Official Announcement: HNSI Jateng: Banyak kapal tak melaut imbas harga solar industri naik

HNSI Jateng: Kenaikan Harga Solar Industri Memicu Penurunan Aktivitas Nelayan di Juwana

Official Announcement – Semarang – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah melaporkan bahwa sejumlah kapal nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, kini terpaksa berhenti beroperasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Perubahan ini, kata Ketua HNSI Jateng Riswanto, telah berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha para nelayan. “Ada sekitar 1.600 kapal dengan ukuran di atas 30 GT yang saat ini tidak lagi melaut karena kesulitan membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang terus meningkat,” jelasnya, Jumat.

Kenaikan Harga Solar B40 Menyulitkan Nelayan

Kenaikan harga solar biodiesel B40 menjadi perhatian utama dalam diskusi antara HNSI Jateng dan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Dalam audiensi yang dilakukan, Riswanto menyoroti bahwa kapal dengan kapasitas di atas 30 GT—yang tidak diperbolehkan menggunakan solar subsidi—harus menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi. Pada awal Januari 2026, harga solar nonsubsidi di wilayah Sumatra, Jawa, Bali, dan Madura mencapai Rp20.750 per liter. Namun, kini tarifnya telah melonjak hingga Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter di berbagai daerah.

“Karena harga solar industri yang kian meningkat, banyak kapal nelayan terpaksa berhenti beraktivitas. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar dengan biaya yang terlalu besar,” ujar Riswanto.

Menurut data yang diungkapkan, total kapal perikanan aktif di Jateng dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Kapal-kapal ini bergantung pada BBM solar industri, karena ketentuan peraturan pemerintah mengharuskan mereka menggunakan jenis bahan bakar tersebut. Peraturan ini diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kemudian diubah melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021. Pada aturan terbaru, kapal dengan kapasitas di bawah 30 GT masih berhak menerima subsidi, sedangkan kapal di atasnya wajib mengandalkan solar nonsubsidi.

Langkah Gubernur Jateng untuk Mendukung Nelayan

Menyadari kesulitan para nelayan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjanjikan dukungan dalam menyelesaikan masalah kenaikan harga solar industri. “Kita sudah menerima aspirasi dari nelayan di seluruh Jateng. Mereka mewakili para pelaut yang mengoperasikan kapal di atas 30 GT, yang kini harus menggunakan BBM nonsubsidi,” tuturnya.

“Semua keluhan nelayan kita tampung, lalu kita akan membuat surat untuk diteruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Tujuannya agar harga solar nonsubsidi bisa diberi relaksasi, sehingga nelayan tetap bisa beraktivitas,” tambah Luthfi.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. “Kami akan memastikan usulan harga khusus untuk solar nonsubsidi bisa diakui oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, nelayan di Jateng tidak lagi terbebani secara ekonomi,” kata dia. Riswanto mengapresiasi langkah tersebut, menilai itu sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan nelayan.

Dampak Ekonomi yang Menyebar

Riswanto memperkirakan bahwa kenaikan harga solar industri akan menyebabkan berbagai dampak ekonomi di wilayah pesisir. “Jika nelayan tidak bisa melaut, hasil perikanan akan berkurang. Ini akan memengaruhi pasokan ikan, menyebabkan kenaikan harga, serta mengguncang inflasi,” jelasnya. Selain itu, ekosistem ekonomi di sekitar pelabuhan juga akan terganggu, karena ketergantungan masyarakat pesisir pada sektor perikanan cukup besar.

“Kita berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi. Jika tidak, konsekuensi dari stagnasi kegiatan nelayan akan sangat luas, termasuk dampak terhadap perekonomian daerah dan pendapatan keluarga nelayan,” tegas Riswanto.

Dalam konteks ini, kenaikan harga solar nonsubsidi menjadi isu yang krusial. Saat ini, tarif solar industri mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter, yang dinilai sangat memberatkan. Dengan biaya operasional yang meningkat, para nelayan harus menghadapi risiko kehilangan keuntungan, bahkan mungkin kehilangan penghasilan sehari-hari. “Kita perlu solusi jangka panjang, bukan hanya penyesuaian sementara,” tambahnya.

Kesepakatan untuk Mendorong Relaksasi Harga

Sebagai respons, Gubernur Jateng berkomitmen untuk memastikan aspirasi nelayan sampai ke pemerintah pusat. “Kita akan terus menekankan pentingnya relaksasi harga BBM nonsubsidi, terutama untuk kapal perikanan yang ukurannya di atas 30 GT,” kata Luthfi. Ia menilai bahwa pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama agar kebutuhan nelayan terpenuhi.

“Saya yakin dengan kerja sama yang baik, solusi bisa ditemukan. Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir, dan kita harus menjaga keberlangsungan usaha mereka,” tuturnya.

Riswanto menyambut baik langkah gubernur tersebut, karena menurutnya kenaikan harga solar industri telah memengaruhi kehidupan ribuan nelayan di Jateng. “Kita akan terus berkoordinasi dan berupaya agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa memberikan dampak jangka panjang,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah memberikan kebijakan yang lebih manusiawi, agar para nelayan tidak kehilangan penghasilan akibat tekanan harga bahan bakar.

Perlu Kebijakan Relaksasi untuk Menjaga Keseimbangan

Riswanto menilai bahwa kenaikan harga solar industri memicu ketimpangan antara nelayan dan pelaku usaha lain. “Kapal dengan ukuran besar sudah memenuhi syarat untuk menggunakan solar subsidi, tetapi karena aturan yang berlaku, mereka justru diharuskan membeli bahan bakar dengan harga yang lebih tinggi,” paparnya. Ia berharap pemerintah pusat bisa memberikan relaksasi khusus, seperti harga BBM yang lebih terjangkau, agar aktivitas nelayan tidak terhenti.

“Solusi yang paling mungkin adalah pemberian harga khusus untuk nelayan. Jika tidak, keberlanjutan usaha mereka akan terancam, dan ini akan merambat ke sektor-sektor lain di Jateng,” kata Riswanto.

Selain itu, perubahan kebijakan ini juga perlu disertai dengan pert