Mentrans: Transmigrasi membangun ekosistem ekonomi terintegrasi

Paradigma Baru Transmigrasi: Dari Pemindahan Penduduk Menuju Pembentukan Ekosistem Ekonomi

Ayobantudonasi.com – Transmigrasi di Indonesia selama puluhan tahun identik dengan satu narasi sempit: memindahkan warga dari pulau padat ke wilayah yang lebih luas. Namun, arah kebijakan kini bergeser secara fundamental. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa program transmigrasi masa kini tidak lagi sekadar soal relokasi penduduk, melainkan konstruksi menyeluruh atas kawasan ekonomi yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada Senin, dalam forum bertajuk Transmigration Executive Dialogue: Strategic Lecture & Policy Forum.

Perubahan paradigma ini bukan sekadar retorika kebijakan. Ia menyangkut bagaimana negara merancang intervensi pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal secara struktural. Alih-alih menempatkan manusia terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi muncul secara organik, pendekatan baru menuntut identifikasi potensi ekonomi terlebih dahulu, diikuti pembangunan infrastruktur industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan. Penempatan penduduk baru dilakukan setelah seluruh prasyarat tersebut terpenuhi.

“Kalau dulu, tempatkan dulu baru kemudian kita lihat ada peluang atau tidak untuk kesejahteraan yang lebih baik, itu dulu. Kalau sekarang cari dulu potensi ekonominya, kemudian bangun industrinya, siapkan lapangan pekerjaannya, kemudian pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, baru penempatan.”

Landasan Strategis: Mengapa Sekarang, Mengapa Terintegrasi

Iftitah menjelaskan bahwa satu itikad yang mendasari seluruh rangkaian kebijakan transmigrasi saat ini adalah memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang jauh lebih luas dari pembangunan kawasan. Ia menolak model pembangunan sporadis yang terfragmentasi dan menggantinya dengan visi ekosistem ekonomi yang koheren. Dalam kerangka ini, transmigrasi bukan lagi program sektoral, melainkan instrumen pembangunan ekonomi yang secara simultan meningkatkan kesejahteraan, menaikkan pendapatan rumah tangga, dan menciptakan pekerjaan berkualitas.

Konteks geopolitik dan ekonomi global memperkuat urgensi pendekatan ini. Perang yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia, tekanan terhadap ketahanan pangan, serta krisis iklim menciptakan permintaan baru atas pengelolaan sumber daya yang terencana dan terintegrasi. Wilayah-wilayah transmigrasi, dengan lahan yang relatif luas dan potensi agraria maupun industri yang belum tergarap optimal, berada dalam posisi strategis untuk menjawab sebagian dari tekanan tersebut — asalkan pembangunannya dirancang secara sistemik sejak awal.

Perspektif Internasional: Profesor Soner Baskaya dan Kewajaran Waktu

Forum tersebut menghadirkan Profesor Soner Baskaya, ekonom dari Adam Smith Business School, Universitas Glasgow, Inggris, sebagai pembicara utama. Dalam paparannya, Baskaya menilai bahwa transmigrasi pada titik waktu saat ini merupakan program yang sangat tepat secara strategis. Ia mengaitkan ketepatan waktu itu dengan konvergensi berbagai tantangan global — mulai dari konflik bersenjata, ancaman ketahanan pangan, hingga perubahan iklim — yang menuntut respons pembangunan yang terstruktur dan bukan reaktif.

“Bukan lagi pembangunan yang sporadis, tetapi pembangunan ekonomi yang betul-betul memberikan makna ekosistem yang memberikan lebih banyak peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, lebih banyak pekerjaan yang lebih baik.”

Kehadiran seorang akademisi ekonomi internasional dalam forum kebijakan transmigrasi Indonesia menandai upaya pemerintah membuka ruang dialog lintas disiplin dan lintas yurisdiksi. Diskusi semacam ini memungkinkan pemangku kepentingan domestik mengkalibrasi kebijakan berdasarkan literatur ekonomi pembangunan terkini, bukan semata-mata berdasarkan pengalaman historis program transmigrasi yang sudah berjalan beberapa dekade.

Lima Program sebagai Satu Kesatuan Operasional

Di tengah forum, Baskaya membedah secara rinci lima program unggulan Kementerian Transmigrasi: Trans Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong. Ia menekankan bahwa kelima program tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Keberhasilan masing-masing bergantung pada sinergi dan urutan eksekusi yang saling menopang.

“Tidak mungkin program-program itu berdiri sendiri, tetapi harus merupakan satu kesatuan dan inilah yang seharusnya memang dijalankan oleh transmigrasi, atau yang seharusnya dari sejak dulu dijalankan.”

Iftitah menyambut pandangan tersebut sebagai konfirmasi bahwa arah kebijakan kementerian sudah berada pada rel yang benar. Ia menegaskan bahwa integrasi kelima program bukan pilihan teknis semata, melainkan keharusan struktural. Tanpa kohesi antarprogram, transmigrasi berisiko kembali terjebak pada pola lama: intervensi parsial yang menghasilkan kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah tujuan, alih-alih kawasan ekonomi yang hidup dan produktif.

Bagi masyarakat di wilayah-wilayah transmigrasi — dari Kalimantan hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara — implikasi dari pergeseran paradigma ini bersifat langsung. Jika pendekatan baru berhasil diimplementasikan, warga tidak lagi menjadi “penumpang” yang tiba di wilayah kosong tanpa jaminan mata pencaharian. Mereka akan tiba di kawasan yang sudah memiliki industri, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan jaringan ekonomi yang berfungsi. Transmigrasi, dalam kerangka ini, berubah dari program demografis menjadi instrumen pembangunan ekonomi teritorial yang terukur dan bertanggung jawab.