Key Strategy: Pengadilan Militer jadwalkan vonis terdakwa kasus kacab bank 3 Juni

Pengadilan Militer Jadwalkan Vonis Terdakwa Kasus Kacab Bank 3 Juni

Key Strategy – Jakarta, Timur, pada 3 Juni 2026, Pengadilan Militer II-08 akan menggelar sidang putusan terhadap para terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank dengan inisial MIP, yang berusia 37 tahun. Pengadilan tersebut mengonfirmasi jadwal ini melalui pernyataan Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, yang menyampaikannya dalam wawancara Selasa lalu. Tanggal 3 Juni menjadi pilihan karena menghindari tumpang tindih dengan agenda perkara lain.

“Kami minta waktu sampai dengan Rabu, tanggal 3 Juni,” kata Fredy. Ia menjelaskan bahwa pembacaan putusan kemungkinan dilakukan di siang hari, mengingat pagi hari hari itu telah direncanakan untuk mengadili kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. “Itu nanti mungkin juga mainnya juga siang, karena tanggal 3 kemarin kita rencanakan untuk pledoi yang air keras itu. Mungkin kita mainkan di pagi dulu (sidang Andrie Yunus), nanti putusan siang di Rabu, tanggal 3,” jelas Fredy.

Perkara ini terkait dengan dugaan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian MIP, seorang staf bank yang berperan penting dalam pengelolaan cabang. Selain itu, tiga terdakwa juga dituduh melakukan penculikan terhadap korban sebelum mengakhiri hidupnya dengan cara pembunuhan. Sidang pembacaan tuntutan sebelumnya telah menetapkan hukuman yang diberikan kepada ketiga pelaku.

Sidang Putusan dan Tuntutan Terhadap Terdakwa

Dalam proses pengadilan, terdakwa satu Serka Mochamad Nasir dituntut hukuman penjara selama 12 tahun, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa dua, Kopda Feri Herianto, menerima ancaman pidana penjara selama 10 tahun, sementara terdakwa tiga Serka Frengky Yaru dihukum 4 tahun. Selain itu, kedua terdakwa pertama dan kedua juga diusulkan untuk diberi sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD.

Permohonan ganti rugi senilai Rp5,8 miliar diajukan oleh istri korban, Puspita Aulia, sebagai ahli waris. Jumlah ini mencerminkan kerugian yang dialami keluarga MIP akibat tindakan kejahatan yang terjadi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut memberikan pernyataan resmi dalam surat tertanggal 13 Mei 2026, menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan pemeriksaan saksi, mengumpulkan informasi mendalam, serta melakukan perhitungan kerugian yang timbul.

Kasus ini menimbulkan perhatian publik karena melibatkan personel militer yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang yang tidak memiliki latar belakang militer. MIP menjadi korban kejahatan berencana yang diduga dilakukan dengan persiapan matang, termasuk pengaturan pembunuhan yang terencana. Sidang pembacaan tuntutan sebelumnya menunjukkan bahwa tiga terdakwa dianggap terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Proses Penyelidikan dan Penanganan oleh LPSK

Surat LPSK yang dikeluarkan pada 13 Mei 2026 menegaskan bahwa lembaga tersebut memastikan semua aspek penyelidikan telah dipenuhi, termasuk verifikasi kerugian finansial dan emosional yang dialami keluarga korban. Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan jumlah restitusi yang diajukan oleh Puspita Aulia. Pemecatan dari dinas militer menjadi salah satu hukuman tambahan yang dipertimbangkan, mengingat tindakan tersebut dilakukan oleh anggota TNI AD.

Dalam sidang pembacaan tuntutan, tiga terdakwa diberikan peluang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan mereka. Namun, pengadilan menetapkan bahwa putusan akhir akan diumumkan pada Rabu, 3 Juni, dengan waktu sidang yang terbagi antara dua kasus. Sidang Andrie Yunus, aktivis KontraS, akan digelar di pagi hari, sementara sidang putusan kasus kacab bank diselenggarakan di siang hari. Hal ini mencerminkan koordinasi antara berbagai kasus yang diproses dalam waktu bersamaan.

Detail Tuntutan dan Konsekuensi Hukum

Terdakwa satu, Serka Mochamad Nasir, diancam hukuman penjara selama 12 tahun, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa dua, Kopda Feri Herianto, menerima ancaman 10 tahun, sedangkan terdakwa tiga, Serka Frengky Yaru, dihukum 4 tahun. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan tindakan masing-masing terdakwa bervariasi, meski semuanya terlibat dalam kasus yang sama.

Terlepas dari hukuman utama, tuntutan tambahan yang diusulkan mencakup pemecatan dari dinas militer, sebuah sanksi yang menunjukkan keberatan publik terhadap peran anggota TNI AD dalam kejahatan tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk memperkuat konsekuensi hukum terhadap para pelaku, terutama yang berada dalam lingkaran militer. Selain itu, pembayaran ganti rugi senilai Rp5,8 miliar akan diberikan kepada keluarga korban, yang diperkirakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami.

Kasus kacab bank ini menimbulkan polemik karena melibatkan personel militer yang dianggap memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, tetapi juga mungkin bersikap kasar. Sidang putusan pada 3 Juni menjadi titik penting untuk memutuskan nasib tiga terdakwa tersebut. Kehadiran LPSK dalam proses ini menegaskan komitmen untuk melindungi saksi serta memastikan keadilan diberikan kepada korban dan keluarganya.

Jadwal sidang yang ditetapkan juga mencerminkan upaya pengadilan untuk mengoptimalkan waktu pengadilan, terutama di tengah beban kasus yang menumpuk. Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menyelesaikan proses penyid