Gubernur Sumut: P-APBD fokus infrastruktur dan pemulihan pascabencana

APBD Perubahan 2026 Sumut: Anggaran Melonjak Rp1,259 Triliun untuk Infrastruktur dan Pemulihan Bencana

Ayobantudonasi.com – Medan — Anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan setelah DPRD setempat menerima penjelasan resmi mengenai rancangan perubahan APBD. Total pendapatan daerah yang semula diproyeksikan Rp11,664 triliun kini direvisi naik menjadi Rp12,924 triliun, sebuah kenaikan sebesar Rp1,259 triliun atau setara 10,80 persen. Di sisi pengeluaran, angka belanja daerah meloncat dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun, menambah ruang fiskal sekitar Rp1,678 triliun untuk berbagai kebutuhan mendesak provinsi.

Penyesuaian skala besar ini bukan sekadar koreksi administratif. Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa seluruh tambahan anggaran diarahkan pada sektor-sektor yang selama ini tertunda akibat tekanan fiskal dan dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Prioritas utama mencakup penguatan infrastruktur, percepatan pemulihan pascabencana, pemenuhan pelayanan dasar, serta pelaksanaan program-program prioritas lainnya.

“Fokus memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, dan program prioritas lainnya.”

Mekanisme Fiskal di Balik Revisi Anggaran

Perubahan angka-angka dalam APBD 2026 Sumut tidak muncul dalam ruang hampa. Secara prosedural, langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif provinsi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran yang sama. Dengan kata lain, kerangka kebijakan sudah disepakati terlebih dahulu sebelum detail teknis disusun.

Faktor eksternal turut mendorong revisi. Pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta pelunasan kurang bayar DBH kepada daerah. Penyesuaian regulasi fiskal nasional inilah yang membuka ruang bagi Sumatera Utara untuk merevisi proyeksi pendapatan transfernya secara substansial.

Detail Komposisi Pendapatan

Dari sisi pendapatan, Gubernur Bobby Nasution merinci bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBD ditargetkan mencapai Rp7,089 triliun. Angka ini naik Rp122 miliar atau 1,76 persen dibandingkan posisi APBD induk sebesar Rp6,967 triliun. Kenaikan PAD ini bersumber dari penyesuaian potensi penerimaan daerah yang sebelumnya belum terakomodasi secara penuh.

Lonjakan terbesar justru datang dari komponen pendapatan transfer. Dana transfer dari pemerintah pusat ditargetkan menyentuh Rp5,816 triliun, melonjak Rp1,134 triliun atau 24,22 persen dari posisi APBD induk yang hanya Rp4,682 triliun. Selisih ini terutama dipicu oleh pelunasan kurang bayar DBH dan penyesuaian alokasi DAU sebagaimana diatur dalam keputusan menteri keuangan tersebut. Selain itu, tambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat turut menyumbang peningkatan total.

Arah Penggunaan Tambahan Belanja

Tambahan belanja sekitar Rp1,678 triliun tidak dialokasikan secara seragam. Bobby Nasution menjelaskan bahwa dana tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, menjamin keberlangsungan pelayanan dasar, mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, membangun infrastruktur yang tertunda, mengeksekusi program prioritas, serta memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara.

“Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota.”

Penekanan pada pemulihan pascabencana menjadi relevan mengingat sejumlah daerah di Sumatera Utara masih dalam fase rehabilitasi infrastruktur dan layanan publik pasca-banjir dan longsor yang terjadi pada periode sebelumnya. Tanpa tambahan anggaran yang memadai, proses pemulihan berisiko terhambat dan memperlambat pemulihan ekonomi lokal di tingkat kecamatan maupun desa.

Dimensi Politik dan Akuntabilitas

Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa perubahan APBD bukan sekadar manipulasi angka di atas kertas. Ia harus menghasilkan keluaran yang terukur dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Pemprov Sumut menyatakan komitmennya untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami berharap pembahasan Raperda P-APBD bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan kebijakan anggaran responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.”

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menilai pembahasan rancangan perubahan APBD merupakan tahapan krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa proses ini harus memastikan penyusunan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat dan prioritas pembangunan provinsi.

“Rancangan Perubahan APBD ini menjadi bahan pembahasan lebih lanjut memastikan penyusunan anggaran, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.”

Bagi masyarakat Sumatera Utara, hasil akhir dari proses legislasi ini akan menentukan apakah tambahan Rp1,678 triliun benar-benar mengalir ke jalan yang rusak, sekolah yang belum selesai dibangun, fasilitas kesehatan yang kekurangan peralatan, atau wilayah yang masih lumpuh akibat bencana. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pasca-pengesahan akan menjadi tolok ukur utama apakah janji fiskal ini berujung pada perubahan nyata di lapangan.