Puspoll: Pemerintah responsif terhadap aspirasi publik terkait MBG
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Responsivitas Pemerintah terhadap Aspirasi Publik
Temuan Survei Nasional Puspoll Indonesia
Puspoll – Jakarta mencatat perkembangan positif dalam tata kelola pemerintahan terkait Program Makan Bergizi Gratis. Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia, Chamad Hojin, menyampaikan bahwa pemerintah menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai masukan serta dinamika yang berkembang di tengah masyarakat selama pelaksanaan program tersebut.
Hasil Survei Nasional yang dilakukan Puspoll Indonesia pada periode 18 hingga 26 Mei 2026 mengungkap gambaran menarik mengenai persepsi publik. Meskipun dukungan masyarakat terhadap program makan bergizi masih berada pada tingkat mayoritas, terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Data menunjukkan angka dukungan turun dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026.
Aspek kepercayaan publik juga menjadi perhatian penting dalam survei tersebut. Sebanyak 64,4 persen responden menyatakan bahwa mereka kurang percaya atau bahkan tidak percaya bahwa Program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Dalam pengujian terhadap berbagai program prioritas pemerintah, MBG masuk ke dalam kelompok program yang dinilai masyarakat perlu mendapatkan pembenahan dalam implementasinya.
Perbedaan antara Tujuan dan Implementasi Program
Meskipun terjadi penurunan angka dukungan, temuan survei menunjukkan bahwa hal ini bukan merupakan penolakan terhadap tujuan Program MBG. Penurunan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Masyarakat membedakan antara tujuan program dengan implementasinya. Mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran.
Beberapa aspek yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat meliputi ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, transparansi pengelolaan anggaran, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mekanisme pengawasan di lapangan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Langkah Evaluasi Presiden Prabowo Subianto
Chamad Hojin juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu kepada Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Evaluasi ini mencakup perbaikan validitas data penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, serta mekanisme distribusi program dalam rangka memperkuat kualitas implementasi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Program sebesar MBG memang tidak mungkin langsung sempurna sejak awal. Yang paling penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan dan segera melakukan perbaikan ketika ditemukan berbagai persoalan di lapangan.
Menurut Hojin, langkah Presiden melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat maupun skema pelaksanaan program merupakan respons yang tepat terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah justru menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Ketika publik memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk hasil survei, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi. Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat.
Momentum Penguatan Tata Kelola Program
Puspoll Indonesia menilai evaluasi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pembaruan data administrasi semata, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat keseluruhan tata kelola Program MBG. Evaluasi perlu mencakup audit terhadap rantai pengadaan, standar keamanan pangan, mekanisme distribusi, sistem pengawasan, keterbukaan informasi kepada publik, hingga pengukuran dampak program terhadap perbaikan status gizi anak.
Keberhasilan Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah dapur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi. Kami melihat langkah Presiden ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kredibilitas sekaligus keberlanjutan Program MBG.
Chamad Hojin menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Sabtu. Ia menekankan bahwa keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance yang akan memperkuat kredibilitas program nasional di mata publik.
