Kemendikdasmen beri fleksibilitas penggunaan BOP-BOS respons karhutla

Kalimantan Dikepung Asap: Kemendikdasmen Buka Keran Dana BOS-BOP untuk Sekolah Terdampak Karhutla

Ayobantudonasi.com – Asap tebal yang menyelimuti sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan sejak beberapa pekan terakhir kini menyentuh ruang-ruang kelas. Ribuan murid di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menghadapi paparan partikel halus yang membuat aktivitas belajar di dalam gedung sekolah menjadi tidak layak. Menjawab kondisi darurat tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat: membuka fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar satuan pendidikan terdampak dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan darurat asap tanpa menunggu prosedur birokrasi yang panjang.

Tiga Prinsip yang Mengarahi Respons Pendidikan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan di Jakarta Pusat pada Sabtu bahwa respons kementerian terhadap krisis asap ini bertumpu pada tiga prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Pertama, keselamatan warga sekolah—guru, tenaga kependidikan, dan murid—menjadi prioritas tertinggi. Kedua, hak belajar murid tidak boleh terhenti hanya karena cuaca ekstrem. Ketiga, pemulihan pascabencana harus dirancang sejak awal, bukan dibiarkan menunggu situasi membaik secara alami.

“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” kata Mu’ti.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika kebijakan. Dalam praktiknya, fleksibilitas dana BOP-BOS berarti sekolah dapat langsung membeli masker medis, memperbaiki filtrasi udara di ruang kelas, atau menanggung biaya transportasi alternatif bagi murid yang rumahnya berada di zona paparan tinggi. Sebelumnya, penggunaan dana BOS terikat pada pos-pos anggaran yang kaku; kini, untuk wilayah terdampak, kementerian memberi ruang agar kepala sekolah dapat mengalihkan sebagian anggaran ke kebutuhan darurat tanpa risiko sanksi administratif.

Langkah Operasional di Lapangan

Di luar pelonggaran anggaran, Kemendikdasmen menyiapkan serangkaian intervensi konkret. Modul pembelajaran khusus disusun agar guru dapat melanjutkan kurikulum secara daring maupun semi-daring ketika sekolah terpaksa ditutup sementara. Setiap kecamatan terdampak ditunjuk memiliki sekolah rujukan yang menyediakan ruang kelas aman asap—ruang dengan ventilasi dan filtrasi memadai—sebagai tempat alternatif bagi murid dari sekolah-sekolah yang tidak lagi layak ditempati.

Aspek psikososial juga mendapat perhatian tersendiri. Paparan asap berkepanjangan memicu kecemasan pada anak, terutama yang tinggal di daerah dengan riwayat kebakaran berulang. Tim pelayanan psikososial disiapkan untuk mendampingi murid dan keluarga agar tekanan emosional tidak mengganggu proses belajar.

Kemendikdasmen juga mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas. Posko ini berfungsi sebagai pusat komando harian: memantau status pembelajaran, mengoordinasikan distribusi bantuan, dan menjadi titik kontak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Pelaporan status pembelajaran harian diwajibkan melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan) agar pemerintah pusat memiliki gambaran real-time tentang berapa sekolah yang masih beroperasi normal, berapa yang beralih ke mode jarak jauh, dan berapa yang terpaksa tutup sementara.

Bantuan fisik berupa masker medis dan paket kesehatan didistribusikan langsung ke satuan pendidikan terdampak. Langkah ini penting mengingat banyak sekolah di pedalaman Kalimantan tidak memiliki akses cepat ke apotek atau fasilitas kesehatan.

Perbaruan Protokol dan Data Skala Paparan

Mu’ti mengungkapkan bahwa Surat Edaran Menteri terkait protokol pembelajaran darurat asap akan diperbarui sebagai penegasan. Pembaruan ini diperlukan karena skala paparan yang tercatat menunjukkan tingkat keparahan yang melampaui asumsi protokol lama. Data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Dapodik per 11 Agustus 2026 memperlihatkan bahwa indeks kualitas udara di sejumlah kabupaten telah melewati ambang bahaya selama berhari-hari berturut-turut, bukan sekadar kejadian sesaat.

Pembelajaran Jarak Jauh: Angka yang Membesar

Hingga saat ini, sejumlah kabupaten dan kota di wilayah terdampak telah menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Totalnya mencapai 3.524 satuan pendidikan dengan jangkauan 571.338 murid. Wilayah yang tercatat menjalankan PJJ meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah juta murid kini belajar dari rumah atau dari titik-titik alternatif. Tantangan terbesar bukan sekadar ketersediaan sinyal internet—yang memang belum merata di pedalaman—melainkan memastikan bahwa guru memiliki panduan jelas, murid memiliki akses perangkat, dan orang tua memahami bahwa PJJ darurat bukan berarti libur tanpa tanggung jawab.

Monitoring hingga Akhir September

Kemendikdasmen menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi hingga akhir September mendatang. Indikator utama yang dipantau adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Jika ISPU turun di bawah ambang bahaya selama periode tertentu, sekolah dapat kembali beroperasi normal secara bertahap. Sebaliknya, jika paparan berlanjut atau memburuk, eskalasi respons—mulai dari perpanjangan PJJ hingga evakuasi terencana—akan diaktifkan.

Bagi masyarakat Kalimantan yang selama puluhan tahun menghadapi siklus kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau, respons pendidikan tahun ini menjadi ujian nyata: apakah negara mampu menjaga agar anak-anak tetap belajar, tetap sehat, dan tetap merasa aman ketika langit di atas sekolah mereka berubah menjadi oranye keabu-abuan.