New Policy: Mendikdasmen: realisasi revitalisasi sekolah capai Rp2,6 triliun

Mendikdasmen: Realisasi Revitalisasi Sekolah Capai Rp2,6 Triliun

Jakarta, Rabu

New Policy – Dalam jumpa pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan untuk tahun anggaran 2026 telah mencapai realisasi sebesar Rp2,6 triliun. Angka tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mu’ti menegaskan bahwa anggaran revitalisasi yang telah dialokasikan pada 2026 mencapai Rp14 triliun, yang mencakup 11.744 unit pendidikan di berbagai daerah. Selama ini, program ini fokus pada pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.

“Total dana yang sudah kami salurkan untuk tahun 2026 adalah Rp2,6 triliun,” ujar Mu’ti saat membuka acara di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.

Menurut Mu’ti, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan akses pendidikan, terlebih bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sarana belajar mengajar melalui berbagai program. Revitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas utama, karena banyak institusi pendidikan masih membutuhkan perbaikan kondisi fisik dan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran.

Dalam upaya tersebut, Kemendikdasmen telah menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan 4.838 satuan pendidikan. Mu’ti menjelaskan bahwa angka ini mencerminkan kemajuan dalam pemanfaatan dana bantuan yang telah menjangkau 3.408 sekolah. “Dana revitalisasi tahun ini sedang berjalan baik, dengan progres yang cukup pesat,” tambahnya. Pemanfaatan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan kondisi sekolah, baik dari segi fasilitas maupun teknologi, sehingga lebih banyak siswa dapat menikmati pendidikan yang lebih baik.

Sementara itu, Mu’ti menyoroti bahwa program revitalisasi diprioritaskan untuk daerah-daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah. Wilayah seperti Sulawesi Utara, Madura, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama, karena mereka masih menghadapi tantangan dalam menyediakan lingkungan belajar yang layak. Menurut Menteri, skema bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di area tersebut bisa mengakses dana yang diperlukan, baik untuk perbaikan bangunan maupun penguatan infrastruktur pendidikan.

Kemendikdasmen tidak hanya fokus pada revitalisasi fisik, tetapi juga mengembangkan program digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas. Pada tahun 2025, sejumlah besar satuan pendidikan telah diberi perangkat pembelajaran digital, termasuk papan interaktif, laptop, dan diska lepas eksternal. Mu’ti menyebutkan bahwa program ini sudah mencakup 288.865 unit pendidikan di seluruh Indonesia. “Digitalisasi menjadi pilar penting dalam transformasi pendidikan, terutama untuk mempercepat akses informasi dan sumber belajar bagi siswa,” kata Mu’ti.

Untuk memaksimalkan manfaat dari program digitalisasi, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur dasar, seperti akses internet. Selama ini, banyak sekolah di daerah terpencil masih mengalami kesulitan mengakses jaringan internet. Mu’ti menuturkan bahwa Kemendikdasmen telah berhasil menjangkau 8.152 satuan pendidikan dengan menyediakan layanan konektivitas, termasuk melalui penggunaan Starlink. “Jika daerah tidak memiliki internet, solusi yang kita siapkan adalah memberikan akses internet melalui Starlink, sehingga perangkat digital bisa digunakan secara optimal,” paparnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan listrik bagi satuan pendidikan. Mu’ti menyebutkan bahwa Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN telah berhasil memberikan akses listrik ke 2.389 sekolah yang sebelumnya belum teraliri listrik. Hal ini menjadi langkah penting, karena ketersediaan listrik merupakan syarat utama bagi penggunaan perangkat digital dan sarana pembelajaran modern. “Kita ingin memastikan semua sekolah bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan lancar, baik secara konvensional maupun digital,” jelas Mu’ti.

Program revitalisasi dan digitalisasi ini dirancang untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan antar wilayah, terutama di daerah yang masih tertinggal. Mu’ti menegaskan bahwa strategi ini tidak hanya fokus pada pengadaan perangkat dan fasilitas, tetapi juga pada penguatan kapasitas guru dan pengelola sekolah. “Selain infrastruktur, kita juga perlu meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di lapangan, agar manfaat dari program ini bisa dirasakan secara maksimal,” katanya. Ia menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa program ini berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Revitalisasi sekolah bukan hanya sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga melibatkan perubahan dalam metode pengajaran. Mu’ti menyoroti bahwa program ini membawa perbaikan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi, termasuk papan interaktif dan perangkat laptop. “Dengan digitalisasi, siswa bisa belajar secara lebih interaktif dan mengeksplorasi materi pelajaran dengan lebih mudah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program ini juga mendukung inisiatif untuk mempercepat transformasi pendidikan di daerah-daerah yang belum memiliki akses ke teknologi canggih.

Realisasi program revitalisasi sekolah hingga saat ini mencapai Rp2,6 triliun, dengan target total anggaran sebesar Rp14 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Mu’ti menegaskan bahwa penyaluran dana tidak hanya mencakup pengadaan perangkat, tetapi juga perbaikan infrastruktur seperti akses internet dan listrik. “Kita harus memastikan bahwa setiap sekolah bisa beroperasi secara maksimal, baik dalam hal fasilitas fisik maupun teknologi,” tutupnya.