Key Strategy: GIC sebut Polri yang dipercaya masyarakat merupakan aset tak ternilai

GIC Sebut Polri yang Dipercaya Masyarakat adalah Aset Tak Ternilai

Key Strategy – Jakarta – Gerakan Indonesia Cerah (GIC), lembaga yang berperan dalam memantau reformasi institusi keamanan, menyoroti peran Polri sebagai salah satu penopang utama kepercayaan masyarakat. Febri Wahyuni Sabran, seorang koordinator dari GIC, menyatakan bahwa dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri menjadi aset yang sangat berharga. “Kepolisian yang dipersepsikan secara positif oleh kebanyakan masyarakat mampu menjadi alat perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang sering diwarnai oleh ketegangan dan perbedaan pendapat tajam antara pemerintah dengan kelompok-kelompok kritis,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.

“Kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat,” tutur Febri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pernyataan Febri muncul sebagai respons terhadap survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen. Selain itu, sebanyak 80,6 persen responden menilai kinerja Polri meningkat. “Capaian survei ini memberikan gambaran bahwa masyarakat semakin mengakui peran Polri sebagai pelindung demokrasi dan pengayom masyarakat,” tambahnya.

Dalam konteks transisi pemerintahan Indonesia yang tengah menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri semakin krusial. Febri menegaskan bahwa institusi ini harus tetap menjadi mitra strategis, bukan sekadar otoritas yang bersifat represif. “Kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan Polri sebagai jembatan antara keamanan negara dengan masyarakat yang dilayani,” ujarnya.

Menurut Febri, kepercayaan masyarakat terhadap Polri bukanlah sesuatu yang bisa diraih secara mendadak. Ia menekankan bahwa legitimasi sosial yang dimiliki Polri berasal dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung oleh berbagai lapisan masyarakat. “Legitimasi ini hasil dari perubahan nyata yang dilakukan Polri dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

“Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas,” tuturnya.

Konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) disebut Febri sebagai landasan utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit. Ia menegaskan bahwa kerangka ini dirancang untuk mengubah Polri dari institusi yang reaktif menjadi proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, serta dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi pelaku keadilan secara substansial. “PRESISI memperlihatkan komitmen Polri untuk memperbaiki kinerja dan mengoptimalkan peran dalam menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.

Potensi Kerja Sama yang Lebih Luas

Dalam pandangan Febri, kepercayaan masyarakat terhadap Polri bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga peluang untuk memperkuat kerja sama antara kepolisian dan komunitas. “Ketika kepercayaan terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, potensi kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban bisa meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Febri menyoroti bahwa kepercayaan publik merupakan modal sosial yang paling berharga dalam hubungan antara institusi keamanan dengan masyarakat. “Kapolri Listyo Sigit memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas negara, sehingga kepercayaan yang terbangun harus dipertahankan dan ditingkatkan,” lanjutnya.

“Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara,” ujar Febri.

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri, menurut Febri, menunjukkan bahwa reformasi telah berhasil menembus persepsi publik. “Ini membuktikan bahwa Polri mampu memperlihatkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam cara berpikir maupun tindakan,” kata dia. Pernyataan ini mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.

Febri juga menyoroti bahwa keberhasilan Polri dalam memperkuat kepercayaan publik akan berdampak pada kestabilan sosial secara keseluruhan. “Ketika masyarakat merasa diayomi dan dipercaya, mereka lebih cenderung berpartisipasi dalam menjaga keamanan bersama institusi kepolisian,” ujarnya.

Dalam menilai keberhasilan reformasi, Febri mengatakan bahwa survei Litbang Kompas menjadi bukti bahwa perubahan tidak hanya berlangsung di tingkat kebijakan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. “Hasil survei ini memperkuat bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik,” ungkapnya.

Reformasi yang Berkelanjutan

Febri menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri adalah bentuk legitimasi yang harus dijaga sepanjang masa. “Legitimasi sosial ini bukan hanya penting untuk menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga sebagai dasar untuk menjaga stabilitas politik dan sosial,” jelasnya.

Dalam konteks transisi pemerintahan, Febri mengatakan bahwa Polri harus menjadi penjamin keamanan yang konsisten. “Kinerja yang meningkat menunjukkan bahwa reformasi internal tidak hanya sekadar janji, tetapi juga realisasi yang nyata,” ujarnya.

Menurut Febri, tingginya angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi sinyal kuat bahwa institusi ini telah memperbaiki diri secara signifikan. “Ini membuktikan bahwa Polri mampu menjadi tulang punggung stabilitas nasional dalam jangka panjang,” tambahnya.

Selain itu, Febri mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi Polri harus diiringi komitmen untuk terus meningkatkan kinerja. “Perbaikan yang terjadi menunjukkan kemajuan, tetapi tantangan masih ada, dan Polri harus terus berinovasi untuk memast