Topics Covered: Indonesia dan China perkuat sinergi harmonisasi standar halal

Indonesia dan China Perkuat Sinergi Harmonisasi Standar Halal

Topics Covered – Dari Jakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengumumkan rencana kerja sama strategis dengan lembaga halal asal Tiongkok untuk meningkatkan keselarasan standar halal antar kedua negara. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah menghadirkan implementasi Wajib Halal pada bulan Oktober 2026, yang akan menjadi momen penting dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional dan internasional. “Kita ingin membangun kemitraan yang saling menguntungkan, karena harmonisasi regulasi ini akan membuka jalan bagi ekspor produk halal Indonesia yang lebih mudah namun tetap terjamin kualitasnya,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam pernyataan resmi yang dirilis hari Rabu.

Pertemuan Awal untuk Selaraskan Regulasi

Kepala BPJPH menjelaskan bahwa langkah harmonisasi standar ini dimulai melalui pertemuan dan diskusi dengan seluruh lembaga halal luar negeri (LHLN) dari Tiongkok. Total sekitar 18 lembaga terlibat dalam sesi tersebut, yang bertujuan menyamakan prinsip dan prosedur jaminan produk halal antara Indonesia dan Tiongkok. “Kita berharap diskusi ini bisa menjadi fondasi kerja sama yang berkelanjutan, agar kedua negara bisa mengembangkan industri halal secara sinergis,” tambah Haikal. Ia menekankan bahwa perjanjian ini tidak hanya mendorong pertukaran informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk-produk halal dari kedua negara.

“Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas produk halal dari hulu hingga hilir. Jadi saya memanggil para LHLN dari Tiongkok, untuk kita sama-sama membangun ekonomi yang lebih baik,” ujar Haikal.

Menurut Haikal, Tiongkok dipilih sebagai mitra pertama karena memiliki jumlah lembaga halal terbesar di dunia, serta memiliki peran kunci dalam perdagangan produk halal dengan Indonesia. “Volume produk yang beredar antara kedua negara cukup signifikan, dan Tiongkok juga dianggap sebagai pelopor industri halal global dengan pertumbuhan pasar yang pesat hingga 2026,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Tiongkok tidak beragama Islam, kesadaran masyarakat tentang standar halal telah meningkat secara signifikan, bahkan di luar segi agama.

Ekosistem Halal yang Komprehensif

Penguatan kerja sama antara BPJPH dan Tiongkok mencakup berbagai aspek dalam ekosistem halal, termasuk inspeksi, inventori, pengemasan, dan distribusi produk. “Dengan menyelaraskan proses ini, kita bisa memastikan bahwa produk halal Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional, terutama di negara-negara yang menerapkan standar halal secara ketat,” ujar Haikal. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk membagi pengalaman dalam pengawasan dan penilaian kelayakan produk halal, serta mengoptimalkan sertifikasi yang lebih cepat dan akurat.

Selain fokus pada regulasi, Haikal menyebutkan bahwa pembicaraan antara BPJPH dan LHLN Tiongkok mencakup diskusi mengenai kebijakan pemerintah dalam mendukung industri halal. “Kita juga melihat bagaimana Tiongkok menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk penggunaan teknologi dan inovasi dalam memperluas akses pasar,” kata dia. Ia menekankan bahwa halal tidak hanya menjadi faktor ekonomi, tetapi juga alat untuk membangun kesadaran kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan global yang semakin dinamis.

Peran Tiongkok dalam Pertumbuhan Industri Halal

Haikal menyatakan bahwa Tiongkok menjadi negara yang penting dalam dinamika industri halal global, terutama karena keterlibatannya dalam menghasilkan produk halal yang berkualitas. “Meskipun tidak semua penduduk Tiongkok mempraktikkan kehalalan, kesadaran masyarakat terhadap produk yang ramah agama Islam terus tumbuh, bahkan di luar segi religius,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa keberhasilan Tiongkok dalam menyebarluaskan konsep halal menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memperluas pasar ekspor.

“Jadi, tidak ada salahnya kalau kita lihat dan belajar untuk penerapan di Tiongkok, padahal mayoritas (penduduknya) non-Muslim, tapi begitu aware dengan halal,” ujar dia.

Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menjelaskan bagaimana BPJPH mengembangkan sistem jaminan halal secara berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi digital dalam mempercepat proses sertifikasi. Haikal menyebutkan bahwa pelaku industri halal di Indonesia sedang berupaya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip internasional dengan kebutuhan lokal, sehingga produk yang dihasilkan bisa menjawab permintaan pasar global. “Kita ingin membangun standar yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diakui oleh seluruh dunia,” jelasnya.

Langkah Selanjutnya ke Eropa

BPJPH telah menyusun rencana untuk melanjutkan kegiatan serupa dengan lembaga halal dari kawasan Eropa, seperti Jerman, Prancis, dan Italia. “Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menguatkan kerja sama internasional, karena Eropa merupakan pasar yang sangat potensial untuk produk halal Indonesia,” kata Haikal. Ia menjelaskan bahwa kehadiran lembaga halal Eropa akan memberikan perspektif baru dalam pengembangan standar, terutama terkait dengan regulasi yang lebih ketat di kawasan tersebut.

Haikal menegaskan bahwa harmonisasi standar halal akan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing industri halal Indonesia di tingkat internasional. “Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya negara yang menerapkan standar halal secara konsisten, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar global,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa BPJPH terus berupaya untuk menjadi pusat pengawasan dan sertifikasi halal yang diakui oleh berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara dan Afrika.

Harmonisasi sebagai Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Pertemuan antara BPJPH dan lembaga halal Tiongkok juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Implementasi Wajib Halal pada 2026 akan menjadi bukti komitmen kita untuk mengubah pola ekspor, sehingga produk halal bisa menjadi bagian penting dari sektor ekonomi nasional,” kata Haikal. Ia menekankan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan kualitas produk, mempercepat distribusi, dan mengurangi biaya produksi, yang secara langsung memengaruhi daya tarik produk halal di pasar internasional.

Dalam rangka mencapai target tersebut, BPJPH berharap mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk memanfaatkan sertifikasi halal sebagai keunggulan kompetitif. “Kita ingin memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengusaha, agar mereka bisa memenuhi standar yang disepakati bersama,” jelasnya. Haikal juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam proses jaminan halal, seperti sistem digitalisasi data