Latest Program: Ekonom: Pemerintah perlu jaga daya beli saat manufaktur tertekan

Ekonom: Pemerintah perlu jaga daya beli masyarakat saat manufaktur tertekan

Latest Program – Dari Jakarta, Rabu (tanggal), seorang ekonom yang juga menjabat Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan daya beli konsumen dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini terutama penting mengingat sektor manufaktur tengah mengalami tekanan yang terlihat dari penurunan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 49,1 pada April 2026. PMI, sebagai parameter penting dalam mengukur dinamika sektor manufaktur, berdasarkan survei terhadap pelaku usaha. Angka di atas 50 menandakan pertumbuhan, sementara angka di bawah 50 menggambarkan perlambatan aktivitas industri.

Kondisi sektor manufaktur Indonesia

Dalam wawancara di Jakarta, Faisal menjelaskan bahwa sebelum konflik geopolitik di Timur Tengah memanas, sektor manufaktur Indonesia berada di zona yang relatif stabil. Kinerja industri dan permintaan domestik masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Namun, perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk di dalam negeri. Tekanan tersebut berujung pada kenaikan biaya energi, produksi, serta gangguan rantai pasok yang menyebabkan pelambatan aktivitas industri manufaktur.

“Tekanannya sudah begitu besar dari biaya produksi dan saya rasa juga karena faktor permintaan,” ujarnya.

Menurut Faisal, kondisi ini terlihat jelas dari data PMI manufaktur yang turun dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 di Maret 2026, lalu masuk zona kontraksi di level 49,1 pada April 2026. Perubahan angka tersebut mengindikasikan kecenderungan menurunnya produksi, pesanan, dan persediaan. Dampak dari konflik geopolitik tidak hanya mengganggu produksi, tetapi juga memengaruhi permintaan pasar dalam negeri.

Pengaruh inflasi impor terhadap daya beli

Faisal menyoroti bahwa inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation) menjadi salah satu faktor utama yang menggerus daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan bahan baku yang terjadi akibat inflasi ini menurunkan kemampuan konsumen untuk membeli, sehingga memengaruhi permintaan terhadap produk manufaktur. Dampaknya, sektor manufaktur yang sebelumnya bergantung pada permintaan domestik dan ekspor, kini menghadapi tantangan ganda: produksi yang tertekan dan permintaan yang juga menurun.

“Imported inflation kemudian juga menggerus daya beli, mempengaruhi permintaan pada April 2026, dan itu tentu saja mengurangi permintaan terhadap barang-barang yang diolah oleh industri manufaktur,” katanya.

Dalam menghadapi situasi ini, Faisal menilai pemerintah perlu fokus pada pengelolaan kebijakan yang mampu menjaga konsumsi domestik. Ia menekankan bahwa daya beli masyarakat merupakan pendorong utama bagi permintaan produk manufaktur. Jika daya beli tidak terjaga, maka kegiatan produksi akan terus tertekan, bahkan berpotensi menurun lebih jauh.

Kebutuhan pengendalian biaya produksi

Menurut Faisal, pemerintah juga harus aktif dalam mengendalikan biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan logistik. Kenaikan biaya ini tidak hanya berdampak pada margin keuntungan perusahaan, tetapi juga mengurangi kapasitas industri untuk menjangkau pasar nasional dan internasional. Dengan menjaga kompetitivitas biaya produksi, sektor manufaktur dapat bertahan lebih lama meskipun menghadapi tekanan dari faktor eksternal.

Di sisi lain, Faisal menyoroti bahwa permintaan ekspor yang melemah selama periode semester II 2025 hingga Maret 2026 telah berkontribusi pada penurunan daya beli. Meskipun permintaan dalam negeri masih kuat, tekanan dari luar negeri seperti kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok telah mempercepat penurunan aktivitas industri. Faisal menilai bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari perang global, terutama terhadap sektor manufaktur.

Langkah strategis untuk memperkuat sektor manufaktur

Faisal mengusulkan bahwa kebijakan pemerintah harus menjadi “shock absorber” bagi dampak negatif perang. Ini berarti bahwa pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang stabil, baik secara ekonomi maupun politik, agar daya beli masyarakat tidak tergerus secara signifikan. Langkah-langkah seperti subsidi energi, pengendalian inflasi, dan stimulasi investasi dalam negeri bisa menjadi solusi untuk menjaga daya beli.

Sebagai tambahan, ia menekankan perlunya koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan rantai pasok tetap lancar. Faisal menilai bahwa ketidakstabilan global memerlukan respons yang cepat dan strategis dari pemerintah, agar sektor manufaktur tidak terus terpuruk. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan permintaan pasar, pemerintah dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Di tengah situasi yang kritis, Faisal meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan sektor manufaktur, tetapi juga mengawasi kondisi daya beli masyarakat secara menyeluruh. Daya beli yang lemah bisa menyebabkan penurunan permintaan secara bertahap, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus memprioritaskan perlindungan terhadap daya beli, sekaligus mendorong pertumbuhan industri manufaktur melalui pengurangan biaya produksi.

Faisal menambahkan bahwa penurunan PMI manufaktur tidak bisa diabaikan karena menunjukkan perubahan mendasar dalam dinamika ekonomi. Jika tidak ada tindakan preventif dari pemerintah, maka sektor manufaktur akan terus terpuruk, dan dampaknya akan merambat ke berbagai sektor lainnya. Dengan demikian, upaya menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan biaya produksi menjadi kunci untuk mengatasi tekanan eksternal yang sedang terjadi.

Analisis lebih lanjut

Dalam analisis lebih lanjut, Faisal menyebutkan bahwa tekanan terhadap sektor manufaktur adalah bagian dari tuntutan ekonomi global yang semakin kompleks. Kenaikan harga energi yang terus-menerus, terutama akibat konflik di Timur Tengah, telah meningkatkan biaya produksi bagi banyak perusahaan. Di samping itu, gangguan rantai pasok yang terjadi di berbagai negara berpotensi memperlambat pertumbuhan industri dalam negeri.

Faisal menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil, apakah mampu menopang sektor manufaktur atau justru memperburuk situasi. Dia menyarankan adanya kebijakan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan industri, seperti