New Policy: Kota Bandung-Kotawaringin Timur jalin kerja sama fokus tingkatkan PAD
Kota Bandung dan Kotawaringin Timur Menandatangani Kerja Sama untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
New Policy – Kota Bandung, Jawa Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, baru-baru ini mengumumkan pembentukan kerja sama strategis yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong transformasi digital dalam layanan publik. Kesepakatan ini dilakukan dalam upaya memperkuat kolaborasi antar daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa kooperasi antar wilayah merupakan langkah kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif.
Mengapa Kolaborasi Antardaerah Penting?
Dalam pidatonya di Bandung pada Senin lalu, Farhan menekankan bahwa perkembangan wilayah tidak bisa dicapai secara mandiri. “Kerja sama antar daerah adalah jalan untuk saling memperkuat potensi dan pengalaman masing-masing,” ujarnya. Menurut wali kota, daerah yang satu dengan lainnya bisa saling melengkapi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Dengan berbagi strategi, inovasi, dan pengalaman, keduanya dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan efisien.
“Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan kedua pihak, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem yang lebih modern dan inklusif,” kata Farhan.
Kota Bandung, yang dikenal sebagai pusat pengembangan teknologi dan inovasi di Jawa Barat, memiliki berbagai pengalaman dalam digitalisasi layanan pemerintahan. Sementara itu, Kotawaringin Timur memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata. “Dengan berbagi strategi, kita bisa saling melengkapi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang,” tambahnya.
Perencanaan dan Riset Daerah sebagai Pilar Kerja Sama
Farhan menjelaskan bahwa kerja sama yang ditandatangani mencakup beberapa bidang utama, di antaranya perencanaan dan riset daerah, peningkatan PAD, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pemerintahan. “Kolaborasi ini akan memperkuat kerangka kerja perencanaan yang lebih terintegrasi, serta mempercepat pengembangan proyek-proyek strategis yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya. Dalam bidang riset, keduanya akan berbagi data dan studi terkini untuk mendorong kebijakan yang berbasis bukti dan sesuai dengan kondisi lokal.
Dalam bidang pendapatan daerah, keduanya akan mengembangkan strategi pengumpulan pajak dan retribusi yang lebih efektif. “PAD menjadi prioritas karena merupakan sumber pendapatan utama yang bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan,” kata Farhan. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem digital untuk mempercepat proses pengurusan administrasi pemerintahan, seperti pengajuan izin usaha dan layanan kependudukan.
“Dengan sistem berbasis teknologi, layanan pemerintah akan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh warga,” katanya.
Kerja sama ini juga mencakup pengembangan pelayanan terpadu satu pintu, yang diharapkan meringankan beban masyarakat dalam mengurus urusan administrasi. “Masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan pemerintah tanpa harus berkali-kali ke berbagai instansi,” ujar Farhan. Selain itu, pihak-pihak terkait akan bersinergi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang telah diujicobakan di Kota Bandung.
Potensi Kotawaringin Timur dan Pengalaman Kota Bandung
Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dikenal sebagai daerah penghasil komoditas pertanian, dianggap memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui inisiatif-inisiatif pembangunan yang dipandu oleh pengalaman Kota Bandung. “Kota Bandung memiliki inovasi di bidang digital, ekonomi kreatif, dan tata kelola pemerintahan yang bisa menjadi referensi bagi Kotawaringin Timur,” katanya. Farhan menambahkan bahwa pengalaman ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan infrastruktur publik, yang menjadi prioritas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka mengoptimalkan PAD, Farhan menyebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan amanat penting kepada daerah untuk terus mengejar pendapatan asli. “Kotawaringin Timur tertarik berkolaborasi karena PAD merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya. Ia menilai bahwa keberhasilan daerah dalam mengelola PAD bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
“Kerja sama ini juga akan mendorong pemerintahan yang lebih profesional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang,” katanya.
Menurut Farhan, digitalisasi layanan publik akan menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan PAD. “Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kita bisa mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, serta memperluas cakupan layanan kepada masyarakat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga kesiapan dan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan tersebut.
Kerja sama ini diharapkan bisa berdampak signifikan dalam jangka panjang. “Dengan kolaborasi yang kuat, Kota Bandung dan Kotawaringin Timur bisa menjadi model daerah yang mampu mengembangkan PAD secara berkelanjutan,” katanya. Farhan juga menekankan bahwa keberhasilan kerja sama ini akan menjadi basis bagi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif di tingkat nasional. “Ini bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.
Para pejabat dari kedua daerah telah sepakat untuk melakukan pertemuan rutin serta kerja sama proyek-proyek konkret dalam beberapa bulan ke depan. “Langkah ini akan menjadi awal dari perjalanan kolaborasi yang lebih dalam dan berkelanjutan,” kata Farhan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi dan pemerintahan di kedua daerah, serta menjadi contoh yang inspiratif bagi wilayah lain yang ingin meningkatkan PAD dan layanan publik secara bersamaan.
