Hadiri pelantikan PCNU, Wali Kota harap pengurus loyalitas ke warga

Pelantikan Pengurus PCNU Jakarta Pusat: Arifin Tekankan Loyalitas Ganda bagi Organisasi dan Masyarakat

Ayobantudonasi.com – Sebuah hotel di kawasan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, menjadi saksi prosesi pelantikan 68 anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Pusat untuk masa khidmat 2026–2031 pada Senin (24/8). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, yang sejak awal menegaskan bahwa peran organisasi keagamaan di ibu kota tidak boleh berhenti pada kepentingan internal semata.

Arifin menekankan bahwa pengurus baru PCNU Jakarta Pusat memikul tanggung jawab berlapis: menjaga marwah organisasi sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi warga sekitar. Dalam pandangannya, loyalitas terhadap struktur organisasi harus berjalan beriringan dengan dedikasi terhadap umat dan masyarakat luas. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan sebagai prasyarat bagi kelancaran berbagai program pembangunan, khususnya yang menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Akar Betawi dan NU: Hubungan yang Tak Terpisahkan

Dalam sambutannya, Arifin membuka narasi personal yang menggambarkan kedekatan budaya Betawi dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Ia mengaku tumbuh di lingkungan Betawi dan sejak usia dini diajarkan orang tuanya tata cara ibadah yang mengikuti corak NU. Pernyataan ini bukan sekadar anekdot; ia merefleksikan realitas demografis Jakarta Pusat, di mana komunitas Betawi dan penganut tradisi NU telah beririsan selama berabad-abad, membentuk identitas religio-kultural yang khas di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah saya hidup di tengah lingkungan Betawi dan biasanya Betawi itu identik dengan NU. Jadi sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua cara-cara ibadah ala NU. Ke depannya kita dari Pemkot siap berkolaborasi dengan PCNU.”

Kesediaan berkolaborasi yang diucapkan Arifin mengisyaratkan arah kebijakan pemerintah kota dalam melibatkan lembaga keagamaan sebagai mitra pembangunan sosial. Di Jakarta, di mana keragaman etnis dan mazhab berjalan berdampingan, sinergi semacam ini kerap menjadi jembatan antara program formal pemerintah dan kebutuhan riil komunitas akar rumput.

Program Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan SDM

Arifin tidak membatasi wacana kolaborasi pada tataran retoris. Ia merinci sejumlah instrumen konkret yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kapasitas pendidikan warga. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjangkau sekitar 707.000 penerima manfaat dari kalangan pelajar, sementara Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) melayani kurang lebih 15.000 mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya kuliah.

“Dalam menjangkau kualitas SDM yang mumpuni dalam hal pendidikan, Pemprov Jakarta memberikan program KJP bagi 707.000 bagi mereka yang penerima manfaat bantuan, selain itu pula ada KJMU untuk mahasiswa sebanyak 15.000-an penerima manfaat.”

Di luar bantuan biaya, Pemprov DKI Jakarta juga telah membebaskan biaya ijazah bagi sekitar 6.000 pelajar dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah ibu kota, mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga atas. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa hambatan administratif tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari latar ekonomi lemah untuk menyelesaikan studi mereka.

Konteks kebijakan ini penting dipahami: Jakarta, sebagai kota metropolitan dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa, menghadapi disparitas akses pendidikan yang signifikan antara kawasan pesisir utara dan permukiman padat di bagian selatan serta pusat kota. Program-program tersebut dirancang untuk mereduksi kesenjangan tersebut secara bertahap, dan peran organisasi kemasyarakatan seperti NU dipandang strategis dalam menjangkau komunitas yang mungkin tidak terjangkau oleh kanal birokrasi formal.

Harapan terhadap Pengurus Baru

Arifin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap mereka menjalankan amanah organisasi dengan kebijaksanaan, sekaligus menjadikan penguatan pendidikan, kepedulian sosial, dan pembinaan umat sebagai prioritas kerja. Dalam kerangka itu, PCNU Jakarta Pusat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah ibadah dan dakwah, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang aktif dalam pembangunan masyarakat.

Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Tsaquf, yang kehadirannya menegaskan dukungan struktural dari tingkat pusat terhadap kepengurusan cabang di ibu kota. Sejumlah ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama dari Jakarta Pusat juga hadir dalam prosesi tersebut.

Di sisi pemerintah kota, Arifin didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Nurhidayat. Kehadiran pejabat setingkat asisten sekda menandai bahwa pelantikan ini diperlakukan sebagai agenda resmi pemerintahan daerah, bukan sekadar seremoni internal organisasi.

Masa khidmat lima tahun ke depan (2026–2031) akan menempatkan PCNU Jakarta Pusat di persimpangan antara dinamika urbanisasi Jakarta dan kebutuhan menjaga kohesi sosial di komunitas tradisional. Bagaimana pengurus baru menerjemahkan mandat organisasi ke dalam aksi nyata—mulai dari penguatan literasi keagamaan hingga partisipasi dalam program sosial—akan menjadi tolok ukur keberhasilan kolaborasi yang dijanjikan oleh pemerintah kota.