Satgas PRR pastikan bantuan jaminan hidup tepat sasaran

Satgas PRR Pastikan Bantuan Jaminan Hidup Tepat Sasaran

Jakarta – Unit Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang beroperasi pasca-kejadian bencana di Sumatera menyatakan distribusi bantuan jaminan hidup dan bantuan sosial lainnya kepada para korban bencana terus berlangsung dengan prinsip akuntabel, tepat sasaran, serta didasarkan pada data lapangan. Muhammad Tito Karnavian, ketua Satgas PRR, menjelaskan bahwa seluruh mekanisme distribusi bantuan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, yakni dari tingkat pemerintah daerah, untuk memastikan manfaat bantuan sampai tepat kepada masyarakat yang berhak.

“Kecepatan dalam menyalurkan bantuan, baik untuk rumah rusak, perorangan, perabotan, bahan makanan, maupun stimulus ekonomi, bergantung pada kecepatan pendataan dan pengajuan dari pemerintah daerah. Ada wilayah yang mengalami penyaluran cepat, ada pula yang lebih lambat,” ujar Tito dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Tito menegaskan bahwa perbedaan waktu penyaluran bantuan antar daerah tidak disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat, tetapi oleh variasi proses pendataan dan pengajuan dari setiap kabupaten/kota. Dia menjelaskan bahwa data penerima bantuan harus melewati beberapa tahap verifikasi, mulai dari pemerintah daerah hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghindari kesalahan atau data yang terduplikasi.

“Kami menemukan adanya data ganda di lapangan. Verifikasi menjadi penting agar distribusi bantuan tidak mengalami kekeliruan,” tegasnya.

Dalam konteks Aceh, Tapanuli Selatan, Langkat, dan Humbang Hasundutan, bantuan sosial terus diberikan ke berbagai wilayah. Kabupaten Pidie Jaya mencatat total bantuan mencapai Rp123,66 miliar, Aceh Timur sebesar Rp37,68 miliar, serta Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Kota Subulussalam dan daerah lainnya juga menerima bantuan dengan nilai miliaran rupiah.

Sementara itu, di Sumatera Barat, penyaluran bantuan mencakup Kota Padang Panjang sebesar Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar. Di Sumatera Utara, wilayah seperti Tapanuli Selatan, Langkat, dan Humbang Hasundutan tercatat menerima bantuan dalam jumlah besar.

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, distribusi bantuan sosial dilakukan secara berkelanjutan tanpa henti selama data penerima telah tersedia dan diverifikasi. “Bantuan pasca-kebencanaan terus kami salurkan. Tidak ada libur, selama datanya siap, langsung kami teruskan,” kata Saifullah Yusuf saat penyaluran bantuan tahap II di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (10/4).

Di Aceh Tamiang, total bantuan sosial yang telah diberikan mencapai Rp205,18 miliar, mencakup jaminan hidup, isi hunian, stimulus ekonomi, hingga santunan bagi korban meninggal dan luka berat. Pada tahap kedua, bantuan yang disalurkan mencapai Rp76,68 miliar, dengan rincian: jaminan hidup untuk 20.908 orang senilai Rp28,22 miliar, isi hunian untuk 5.941 kepala keluarga sebesar Rp17,82 miliar, stimulan ekonomi bagi 5.491 kepala keluarga senilai Rp29,70 miliar, serta santunan untuk 187 korban luka berat sejumlah Rp935 juta.