ICC tolak sanksi baru AS sebagai serangan terhadap peradilan

ICC Menolak Sanksi Terbaru Amerika Serikat: “Serangan Terbuka” terhadap Independensi Peradilan

Ayobantudonasi.com – Den Haag — Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada hari Rabu mengeluarkan penolakan tegas terhadap paket sanksi baru yang diterbitkan Amerika Serikat. Langkah tersebut menyasar langsung Presiden ICC Tomoko Akane asal Jepang serta Abdoulaye Seye dari Senegal, seorang pengacara persidangan senior yang bertugas di Kantor Jaksa Penuntut. Dalam pernyataan resminya, lembaga peradilan internasional yang bermarkas di Den Haag itu menyebut tindakan Washington sebagai “serangan terbuka” terhadap independensi peradilan yang imparsial.

Skala Sanksi yang Semakin Meluas

Yang membuat langkah terbaru ini semakin mencolok adalah jangkauan sanksinya. Menurut pernyataan ICC, total sembilan dari delapan belas hakim yang duduk di bangku pengadilan kini dikenai pembatasan oleh Amerika Serikat. Selain itu, dua wakil jaksa penuntut, seorang mantan jaksa penuntut, dan seorang anggota staf juga masuk dalam daftar sanksi. Dengan kata lain, hampir separuh dari komposisi yudisial mahkamah serta jajaran kepemimpinan kejaksaan kini berada di bawah tekanan ekonomi dan diplomatik dari satu negara.

Tomoko Akane, yang menjabat sebagai Presiden ICC sejak 2023, memimpin lembaga yang mandatnya mencakup penyelidikan dan penuntutan atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. Abdoulaye Seye, yang berasal dari Senegal, menempati posisi pengacara persidangan senior di kantor jaksa penuntut—peran sentral dalam menyusun dan menjalankan dakwaan di hadapan pengadilan.

ICC: Independensi Tidak Bisa Dikompromikan

Dalam pernyataan yang dikeluarkan dari Den Haag, ICC menegaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut bukan sekadar kebijakan luar negeri biasa, melainkan intervensi langsung terhadap fungsi peradilan.

“Sejumlah sanksi itu merupakan serangan terang-terangan terhadap independensi lembaga peradilan yang imparsial yang beroperasi berdasarkan mandat yang diberikan oleh para perwakilan negara dari berbagai kawasan,” tegas ICC.

Mahkamah menambahkan bahwa menargetkan hakim, jaksa penuntut, dan personel pengadilan lainnya semata-mata karena mereka menjalankan mandat ICC dinilai melemahkan supremasi hukum serta membahayakan tatanan hukum internasional secara keseluruhan. Pernyataan itu juga memperingatkan bahwa ancaman dan tindakan paksaan semacam itu berdampak langsung pada kemampuan korban kejahatan internasional untuk mencari keadilan—terutama ketika mereka telah menempuh seluruh jalur hukum domestik yang tersedia sebelum akhirnya beralih ke ICC.

Latar Belakang Ketegangan AS–ICC

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Mahkamah Pidana Internasional bukan fenomena baru. Washington tidak pernah meratifikasi Statuta Roma, perjanjian pendiri ICC yang diadopsi pada tahun 1998 dan mulai berlaku efektif pada 2002. Sejak awal, pemerintah AS bersikap skeptis terhadap yurisdiksi pengadilan internasional yang dianggap dapat menjangkau warganya tanpa persetujuan Kongres. Sanksi terhadap pejabat ICC secara bertahap diperkenalkan sejak akhir dekade 2010, dan paket terbaru ini memperluas daftar tersebut hingga mencakup pimpinan tertinggi mahkamah.

Bagi para pengamat hukum internasional, langkah menargetkan presiden mahkamah sendiri mengirimkan sinyal yang jauh melampaui dimensi ekonomi. Sanksi terhadap seorang hakim yang sedang aktif bertugas dapat membatasi mobilitas internasionalnya, membekukan aset di yurisdiksi AS, dan menciptakan hambatan prosedural bagi pelaksanaan tugas yudisial. Dalam konteks ini, ICC memandang bahwa independensi peradilan tidak dapat dinegosikan atau dikondisikan oleh tekanan dari satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Komitmen Berkelanjutan terhadap Statuta Roma

Menutup pernyataan resminya, ICC menegaskan kembali komitmen institusionalnya:

“Mahkamah akan terus menjalankan mandat sepenuhnya secara independen dan imparsial, sesuai dengan Statuta Roma dan demi kepentingan para korban kejahatan internasional,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa mandat ICC bersumber dari 123 negara pihak Statuta Roma yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Setiap negara pihak memberikan wewenang kepada mahkamah untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan terberat ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Sanksi unilateral dari negara non-pihak, menurut logika institusional ICC, tidak mengubah dasar hukum mandat tersebut.

Dukungan dari Komunitas Internasional

Pihak mahkamah juga menyampaikan apresiasi atas pernyataan dukungan yang datang dari negara-negara anggota, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pihak lain yang berdiri di belakang peradilan internasional dan supremasi hukum. Dukungan tersebut, menurut ICC, memperkuat legitimasi institusional di tengah upaya untuk melemahkan kapasitasnya melalui instrumen ekonomi dan diplomatik.

Implikasi dari episode ini meluas ke seluruh arsitektur keadilan internasional. Jika sanksi terhadap pejabat peradilan dapat diterapkan tanpa konsekuensi diplomatik yang berarti, preseden tersebut berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap mekanisme akuntabilitas global—terutama bagi masyarakat di negara-negara yang bergantung pada ICC sebagai jalur terakhir untuk menuntut keadilan atas kejahatan yang tidak ditangani di tingkat nasional.