Latest Program: Pengamat politik nilai hasil survei Kompas cerminkan reformasi Polri

Pengamat Politik: Survei Kompas Menjadi Buku Petunjuk Reformasi Polri

Latest Program – Jakarta – Analisis dari seorang ahli politik berpengalaman, Boni Hargens, menyatakan bahwa hasil survei yang dirilis Litbang Kompas menggambarkan kemajuan signifikan dalam reformasi Polri. Data tersebut menunjukkan bahwa 80,6 persen responden merasa kinerja kepolisian semakin baik, sebuah indikator yang menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Boni menegaskan bahwa survei ini bisa dijadikan referensi empiris yang valid untuk mengevaluasi jalannya perubahan di Polri.

Survei Litbang Kompas dan Metodologinya

Survei Litbang Kompas dilakukan pada periode 9-18 April 2026, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pencuplikan sistematis bertingkat, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,83 persen. Hasil survei ini mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik menjadi 82,4 persen, dibandingkan 76,2 persen pada tahun 2025.

“Survei Litbang Kompas menjadi rujukan empiris yang kredibel dalam menilai arah reformasi institusional Polri,” kata Boni dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Boni, angka 80,6 persen mencerminkan kenaikan kualitas kerja Polri yang terlihat dari sudut pandang masyarakat. Capaian ini, menurutnya, bukan hanya hasil dari perbaikan operasional, tetapi juga bukti bahwa reformasi kepolisian berhasil mengubah cara institusi berinteraksi dengan publik. Ia menekankan bahwa peningkatan ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan perubahan yang terukur dan berdampak.

Konsep PRESISI: Fondasi Transformasi Kepolisian

Salah satu langkah utama dalam reformasi Polri, menurut Boni, adalah penerapan konsep PRESISI—Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Konsep ini dianggap sebagai dasar perubahan sistemik yang mendorong Polri untuk lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. “PRESISI tidak hanya menyentuh teknis operasional, tetapi juga memperkuat budaya organisasi yang lebih responsif,” tambahnya.

Boni mengatakan bahwa konsep ini membawa pergeseran paradigma dalam cara Polri menangani masalah. Sebelumnya, institusi ini sering dikaitkan dengan tindakan represif, tetapi kini muncul gambaran baru sebagai lembaga yang mampu merespons kebutuhan publik secara tepat dan adil. Selain itu, PRESISI juga memastikan bahwa kebijakan kepolisian didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Transparansi dalam operasional Polri menjadi kunci untuk membangun hubungan yang saling percaya dengan masyarakat,” ujarnya.

Implikasi Reformasi untuk Demokrasi dan Stabilitas

Kepercayaan publik terhadap Polri, menurut Boni, merupakan prasyarat utama untuk memperkuat demokrasi dan stabilitas pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kepercayaan tersebut bukan hanya hasil dari perubahan internal Polri, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial secara luas. “Ketika masyarakat merasa dihargai oleh Polri, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan pemerintah,” imbuhnya.

Dalam konteks kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Boni menilai bahwa keberhasilan reformasi kepolisian menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat legitimasi pemerintah. Ia memperkuat pandangan ini dengan menyebutkan bahwa Polri berperan strategis dalam menjaga ketertiban, mengelola konflik, serta menegakkan hukum secara adil. “Tugas kepolisian kini tidak hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang menjadi mitra dalam pembangunan demokrasi,” kata Boni.

“Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan,” ujarnya.

Boni juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara otoritas negara dan kepercayaan masyarakat, terutama di tengah dinamika aksi protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Ia berargumen bahwa Polri harus mampu menjaga konsistensi dalam penerapan hukum sambil memperhatikan aspirasi masyarakat. “Penguatan kepercayaan publik dalam konteks reformasi kepolisian bisa menjadi penopang stabilitas nasional,” tambahnya.

Peningkatan Kepercayaan dan Tantangan Mendatang

Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri telah naik signifikan, baik dalam kinerja operasional maupun dalam tanggung jawab institusi. Boni menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan keseriusan Polri dalam merespons kebutuhan dan harapan rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi masih memerlukan perhatian terus-menerus, karena tantangan baru bisa muncul dalam bentuk kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai transparansi.

Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Boni menilai bahwa Polri memegang peran kritis dalam menjaga kestabilan pemerintahan. Ia berpendapat bahwa transformasi kepolisian harus berjalan sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik. “Reformasi Polri tidak hanya memperkuat institusi, tetapi juga memperkuat legitimasi kekuasaan,” ujarnya.

Boni juga menekankan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri memiliki dampak luas, terutama dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ia menilai bahwa Polri, sebagai garda depan pemerintahan, harus terus berinovasi dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dengan publik. “Stabilitas nasional dan keberhasilan reformasi kini bergantung pada kinerja Polri yang terukur dan transparan,” kata Boni.

Dengan survei ini, Boni berharap bahwa data empiris bisa menjadi dasar untuk mengevaluasi progres reformasi kepolisian secara objektif. Ia yakin bahwa keberhasilan Polri dalam menjaga kinerja yang baik akan berkontribusi pada keberlanjutan pemerintahan dan keseimbangan antara kekuasaan dan kepercayaan rakyat. “Reformasi Polri adalah jalan untuk menciptakan lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih efektif dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.