BPKH: Rasionalisasi Bipih penting bagi keadilan & haji jangka panjang

Parlemen Bahas Ulang Formula Biaya Haji: Antara Keadilan Jamaah Tunggu dan Keberlanjutan Dana

Ayobantudonasi.com – BPKH – Isu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji kembali menjadi sorotan utama di ruang sidang DPR. Dalam sebuah rapat kerja Komisi VIII yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu, para pemangku kebijakan duduk bersama untuk membahas bagaimana struktur biaya haji harus dibentuk agar tidak memberatkan satu kelompok jamaah sekaligus tidak menggerus cadangan keuangan negara untuk ibadah tersebut. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, hadir bersama Menteri Haji dan Umrah serta Ketua Dewan Pengawas BPKH dalam forum yang membahas rasionalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) secara berkala.

Perdebatan ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Setiap tahun, ratusan ribu calon jamaah antre menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. Selama masa tunggu yang bisa mencapai belasan tahun, dana setoran awal mereka diinvestasikan dan hasilnya digunakan untuk membiayai keberangkatan jamaah lain. Mekanisme inilah yang membuat setiap perubahan komposisi biaya berpotensi mengubah nasib ribuan keluarga yang telah menabung bertahun-tahun.

Keadilan bagi Jamaah Tunggu sebagai Prinsip Utama

Fadlul Imansyah menegaskan bahwa penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak boleh dipandang sebagai keputusan tahunan yang berdiri sendiri. Ia harus diuji terhadap satu pertanyaan mendasar: apakah formula biaya yang berlaku hari ini masih adil bagi mereka yang masih menunggu giliran?

“Penetapan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebaiknya mempertimbangkan keberlanjutan keuangan haji. Selain itu dalam kesimpulan RDP Panja Komisi VIII tahun 2023, juga menekankan perlunya rasionalisasi BIPIH secara berkala untuk menjaga keadilan bagi jamaah tunggu dan sustainabilitas haji jangka panjang.”

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Komisi VIII sendiri, melalui hasil Panja tahun 2023, telah merekomendasikan penyesuaian berkala terhadap struktur biaya. Artinya, mekanisme koreksi bukan hal baru, melainkan sudah menjadi konsensus parlemen yang kini menuntut implementasi konkret.

Batasan Syariah atas Pemanfaatan Hasil Investasi

Dimensi lain yang tidak bisa diabaikan adalah fatwa. Fadlul mengingatkan bahwa Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2024 telah mengeluarkan pernyataan tegas: pemanfaatan hasil investasi dari setoran awal Bipih calon jamaah untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain dilarang. Ketentuan ini mengubah secara fundamental ruang gerak pengelola dana haji, karena selama ini sebagian nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi setoran awal telah menjadi komponen pembiayaan keberangkatan.

“Karena itu titik keseimbangannya yang harus kita cari bersama adalah biaya yang rasional bagi jamaah berangkat, berkeadilan bagi jamaah tunggu, sesuai prinsip syariah, dan tetap menjaga keberlanjutan dana haji.”

Empat syarat tersebut—rasionalitas, keadilan, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan—menjadi kerangka yang harus dipenuhi secara simultan. Tidak ada satu pun yang boleh dikorbankan demi yang lain. Tantangan teknisnya besar, mengingat setiap penyesuaian pada satu variabel akan bergeser ke variabel lain.

Arah Pertumbuhan Historis: Data 2010–2025

Untuk memahami mengapa komposisi biaya perlu diawasi secara ketat, Fadlul menyajikan data historis yang cukup mengkhawatirkan. Dalam rentang waktu 2010 hingga 2025, rata-rata kenaikan tahunan tercatat sebagai berikut: BPIH naik 6,58 persen per tahun, Bipih naik 4,12 persen per tahun, sementara nilai manfaat melonjak 14,21 persen per tahun.

“Data historis ini penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan nilai manfaat secara historis lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Bipih. Karena itu komposisi ke depan perlu terus dijaga agar tidak membebani keberlanjutan dana haji.”

Artinya, porsi nilai manfaat dalam total biaya telah membengkak jauh lebih cepat daripada porsi biaya operasional langsung. Jika tren ini dibiarkan tanpa koreksi, proporsi dana yang berasal dari investasi setoran awal akan terus menggerus cadangan, sementara beban langsung yang ditanggung jamaah berangkat relatif stagnan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam kemampuan sistem untuk membiayai keberangkatan generasi jamaah berikutnya.

Usulan Pemerintah untuk Tahun 2027

Di sisi lain forum yang sama, Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan angka resmi yang diusulkan pemerintah untuk penyelenggaraan haji tahun 2027. Rata-rata BPIH per calon jamaah ditetapkan sebesar Rp107.340.172,02.

“Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per (calon) jamaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi Bipih sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40 persen dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60 persen.”

Komposisi 40-60 ini menjadi titik awal negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Dari perspektif jamaah yang akan berangkat, angka Rp107,34 juta per orang merupakan beban finansial yang signifikan, terutama bagi jamaah dari daerah dengan daya beli terbatas. Namun dari perspektif keberlanjutan, proporsi nilai manfaat yang mencapai 60 persen mencerminkan ketergantungan sistem pada hasil investasi setoran awal—tepat di area yang kini dibatasi oleh fatwa Komisi Fatwa 2024.

Implikasinya jelas: jika fatwa tersebut ditegakkan secara penuh, ruang bagi nilai manfaat untuk membiayai keberangkatan akan menyempit. Dalam skenario tersebut, porsi Bipih—yang mencakup biaya langsung seperti transportasi, akomodasi, dan layanan di Arab Saudi—akan harus menanggung beban yang lebih besar. Artinya, biaya yang ditanggung langsung oleh jamaah berangkat berpotensi naik, sementara jamaah tunggu kehilangan sebagian proteksi yang selama ini diberikan oleh mekanisme nilai manfaat.

Forum di Kompleks Parlemen itu, dengan demikian, bukan sekadar prosedural. Ia menandai titik di mana tiga kekuatan—kebutuhan fiskal penyelenggaraan haji, batasan syariah, dan hak konstitusional jamaah untuk mendapat layanan ibadah yang layak—bertemu dalam satu ruang sidang. Hasilnya akan menentukan apakah sistem pembiayaan haji Indonesia mampu bertahan secara etis dan finansial untuk dekade berikutnya, atau justru terjerumus pada dilema yang memperlebar kesenjangan antara mereka yang berangkat dan mereka yang masih menunggu.