New Policy: Ekonom sebut sejumlah syarat agar Kopdes handal sebagai pemasok MBG

Ekonom: Kopdes Merah Putih Perlu Memenuhi Syarat Agar Bisa Jadi Pemasok MBG yang Efektif

New Policy – Jakarta – Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyoroti beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebelum dianggap siap menjadi penyuplai utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program ini bergantung pada kesiapan organisasi koperasi, yang belum sepenuhnya terpenuhi saat ini.

Rekam Jejak Usaha sebagai Prasyarat Utama

Yusuf menjelaskan bahwa penugasan Kopdes Merah Putih sebagai off taker dalam MBG tidak cukup hanya didasarkan pada status badan hukum koperasi. “Status formal tidak cukup, tetapi harus ada bukti nyata dari rekam jejak usaha yang berkelanjutan,” katanya dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Jumat. Ia menekankan bahwa koperasi yang terlibat harus memiliki pengalaman operasional serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pasokan secara terus-menerus.

“Penugasan harus berdasarkan rekam jejak usaha yang terbukti, bukan sekadar status badan hukum koperasi.”

Kapasitas Agregasi dan Distribusi yang Efisien

Selain rekam jejak, Yusuf menyoroti pentingnya kesiapan dalam mengelola proses agregasi hasil pertanian, penyimpanan, dan distribusi. “Koperasi harus mampu mengumpulkan produksi masyarakat, mempertahankan stok, serta memastikan distribusi tepat waktu,” ujarnya. Hal ini menjadi tantangan karena rantai pasok yang panjang bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan.

“Kapabilitas agregasi, penyimpanan, dan distribusi harus teruji di lapangan.”

Standar Keamanan Pangan untuk Kualitas yang Konsisten

Yusuf juga menekankan bahwa koperasi harus memenuhi standar keamanan pangan dan konsistensi mutu produk. “Kualitas bahan pangan tidak boleh bervariasi, terutama karena MBG fokus pada anak-anak sekolah,” katanya. Ia menambahkan, variasi kualitas dapat mengurangi efektivitas program dan menimbulkan risiko kesehatan bagi target penerima.

“Kualitas bahan pangan yang dipasok harus tetap stabil, karena anak-anak sekolah menjadi sasaran utama MBG.”

Penguatan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia

Dalam mewujudkan kesiapan usaha, Yusuf menekankan perlunya penguatan tata kelola dan keterampilan SDM koperasi. “Banyak koperasi masih menghadapi keterbatasan dalam kompetensi manajerial dan operasional,” katanya. Hal ini memerlukan pendampingan dari pihak terkait serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Koperasi yang terlatih dapat memastikan proses distribusi berjalan lancar tanpa hambatan.

“Masih banyak koperasi yang perlu ditingkatkan kompetensinya untuk menjalankan peran sebagai pemasok MBG.”

Dukungan Modal Kerja untuk Likuiditas yang Aman

Yusuf juga menggarisbawahi perlunya dukungan modal kerja bagi Kopdes Merah Putih. “Fungsi sebagai off taker mengharuskan koperasi membeli hasil panen, menyimpan stok, lalu menunggu pembayaran dari SPPG,” ujarnya. Tanpa modal yang cukup, keterlambatan pembayaran dari pihak penerima dapat mengganggu likuiditas dan memaksa koperasi berhenti beroperasi. “Ini sangat berisiko, terutama karena program MBG memerlukan pasokan yang terus-menerus,” katanya.

“Dengan modal kerja yang terbatas, keterlambatan pembayaran dari SPPG bisa mengganggu operasional koperasi.”

Pelibatan Kopdes Merah Putih dalam Rantai Pasok Produk Lokal

Menurut Yusuf, peran Kopdes Merah Putih dalam MBG tidak hanya terbatas pada distribusi bahan pangan, tetapi juga mendorong penggunaan produk lokal. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menjadi dasar regulasi yang menekankan keterlibatan koperasi dalam rantai pasok. Ia menyatakan bahwa dengan melibatkan Kopdes, pemerintah dapat memperpendek proses distribusi, memperkuat daya tawar produsen desa, serta meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Target Pemerintah dan Harapan untuk Pengembangan Ekonomi Desa

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih menjadi salah satu entitas yang dapat memperluas akses pasar bagi produk pertanian, perikanan, dan peternakan. “Kopdes diharapkan menjadi penghubung antara produsen desa dan program MBG,” kata Yusuf. Hal ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi di tingkat desa. Ia menambahkan, koperasi yang terlibat harus diberikan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas.

Persiapan yang Mempertimbangkan Kondisi Lapangan

Menurut Yusuf, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menugaskan Kopdes Merah Putih. “Kesiapan usaha harus diukur secara detail, baik dari segi operasional maupun kelembagaan,” katanya. Ia menyarankan bahwa pemilihan koperasi yang akan dijadikan off taker harus berdasarkan data yang valid, seperti volume produksi, jaringan distribusi, dan keandalan SDM. “Ini akan menghindari risiko penugasan yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

“Pemerintah harus memastikan bahwa Kopdes benar-benar siap sebelum diberikan tanggung jawab sebagai pemasok MBG.”

Potensi Kopdes dalam Membangun Ekonomi Desa

Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, Yusuf mengatakan bahwa pelibatan Kopdes Merah Putih dapat memberikan dampak positif yang signifikan. “Koperasi yang terlibat akan memperkuat daya beli masyarakat desa dan meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa penggunaan produk lokal dalam MBG dapat mempromosikan ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. “Ini adalah langkah strategis dalam menggerakkan ekonomi desa secara mandiri,” katanya.

Langkah Strategis untuk Membentuk Rantai Pasok yang Efektif

Yusuf mengungkapkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan koperasi dalam menjalankan tugasnya. “Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara koperasi, petani, dan pihak penerima untuk memastikan alur pasokan berjalan efisien,” ujarnya. Selain itu, ia menyarankan adanya pengawasan berkala terhadap kinerja koperasi, agar keberlanjutan program tidak terganggu. “Koperasi yang tidak siap dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat,” katanya.

Kesimpulan: Perlu Kolaborasi dan Kesiapan yang Komprehensif

Dalam kesimpulannya, Yusuf berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan, tetapi juga memastikan adanya komitmen kuat dari pihak-pihak terlibat. “Kopdes Merah Putih harus diberikan keleluasaan untuk berkembang, sekaligus diawasi agar tetap sesuai dengan tujuan MBG,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan terwujud jika semua syarat kelembagaan dan operasional dipenuhi secara bersamaan. “Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan koperasi yang handal dan berkelanjutan,” kata Yusuf.