Latest Program: INDEF nilai penguatan SDM faktor krusial untuk Kopdes Merah Putih

INDEF Nilai Penguatan SDM Faktor Krusial untuk Kopdes Merah Putih

Latest Program – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu inisiatif yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan. Namun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, kesuksesan program ini bergantung pada beberapa elemen utama, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan yang efektif, serta sistem pengawasan yang ketat. Esther menekankan bahwa tanpa perhatian khusus pada aspek tersebut, program Kopdes Merah Putih mungkin tidak mencapai tujuannya.

Kesiapan SDM Pengurus Koperasi

Esther menyoroti bahwa kemampuan manajerial pengurus koperasi merupakan faktor penentu dalam keberlanjutan program. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan usaha koperasi tidak hanya bergantung pada sumber daya finansial, tetapi juga pada kualitas SDM yang terlibat. “Jika pengelola koperasi tidak memiliki kapasitas yang memadai, risiko penurunan kualitas layanan atau kegagalan operasional bisa terjadi,” kata Esther dalam wawancara dengan ANTARA, Rabu.

“Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha secara profesional. Kita perlu memastikan mereka mampu memenuhi tugas sehari-hari dengan baik,” ujar Esther.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah melakukan seleksi terbuka untuk memperkuat kapasitas pengelola Kopdes Merah Putih. Rekrutmen ini menargetkan 30.000 manajer koperasi dengan syarat lulusan S1 hingga D4 dan usia maksimal 35 tahun. Selain itu, IPK minimal 2,75 juga menjadi persyaratan yang diterapkan. Esther menilai, meskipun jumlah rekrutmen besar, pemerintah harus memastikan pengelola koperasi siap menghadapi tantangan dalam operasional.

Keberlanjutan Program dengan Sistem Pengawasan Kuat

Menurut Esther, penguatan SDM perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang terstruktur. “Program ini membutuhkan pengelolaan yang hati-hati karena setiap koperasi akan mendapatkan dana sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar,” jelasnya. Total dana yang dialokasikan untuk Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun. Jumlah ini menunjukkan betapa besar komitmen pemerintah untuk mendorong keberlanjutan koperasi di tingkat desa.

“Rekrutmen manajer koperasi yang masif berisiko memicu kredit macet jika prinsip pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan baik. Dengan adanya platform data terpadu, kita bisa memantau kinerja dan risiko secara lebih real-time,” tegas Esther.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola koperasi untuk menghindari penyimpangan. “Perlu ada koordinasi yang lebih kuat dengan otoritas seperti OJK agar pengawasan bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari pembiayaan hingga distribusi,” tambahnya. Dengan sistem ini, keberhasilan program bisa diukur secara lebih akurat dan dikelola dengan baik.

Model Usaha yang Sesuai dengan Karakteristik Lokal

Esther menyoroti bahwa model usaha koperasi harus disesuaikan dengan keunikan setiap daerah. “Tidak semua wilayah memiliki potensi yang sama, sehingga kita perlu menyesuaikan jenis usaha koperasi agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya. Ia memberikan contoh bahwa daerah yang menghasilkan ikan bisa mengembangkan koperasi berbasis pengolahan hasil perikanan, mulai dari akses pembiayaan hingga penampungan produk olahan.

“Sektor usaha yang paling menguntungkan tergantung pada karakteristik daerah, tidak bisa disamakan antar wilayah. Maka, kita perlu mengadaptasi model usaha sesuai kebutuhan lokal,” tuturnya.

Menurut Esther, selain fokus pada pengelolaan SDM, program Kopdes Merah Putih juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang terpusat pada pemerintah atau swasta mungkin kurang efektif jika tidak melibatkan komunitas lokal. “Dengan melibatkan masyarakat, koperasi bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan tanggung jawab sosial,” jelasnya.

Komitmen Pemerintah untuk Membentuk 80.000 Unit Kopdes

Pemerintah berencana membentuk hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Model usaha yang diterapkan diharapkan bisa mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pengadaan bahan pokok hingga distribusi logistik. Esther menyambut baik langkah ini, tetapi menyarankan bahwa pemerintah perlu memastikan semua unit koperasi memiliki struktur yang solid dan sistem pengawasan yang efektif.

“Perlu juga penguatan pengawasan, mulai dari koordinasi dengan otoritas seperti OJK, kejelasan regulasi, hingga pemanfaatan platform data terpadu untuk memantau kinerja dan risiko koperasi,” ucap dia.

Kopdes Merah Putih diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha berbasis lokal. Esther menambahkan bahwa program ini memiliki potensi untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ini memerlukan kesiapan yang matang di berbagai aspek.

Esther juga memperkirakan bahwa dana yang besar untuk pembentukan Kopdes Merah Putih akan menimbulkan tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaannya. “Kita perlu menghindari potensi penyimpangan, baik dari manajemen maupun dari penggunaan dana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga integritas program,” katanya.

Dalam kesimpulannya, Esther berharap bahwa program Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi kerangka kerja yang menarik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa koperasi perlu diisi dengan SDM yang berkualitas, pengawasan yang ketat, dan model usaha yang sesuai dengan kondisi lokal. “Dengan kombinasi ini, program bisa berjalan lancar dan berdampak positif,” tutupnya.