BPS: Inflasi Bengkulu Januari-Juni terkendali dan harga perlu dijaga

BPS: Inflasi Bengkulu Januari-Juni terkendali dan harga perlu dijaga

BPS – Bengkulu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu memberikan laporan bahwa tingkat inflasi wilayah tersebut sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap dalam batas yang terpantau, dengan angka 1,77 persen (ytd). Meski demikian, lembaga tersebut menekankan perlunya langkah lebih konsisten untuk mengendalikan harga komoditas kunci, agar inflasi tidak melebihi target nasional pada akhir tahun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, saat memberikan keterangan di Bengkulu, Rabu (12/7/2026).

“Inflasi Januari sampai Juni kita masih 1,77 persen, tetapi kita masih punya enam bulan lagi. Kalau tidak dijaga, bisa melewati target. Mudah-mudahan kalau kita menjaga pergolakan harga, kita masih dalam target,” kata Win Rizal.

Menurut Win, meski inflasi bulan Juni menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, kondisi ini belum cukup untuk menyimpulkan stabilitas harga secara keseluruhan. Ia menyoroti adanya tren kenaikan harga yang terus berlangsung, sehingga langkah pengendalian inflasi harus terus diperkuat. “Meski angka Juni lebih rendah, kita masih melihat adanya peningkatan indeks harga, jadi inflasi tidak boleh diabaikan,” tambahnya.

Analisis BPS menyebutkan bahwa capaian inflasi semester pertama 2026 belum bisa dianggap sebagai jaminan stabilitas harga tahunan. Hal ini karena faktor-faktor ekonomi seperti permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan kebijakan pemerintah daerah masih menjadi variabel utama yang memengaruhi Indeks Harga Konsumen (IHK). Win menegaskan bahwa jika laju inflasi pada semester kedua berlanjut seperti masa sebelumnya, ada potensi inflasi tahunan mencapai angka yang melebihi batas atas sasaran nasional. Sasaran inflasi nasional untuk 2026 ditetapkan antara 2,5 persen hingga 3,5 persen, dengan deviasi ±1 persen.

Dalam laporan terbaru, BPS mencatat inflasi Bengkulu pada tingkat tahunan mencapai 3,98 persen, yang berada di luar rentang sasaran inflasi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi daerah masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan harga. Win menyoroti bahwa inflasi ini didorong oleh peningkatan biaya kebutuhan pokok, seperti bahan pangan dan energi, yang menjadi penggerak utama dalam pergerakan IHK.

Peringatan untuk Semester Kedua

Kepala BPS mengingatkan bahwa pengendalian harga harus menjadi prioritas dalam enam bulan mendatang. Ia menjelaskan bahwa fluktuasi harga komoditas seperti beras, minyak, dan sayuran bisa memengaruhi secara signifikan keadaan ekonomi masyarakat. “Kita perlu memantau dengan ketat komoditas yang memiliki dampak besar terhadap inflasi, agar tidak terjadi peningkatan signifikan di akhir tahun,” ujarnya.

Menurut Win, kompetensi BPS tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemantauan dinamika harga di lapangan. Ia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kondisi pasar yang seimbang. “Jika ada kegagalan dalam menjaga ketersediaan barang, misalnya, akan berdampak langsung pada tingkat inflasi,” tambahnya.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pasokan barang di pasar. Win mengatakan bahwa perlu dipastikan bahwa stok komoditas pangan dan non-pangan tetap terjaga, agar harga tidak naik secara drastis. “Ketersediaan pasokan akan menentukan apakah harga bisa dipertahankan stabil atau tidak,” jelasnya. Ia juga menyarankan bahwa pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah seperti subsidi harga atau pengaturan distribusi untuk mengendalikan kenaikan biaya hidup.

Kebutuhan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Win Rizal menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara terpisah dari partisipasi semua pemangku kepentingan. Ia menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus diimbangi dengan keterlibatan pasar dan produsen. “Koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan memastikan bahwa stabilitas harga tidak hanya menjadi impian, tetapi juga kenyataan,” tuturnya.

Dalam menjaga daya beli masyarakat, Win berharap kebijakan pengendalian inflasi tetap dijalankan secara konsisten. Ia menambahkan bahwa inflasi yang terkendali adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi lokal. “Dengan inflasi tetap dalam rentang sasaran, masyarakat tidak akan merasa tekanan berlebihan terhadap pengeluaran,” paparnya.

Menurut laporan BPS, perluasan pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada upaya memperkuat pasokan barang dan harga. Win menyebutkan bahwa inflasi yang terkendali akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. “Kita perlu memastikan bahwa inflasi Bengkulu tidak hanya mencapai target, tetapi juga terus dijaga agar tidak melampaui ambang batas,” ujarnya.

BPS juga menyoroti bahwa peningkatan inflasi di Bengkulu bisa berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga yang mengandalkan pengeluaran rutin untuk kebutuhan dasar. Win menyarankan bahwa pemerintah daerah bisa memperluas program pendampingan harga, seperti pengawasan harga di pasar tradisional atau pembatasan harga pokok di sektor pertanian. “Langkah-langkah ini harus segera diambil agar pengaruh inflasi tidak semakin melemahkan daya beli masyarakat,” katanya.

Dengan keadaan tersebut, BPS Bengkulu mengharapkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dalam upaya mengendalikan infl