Meeting Results: Komisi VII DPR minta ANTARA optimalkan penanggulangan hoaks

Pemimpin Komisi VII DPR Meminta ANTARA Taktak Lanjutkan Peran dalam Menangkal Hoaks

Meeting Results – Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pentingnya ANTARA memperkuat perannya sebagai mitra informasi yang dapat diandalkan dalam menghadapi berita palsu atau hoaks. Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu, Saleh menyatakan bahwa lembaga berita nasional ini harus meningkatkan kemampuan tim jurnalisnya untuk lebih efektif dalam mengawasi dan menangkal disinformasi. Ia menekankan bahwa di tengah tantangan digital yang semakin kompleks, ANTARA perlu melakukan perbaikan struktur organisasi untuk menjaga relevansi dan kredibilitasnya di tengah masyarakat.

Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Relevansi

Saleh mengungkapkan bahwa rekomendasi ini muncul dari kesimpulan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh beberapa lembaga penyiaran. Ia menyarankan ANTARA untuk mengadopsi strategi transformasi kelembagaan yang lebih komprehensif, dengan fokus pada peningkatan kualitas laporan berita serta keakuratan data yang disebarkan. “Kita perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh ANTARA tidak hanya tepat waktu, tetapi juga dapat diakui oleh publik sebagai sumber yang andal,” jelas Saleh. Ia menambahkan, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran ANTARA dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media massa.

“Melakukan reposisi kelembagaan guna meningkatkan kontribusi dan relevansinya di masyarakat,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam wawancara, Saleh juga memaparkan bahwa program kerja ANTARA perlu disusun secara lebih terukur dan transparan. Ia menyarankan agar setiap kegiatan yang dilakukan lembaga ini memiliki target yang jelas, serta output yang bisa diukur. “Saya yakin, jika alokasi anggaran diatur dengan baik, maka semua program dapat memberikan dampak maksimal,” imbuhnya. Saleh menekankan bahwa transparansi dalam pelaporan anggaran adalah kunci untuk mencapai efisiensi maksimal dalam operasional.

Prestasi yang Diraih pada Semester I Tahun 2026

Komisi VII DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian ANTARA selama semester pertama tahun 2026. Saleh menyebutkan bahwa persentase kelolosan verifikasi berita yang memenuhi kewajiban layanan publik (PSO) mencapai 91 persen, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas laporan. Selain itu, distribusi berita melalui 300 saluran media di seluruh 33 provinsi dinilai telah memberikan kontribusi yang luas, terutama dalam menjaga keterjangkauan informasi bagi masyarakat pedesaan hingga kota besar. Angka pembaca laman ANTARA yang meningkat menjadi 73 juta pada Januari–Mei 2026 juga menjadi bukti bahwa upaya penguasaan digital telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Rekomendasi untuk Menjaga Transparansi dan Efisiensi

Saleh menambahkan bahwa anggaran perusahaan harus dikelola dengan lebih terarah, agar bisa mendukung program-program strategis yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan bahwa penggunaan dana harus terukur, termasuk menjelaskan jenis kegiatan, target yang diharapkan, serta hasil yang dihasilkan. “Mengoptimalisasi alokasi anggaran pada seluruh program sehingga target kinerja dan serapan anggaran dapat tercapai lebih efektif,” katanya.

“Mengoptimalisasi alokasi anggaran pada seluruh program sehingga target kinerja dan serapan anggaran dapat tercapai lebih efektif,” katanya.

Selain itu, Saleh menyoroti keberhasilan ANTARA dalam mencapai pendapatan usaha yang melebihi rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dengan total Rp207,50 miliar, atau 116,67 persen dari target. Ia menyatakan bahwa hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk tetap menjaga kinerja finansial sekaligus sosial. “Pencapaian ini harus dijadikan bahan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan program lainnya,” tambah Saleh.

Upaya ANTARA dalam Kolaborasi Penanggulangan Hoaks

Direktur Utama LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menjelaskan bahwa lembaga berita tersebut telah menyediakan platform khusus untuk menangkal hoaks. Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi salah satu langkah yang diambil untuk memastikan setiap informasi yang disebarkan melalui media ANTARA telah melalui proses validasi yang ketat. Benny juga menyampaikan rencana kerja sama dengan kantor berita dari negara-negara ASEAN guna mengembangkan strategi bersama dalam menangkal disinformasi.

“Berita hoaks yang muncul aja untuk (2026) sampai bulan Juni ini 5.430 berita dan itu harus kami klarifikasi terus-menerus,” kata Benny.

Benny menegaskan bahwa kecepatan penyebaran hoaks di era digital semakin meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah proaktif. “ANTARA harus menjadi garda depan dalam memberikan jawaban cepat terhadap berita yang belum terverifikasi,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, ANTARA berupaya membangun sistem yang lebih terpadu dan efektif dalam menghadapi informasi palsu.

Perspektif tentang Dampak Hoaks di Era Digital

Dalam konteks keberadaan media sosial dan platform digital, Benny menyoroti betapa pentingnya kecepatan dalam klarifikasi berita. Menurutnya, jumlah berita hoaks yang muncul hingga Juni 2026 mencapai 5.430, sehingga membutuhkan komitmen yang lebih besar dari ANTARA untuk mengantisipasi dampak negatifnya. “Kita harus terus meningkatkan kemampuan jurnalis dalam mengungkap fakta sebelum hoaks menyebar secara masif,” ujarnya. Benny juga menekankan bahwa peningkatan jumlah saluran distribusi dan keterlibatan masyarakat melalui platform digital bisa menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat kepercayaan publik.

Menurut Benny, komitmen ANTARA untuk terus mengembangkan kapasitas kehumasan dan keterbukaan informasi bisa menjadi langkah strategis. Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan ruang untuk mempercepat proses klarifikasi berita, terutama dalam menghadapi disinformasi yang terjadi secara cepat di ruang digital. Benny berharap bahwa pengembangan kolaborasi dengan kantor berita ASEAN bisa membantu menjawab tantangan yang lebih luas, terutama di wilayah Asia Tenggara.

Komisi VII DPR dan ANTARA sepakat bahwa penguatan kelembagaan serta kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menangkal hoaks secara lebih efektif. Dengan memadukan kekuatan teknis, kapasitas jurnalistik, dan kecepatan respons, keduanya berharap bisa menciptakan sistem informasi yang lebih akurat dan