New Policy: Iran: Kerja sama dengan IAEA berlanjut dengan prinsip yang sama

Iran: Kerja Sama dengan IAEA Berlanjut dengan Prinsip yang Sama

New Policy – Pemerintah Iran mempertahankan komitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) berdasarkan prinsip-prinsip yang konsisten, kata Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, pada hari Senin (22/6). Penegasan tersebut muncul setelah penyerangan terhadap fasilitas nuklir Iran oleh pasukan AS pada bulan Juni 2025, yang sebelumnya memicu pembatasan akses ke infrastruktur nuklir. Baghaei menegaskan bahwa meskipun situasi politik dan militer terus berubah, negara ini tetap akan memenuhi kewajibannya terhadap IAEA.

Akses ke Fasilitas Nuklir Masih Terbuka

Baghaei menyampaikan bahwa akses IAEA ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr tetap terjaga, meskipun ada kekhawatiran mengenai pengaruh serangan AS terhadap kemampuan organisasi tersebut untuk melakukan inspeksi. “Kerja sama dengan IAEA akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran,” ujarnya dalam pernyataan resmi kepada kantor berita Iran, IRNA. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Iran belum menghentikan komunikasi dengan IAEA meskipun kritik terus muncul dari pihak tertentu.

“Kerja sama dengan IAEA akan berlanjut sesuai dengan kewajiban Iran berdasarkan perjanjian pengamanan, prosedur yang telah disepakati, serta resolusi Parlemen dan keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran,” jelas Baghaei.

Menurut laporan IRNA, tidak terdapat pembicaraan mengenai isu nuklir dalam pertemuan antara Iran dan AS yang berlangsung di Swiss. Sumber yang tidak disebutkan identitasnya menyatakan bahwa pembahasan utama dalam forum tersebut lebih fokus pada isu geopolitik lainnya, seperti hubungan ekonomi dan keamanan regional. Meskipun demikian, Baghaei mengatakan bahwa akses IAEA ke fasilitas nuklir yang telah terkena serangan AS akan bergantung pada hasil negosiasi dengan pihak AS.

Konteks Serangan dan Pembatasan Kerja Sama

Penyerangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni 2025 memicu perubahan dalam sikap negara tersebut terhadap inspeksi internasional. Iran menyatakan bahwa keputusan mengenai tingkat kerja sama dengan IAEA sepenuhnya diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, yang dianggap sebagai lembaga pengambil kebijakan utama. “Kami akan memastikan bahwa semua keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan internasional,” tambah Baghaei.

Pembatasan akses ke fasilitas nuklir Iran dimulai setelah serangan yang menargetkan beberapa lokasi strategis, termasuk pusat penelitian nuklir. Meski demikian, Iran tidak sepenuhnya menutup pintu bagi inspeksi IAEA, dengan menekankan bahwa akses terbatas akan diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Baghaei juga mengungkapkan bahwa pihak Iran masih terbuka untuk kerja sama, selama negosiasi mencapai kesepahaman yang saling menguntungkan.

Perspektif AS terhadap Kerja Sama Nuklir

Sebelumnya pada hari yang sama, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa inspektur IAEA berencana mengunjungi Iran dalam waktu dekat. “Kami yakin bahwa kemitraan dengan IAEA akan terus berkembang, meskipun ada tantangan yang dihadapi,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS masih memandang pentingnya pengawasan internasional terhadap program nuklir Iran, meskipun hubungan antara kedua pihak sedang mengalami ketegangan.

Vance menekankan bahwa akses IAEA ke fasilitas nuklir Iran akan menjadi prioritas dalam upaya menegaskan transparansi dan kepercayaan antara kedua negara. “Serangan yang dilakukan AS tidak akan menggagalkan komitmen untuk mendukung inspeksi IAEA, selama ada kesepakatan yang jelas,” tambahnya. Hal ini berarti bahwa AS berharap inspeksi dapat berjalan lancar, meskipun ada kekhawatiran terkait keamanan dan hak negara-negara peserta perjanjian nuklir.

Konsistensi dalam Komitmen Internasional

Baghaei juga menyoroti bahwa Iran telah menjalankan kebijakan nuklir sesuai dengan perjanjian pengamanan yang berlaku, sejak 2015. “Kami tidak akan mengubah prinsip dasar kami, yaitu menjaga kepentingan nasional sambil memenuhi kewajiban internasional,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Iran tetap menghormati perjanjian yang telah disepakati, meskipun secara politik negara tersebut mungkin mengalami pergeseran.

Di sisi lain, IAEA tetap berperan sebagai pihak netral yang memantau kepatuhan Iran terhadap kebijakan nuklir. Pihak IAEA menyatakan bahwa inspeksi terus berjalan dengan baik di PLTN Bushehr, yang merupakan salah satu fasilitas utama Iran. Meski tidak semua akses terbuka, lembaga tersebut tetap berupaya memperkuat kerja sama untuk menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Konteks ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan politik dan militer, Iran masih menempatkan kemitraan dengan IAEA sebagai bagian dari strateginya dalam mengelola program nuklir. Baghaei menegaskan bahwa keputusan untuk mengizinkan inspeksi akan ditentukan berdasarkan hasil diskusi dengan AS, yang berlangsung secara terus menerus.

Impak Serangan terhadap Hubungan Internasional

Penyerangan AS pada Juni 2025 dianggap sebagai pengingat bagi Iran mengenai risiko yang dihadapi jika tidak mematuhi kebijakan nuklir. Namun, negara ini berusaha menjaga keseimbangan antara kemampuan militer dan komitmen internasional. “Kami percaya bahwa transparansi dan kepercayaan bisa terbangun melalui komunikasi yang terus berlangsung,” kata Baghaei.

Sebagai respons terhadap inspeksi yang dianggap terlalu ketat, Iran telah menekankan bahwa semua keputusan terkait kerja sama nuklir diambil melalui proses internal yang transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat keterbukaan Iran terhadap pengawasan internasional, sekaligus menegaskan bahwa negara tersebut tidak sepenuhnya menolak pertemuan dengan AS.

Dengan demikian, kerja sama antara Iran dan IAEA tetap berjalan meskipun ada ketegangan politik. Baghaei menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang sama akan tetap berlaku, dan pihak Iran akan menjalankan kebijakan nuklir sesuai dengan keputusan Dewan