What Happened During: Yusril tegaskan tak ada jabatan kebal hukum dalam pelayanan publik

Yusril tegaskan tak ada jabatan kebal hukum dalam pelayanan publik

What Happened During – Jakarta – Dalam sebuah pertemuan yang digelar Senin lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada jabatan dalam sistem pelayanan publik yang dapat melebihi kekuasaan hukum. Ia mengatakan bahwa kekuasaan di negara hukum selalu tunduk pada aturan yang berlaku, dan setiap pelanggaran dalam proses pelayanan publik harus diperlakukan secara tegas. “Jabatan mana pun tidak bisa menjadi pelindung bagi penyimpangan, atau alat untuk menutupi ketidakbenaran,” ujar Yusril.

Peran KPK dalam mengawasi proses hukum

Dalam konteks proses hukum yang tengah berlangsung terhadap dugaan pelanggaran dalam layanan imigrasi, Yusril menekankan perlunya kesadaran penuh dari seluruh jajaran pemerintah. Ia meminta setiap unit kerja menghormati kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. “Kita harus yakin bahwa setiap tindakan tidak resmi akan ditangani secara profesional dan adil,” tambahnya.

“Dalam negara hukum, kekuasaan tunduk kepada hukum. Tidak ada jabatan yang boleh dipakai sebagai perisai, dan setiap penyimpangan harus dipertanggungjawabkan,”

Yusril juga mengingatkan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, layanan publik yang tidak jujur dapat merusak citra negara dan mengurangi kredibilitas institusi. “Kami harus memastikan bahwa biaya, waktu, dan dasar hukum dalam setiap proses pelayanan dijelaskan secara jelas, agar masyarakat tidak merasa tertipu atau dibuat ketergantungan pada oknum tertentu,” jelasnya.

Integritas dan profesionalisme aparatur negara

Menko Kumham Imipas berharap seluruh pegawai negeri memiliki komitmen kuat untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam tugasnya. Ia menggarisbawahi bahwa penyimpangan dalam layanan publik bukan hanya masalah administratif, melainkan bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. “Kita tidak ingin masyarakat merasa keadilan bisa dibeli atau dijual,” tegas Yusril.

Dalam upaya mencegah praktik korupsi, Yusril mengajak para pimpinan instansi teknis untuk lebih peka terhadap tanda-tanda penyimpangan di lingkungan kerjanya. Contohnya, pola layanan yang tidak wajar, keluhan masyarakat yang berulang, atau gaya hidup pegawai yang tidak sesuai dengan standar kewajaran. “Kita harus turun langsung, bertindak cepat, dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Komitmen terhadap reformasi birokrasi

Yusril menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama pemerintah, bukan sekadar slogan yang hanya berdiam di kertas. Ia berharap seluruh aparatur negara menunjukkan keberanian dalam menghentikan praktik tidak resmi yang bisa merugikan masyarakat. “Setiap keuntungan sesaat yang diperoleh dari penyimpangan tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan, seperti hilangnya jabatan, reputasi yang tercemar, atau malu yang menimpa keluarga pegawai yang jujur,” ujar mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut.

Menko Kumham Imipas juga menyampaikan apresiasi kepada para pegawai yang telah lama menjaga integritas dan menolak korupsi. Ia meminta agar pegawai yang bekerja dengan baik tidak hanya diberi penghargaan, tetapi juga dilindungi dari tekanan atau diskriminasi. “Negara berjalan karena banyak pegawai yang datang bekerja, melayani masyarakat, dan pulang tanpa membawa sesuatu yang bukan haknya,” kata Yusril.

Konsolidasi sebagai langkah memperkuat komitmen

Pertemuan konsolidasi yang digelar di Jakarta Senin lalu bertujuan untuk memperkuat komitmen moral dan profesional aparatur negara, bukan mencurigai seluruh jajaran. Yusril menekankan bahwa kesalahan sejumlah oknum tidak boleh menghilangkan kehormatan ribuan pegawai yang telah menjalankan tugas secara baik. “Kita harus membangun sistem yang jujur, agar masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah benar-benar berupaya memberikan layanan yang adil dan transparan,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menyoroti pentingnya pengawasan internal sebagai salah satu mekanisme pencegahan korupsi. Ia berharap setiap kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis (UPT) aktif dalam meninjau proses pelayanan dan memastikan bahwa standar profesionalisme dijalankan secara konsisten. “Kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, agar kepercayaan yang telah dibangun selama ini tidak hancur,” ujarnya.

Perspektif kebijakan dan peran lembaga pemerintah

Kegiatan konsolidasi turut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan, serta Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Yusril meminta mereka untuk terus mendorong penerapan reformasi birokrasi secara nyata, bukan hanya diucapkan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan akuntabilitas, agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.

Dalam kesimpulan, Yusril menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah jalan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih dan profesional. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah tetap bersemangat dalam menjalankan tugas, dan tidak ragu untuk memberikan sanksi kepada oknum yang masih menyalahgunakan jabatannya. “Dengan kebersamaan, kita bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjadikan pelayanan publik sebagai tulang punggung keadilan,” pungkas Yusril.

Menko Kumham Imipas juga menyampaikan bahwa forum seperti ini membantu menyatukan visi dan misi antar instansi terkait. Ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang solid. “Kita harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sebagai contoh, dalam layanan imigrasi, Yusril meminta pihak yang terlibat untuk terus memperbaiki proses pengurusan dokumen dan memastikan bahwa setiap biaya yang dikenakan diperjelas. “Jangan sampai masyarakat merasa dibuat ketergantungan oleh oknum tertentu, karena itu akan mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem,” jelasnya.

Menko Kumham Imipas berharap seluruh aparatur negara sadar bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat secara adil dan transparan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah bergantung pada kejujuran dan integritas pegawai. “Kita perlu memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi syarat, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Yusril menyarankan adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa transparansi tidak hanya tentang biaya dan waktu, tetapi juga tentang prosedur yang diterapkan. “Kita harus menunjukkan bahwa setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Kegiatan konsolidasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keadilan. Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung para pegawai yang bekerja dengan jujur, karena mereka adalah pilar utama dalam membangun negara yang berintegritas.