Main Agenda: Kemkomdigi sebut keberhasilan RUU SDI bergantung kualitas data desa
Main Agenda: Kemkomdigi Ungkap Kunci Sukses RUU SDI
Main Agenda – Jakarta mengukuhkan posisinya sebagai pusat kebijakan digital nasional ketika Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang berasal dari tingkat desa dan kelurahan. Sebagai titik awal pengumpulan data masyarakat, basis informasi di level terendah ini menjadi fondasi krusial bagi sistem data nasional yang terintegrasi. Main Agenda – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam pernyataannya menegaskan bahwa penguatan data desa harus dilakukan melalui pendekatan sistem digital yang sederhana, aman, dan tidak menambah beban perangkat desa yang sudah bekerja keras.
Visi Integrasi Sistem Digital Pemerintah
Main Agenda – Dalam konteks kebutuhan sinergi pengaturan, Komdigi melihat bahwa RUU Satu Data Indonesia perlu memastikan sistem digital pemerintah siap terhubung, aman, terstandar, dan mudah digunakan, seperti yang disampaikan Nezar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada hari Jumat. Hal itu disampaikan Nezar dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI mengenai pembahasan RUU Satu Data Indonesia di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa integrasi teknis antara platform digital desa dengan wali data daerah, kementerian, lembaga, serta ekosistem Satu Data Indonesia tidak dibebankan kepada pemerintah desa.
Seluruh proses pertukaran data difasilitasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan standar interoperabilitas nasional sehingga berlangsung secara aman, terstandar, tercatat, dan dapat diaudit, ujarnya.
Main Agenda – Dengan pendekatan tersebut, perangkat desa cukup menggunakan satu platform yang mudah dioperasikan, sementara proses integrasi lintas instansi berlangsung di belakang layar. Nezar memaparkan, arah penataan ulang yang didorong Kemkomdigi adalah mengubah pendekatan dari aplikasi sektoral yang terpisah-pisah menuju aplikasi pemerintah digital yang lebih terstandar, memiliki interoperabilitas, aman, berbagi pakai, dan berorientasi pada pengguna. Artinya, aplikasi tidak hanya dibangun agar berfungsi di satu instansi, tapi juga siap terhubung dengan sistem lain dalam ekosistem pemerintah digital, ungkapnya.
SIDEKA-NG sebagai Kanal Digital Desa
Main Agenda – Nezar mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (SIDEKA-NG) sebagai kanal digital desa untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia. Melalui platform tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan tata kelola data yang lebih terpadu, akurat, dan terhubung dengan ekosistem digital pemerintah tanpa menambah beban teknis bagi perangkat desa. SIDEKA-NG dapat mendukung informasi publik, layanan desa, dan transparansi data agregat. Dengan pendekatan ini, desa dapat memiliki kanal digital yang lebih tertib tanpa harus dibebani banyak aplikasi sektoral, jelasnya.
Main Agenda – Platform SIDEKA-NG dirancang khusus untuk menjawab tantangan fragmentasi aplikasi yang selama ini menghambat efisiensi pelayanan publik di tingkat desa. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu antarmuka yang user-friendly, perangkat desa tidak perlu lagi beralih antar aplikasi yang berbeda-beda untuk mengakses informasi atau menginput data. Hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan kesalahan input dan meningkatkan konsistensi data yang masuk ke dalam sistem nasional.
Harapan untuk Tata Kelola Data Nasional
Main Agenda – Nezar berharap RUU Satu Data Indonesia mampu menjadi landasan penguatan tata kelola data nasional melalui pembagian peran yang jelas antarkementerian dan lembaga, sehingga seluruh sistem digital pemerintah dapat bekerja secara terpadu, akuntabel, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Visi ini mencakup tidak hanya aspek teknis integrasi sistem, tetapi juga aspek kelembagaan yang memastikan setiap pemangku kepentingan memahami tanggung jawabnya dalam ekosistem data nasional.
Main Agenda – Pentingnya penekanan pada kualitas data desa tidak terlepas dari fakta bahwa sebagian besar data sosial-ekonomi masyarakat bersumber dari level terendah ini. Tanpa data desa yang akurat dan terupdate, kebijakan nasional yang dibuat berdasarkan agregasi data tersebut berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan kapasitas digital desa melalui SIDEKA-NG dan infrastruktur pendukungnya menjadi langkah strategis yang harus terus didorong oleh Kemkomdigi bersama mitra-mitra kerjanya.
Main Agenda – Dengan demikian, keberhasilan RUU SDI tidak hanya bergantung pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga pada komitmen nyata dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri. Integrasi yang harmonis antara sistem digital desa dengan ekosistem pemerintah nasional akan menciptakan sinergi yang optimal dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data.
