Panglima Jilah: Prabowo dukung masyarakat adat dan peladang di Kalbar

Presiden Prabowo Perkuat Dukungan bagi Masyarakat Adat dan Penanganan Kebakaran Lahan di Kalimantan Barat

Ayobantudonasi.com – Isu kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun mengancam ekosistem Kalimantan Barat kini mendapat perhatian langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan. Pada Jumat lalu, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi dari Panglima Jilah, pemimpin besar organisasi masyarakat adat Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR). Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen konkret: negara akan memperkuat kapasitas penanganan kebakaran lahan sekaligus menjamin bahwa komunitas adat tetap menjadi bagian integral dari upaya pelestarian lingkungan di provinsi itu.

Peran Strategis Masyarakat Adat dalam Menjaga Hutan

Kalimantan Barat menyimpan salah satu bentang hutan tropis tersisa yang paling luas di Indonesia. Di kawasan tersebut, masyarakat adat telah berabad-abad hidup berdampingan dengan alam, mengembangkan pengetahuan lokal tentang siklus musim, perilaku api, dan ekologi hutan yang tidak selalu terekam dalam data ilmiah modern. Kedekatan kultural dan spiritual mereka terhadap lingkungan membuat komunitas adat memiliki tanggung jawab inheren untuk mengawasi setiap aktivitas pembukaan lahan, termasuk pembakaran yang kerap menjadi pemicu utama kebakaran besar.

Panglima Jilah menegaskan bahwa selama ini tokoh-tokoh adat di tingkat kampung dan suku secara aktif melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak membakar hutan secara sembarangan. Praktik ini merupakan bentuk pengawasan sosial yang telah berjalan turun-temurun, menjadi garis pertahanan pertama sebelum api menyebar ke area yang lebih luas. Dalam konteks perubahan iklim yang memperpanjang musim kering dan meningkatkan frekuensi kebakaran, peran pengawasan berbasis komunitas ini menjadi semakin krusial.

Komitmen Negara dalam Audiensi di Istana

Setelah pertemuan berlangsung, Panglima Jilah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Barat. Dukungan tersebut tidak berhenti pada pernyataan simbolis, melainkan mencakup aspek operasional penanganan kebakaran lahan yang selama ini menjadi beban berat bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

“Beliau mendukung masyarakat adat. Peladang didukung,” ujar Panglima Jilah seusai pertemuan di Istana Negara.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa negara mengakui peladang dan komunitas adat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan mitra aktif dalam pengelolaan lingkungan. Pengakuan ini memiliki dimensi hukum dan sosial yang signifikan, mengingat masyarakat adat di Kalimantan Barat kerap menghadapi tekanan dari ekspansi perkebunan dan proyek infrastruktur yang menggerus wilayah kelola tradisional mereka.

Langkah Operasional: Personel, Helikopter, dan Modifikasi Cuaca

Dalam audiensi tersebut, Panglima Jilah juga melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah mengerahkan personel untuk membantu penanganan kebakaran lahan yang sedang berlangsung di beberapa titik di Kalimantan Barat. Lebih jauh, Presiden menyatakan kesediaannya mendukung penambahan personel guna memperkuat kapasitas respons darurat di wilayah tersebut.

Di samping penguatan sumber daya manusia, pemerintah telah menyiapkan instrumen teknis tambahan. Penambahan armada helikopter untuk operasi pemadaman udara serta pelaksanaan upaya modifikasi cuaca menjadi bagian dari paket respons yang disiapkan. Kombinasi ketiga elemen ini — personel darat, dukungan udara, dan intervensi atmosferik — membentuk pendekatan berlapis yang diharapkan mampu menekan laju kebakaran sebelum meluas ke kawasan hutan primer.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Langkah-langkah yang diumumkan dari Istana membawa implikasi ganda. Di satu sisi, penguatan kapasitas penanganan kebakaran akan mengurangi kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang setiap tahun memengaruhi kualitas udara di Kalimantan Barat dan bahkan negara tetangga. Di sisi lain, pelibatan masyarakat adat secara formal dalam skema pengelolaan lingkungan membuka ruang bagi integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan negara, sebuah pendekatan yang secara global diakui sebagai praktik terbaik dalam konservasi hutan tropis.

Panglima Jilah menyampaikan harapan agar dukungan yang diberikan tidak bersifat insidental, melainkan menjadi fondasi kebijakan jangka panjang. Ia menekankan bahwa keberlanjutan upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat hanya dapat tercapai apabila masyarakat adat tetap dilibatkan secara bermakna, bukan sekadar sebagai penerima manfaat pasif. Dengan demikian, audiensi di Istana Negara menandai titik balik dalam relasi antara negara dan komunitas adat di provinsi tersebut: dari posisi yang kerap terpinggirkan menjadi mitra setara dalam menjaga warisan ekologis Kalimantan Barat.