Kebijakan Baru: Khofifah tekankan perencanaan presisi demi kesejahteraan inklusif
Perencanaan Presisi dan Kesejahteraan Inklusif
Surabaya menjadi tempat penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, di mana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berbasis data dan akurat. “Acara ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi menjadi kesempatan strategis untuk memastikan arah pengembangan Jawa Timur lebih tepat sasaran, adil, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat,” jelas Khofifah.
Integrasi dengan Pembangunan Nasional
Khofifah menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil. “Kebijakan lokal harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu memenuhi kebutuhan aktual masyarakat,” tambahnya. Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan perhatian utama pada percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan melalui kolaborasi pentahelix.
“Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinergi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” ujar Khofifah.
Penguatan Data dan Kebijakan Inklusif
Penguatan validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan data kebijakan benar-benar tepat sasaran. “Kami mendorong percepatan pengajuan, pemutakhiran, serta penyelarasan data untuk mendukung keputusan yang berbasis fakta,” tuturnya. Di sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 April 2026 mencapai 97,71 persen, menjangkau 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk.
Progres Pembangunan dan Inisiatif Ekonomi
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga mencatatkan prestasi positif, dengan peringkat kedua nasional yang didominasi oleh kelompok usia 40–59 tahun. Penguatan layanan kesehatan dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), didukung oleh 1.001 perawat di 21 kabupaten/kota. Di bidang ekonomi, proyek Jalan Pantai Selatan (Pansela) diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antar daerah.
Progres Pansela hingga saat ini mencapai 390,84 kilometer atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 kilometer. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 8,58 juta penerima manfaat melalui 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan ribuan tenaga penggerak serta dukungan sertifikasi higienitas.
Program Koperasi dan Pendidikan
Dalam sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah menciptakan 8.494 koperasi atau 100 persen kelembagaan, dengan dominasi koperasi baru yang fokus pada unit usaha gerai sembako. “Kunci keberlanjutan program ini adalah penguatan SDM, akses permodalan, serta ekosistem kerja sama,” lanjut Khofifah.
Di bidang pendidikan, Jawa Timur menorehkan prestasi dengan membangun 26 unit Sekolah Rakyat (SR), yang berkontribusi sekitar 15 persen dari total nasional, mencakup 2.450 peserta didik. “Sinergi pembiayaan dan penajaman target akan mendorong peningkatan mutu pendidikan keagamaan menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Komitmen Kolaboratif
Sebagai tanda keseriusan, berbagai pihak terkait menandatangani Berita Acara Musrenbang RKPD 2027 sebagai wujud kerja sama dalam membangun kesejahteraan inklusif. Langkah ini memperkuat komitmen untuk menciptakan perencanaan yang bersifat sinergis dan berdampak luas bagi masyarakat.
