kehilangan jalannya.

“Peristiwa itu mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran itu pasti menang!”

Ia juga berpesan kepada generasi penerus agar tidak mewariskan kebencian, namun sekaligus pantang membiarkan ketidakjujuran sejarah terus berjalan tanpa koreksi. Nilai-nilai dasar yang diwariskan Bung Karno—ajaran Trisakti, Pancasila, serta penguasaan sains dan teknologi demi kedaulatan bangsa—menurutnya harus terus dihidupkan agar Indonesia tetap berdiri tegak di atas fondasi yang jujur akan masa lalunya.

Di balik retorika seremonial upacara kemerdekaan, pesan Megawati kali ini membawa implikasi yang lebih luas: sebuah bangsa yang tidak berani menatap sejarahnya secara jujur, termasuk mengakui penderitaan politik yang dialami para pendirinya, akan rentan terombang-ambing oleh kepentingan luar dan berisiko menjadi bangsa yang kerdil dalam percaturan global. Penegakan keadilan sejarah, dalam kerangka itu, bukan sekadar nostalgia politik, melainkan prasyarat bagi kedaulatan yang utuh.