AHY: Pemulihan jadi prioritas penanganan pascagempa Sulteng

AHY: Pemulihan jadi prioritas penanganan pascagempa Sulteng

Gempa Sulawesi Tengah memicu respons cepat dari pemerintah

AHY – Kamis (18/6), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di Sumedang, Jawa Barat, untuk memberikan pernyataan terkait upaya pemulihan pasca-gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah. Gempa berkekuatan 6,7 pada skala Richter ini terjadi pada tanggal 18 Juni, dan hingga saat ini pemerintah masih terus memantau dampak yang ditimbulkan. AHY menegaskan bahwa pemulihan menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana tersebut.

Gempa yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB tersebut mengguncang daerah yang cukup luas, termasuk wilayah seperti Palu dan Donggala. Akibatnya, sejumlah bangunan, jalan, dan infrastruktur vital mengalami kerusakan. Menurut laporan terkini, puluhan rumah warga rusak berat, sementara jembatan dan jalan provinsi masih dalam proses pemulihan. AHY menyebutkan bahwa dampak langsung dari gempa terutama terasa pada sistem transportasi dan energi, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Evakuasi dan pendataan menjadi langkah awal

Dalam wawancara dengan media, AHY menjelaskan bahwa setelah evakuasi selesai, pemerintah fokus pada pendataan kerusakan yang lebih rinci. “Kita harus memahami skala kerusakan sebelum merancang langkah pemulihan,” ujarnya. Pendataan ini melibatkan tim dari Kementerian PUPR, BPBD, serta pihak kecamatan setempat. AHY juga mengapresiasi kinerja aparat daerah yang terus bergerak di lapangan, meski dihadapkan pada tantangan cuaca buruk dan aksesibilitas yang terbatas.

“Kerja sama antar instansi adalah kunci keberhasilan penanganan pascabencana. Kami tidak hanya memprioritaskan pemulihan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi,” kata AHY.

Dalam pernyataannya, AHY menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan logistik, sementara daerah bertugas mengarahkan distribusi ke lokasi terparah. Selain itu, ia menekankan bahwa penanganan pascagempa tidak hanya terbatas pada perbaikan fisik, melainkan juga melibatkan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Langkah-langkah strategis dalam pemulihan infrastruktur

Pemulihan infrastruktur, seperti jembatan dan jalan, sedang dijalankan secara bertahap. AHY menjelaskan bahwa prioritas utama adalah memperbaiki aksesibilitas ke daerah terdampak agar bantuan dapat terus mengalir. Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses pemulihan pusat perbelanjaan dan sekolah yang rusak, karena mereka menjadi tempat kerja dan pendidikan bagi masyarakat setempat.

Menurut AHY, tim ahli dari pemerintah pusat sedang menginventarisasi titik-titik kritis yang perlu diperbaiki segera. “Ini adalah kesempatan untuk memperkuat sistem tahan banting, terutama di wilayah rawan bencana,” tuturnya. Pemulihan juga melibatkan komunitas lokal, seperti pengusaha dan pedagang, yang aktif memberikan bantuan kecil-kecilan. AHY mengakui bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan dalam mempercepat proses pemulihan.

Peran pemerintah daerah dalam penanganan darurat

Sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tengah, seperti Gubernur Sulawesi Tengah Longki Daldak, telah berkomitmen untuk mendukung upaya pemulihan. Dalam wawancara terpisah, Gubernur Longki menyatakan bahwa pemerintah daerah siap melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi. “Kami juga berharap bantuan dari luar negeri dapat mempercepat proses ini,” tambahnya.

BPBD Sulawesi Tengah memberikan laporan bahwa sekitar 50 ribu warga terdampak langsung, dengan 1.200 unit rumah rusak berat. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana menyalurkan bantuan tenda, makanan, dan alat bantu pribadi kepada korban. AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau perkembangan dan menyesuaikan alokasi dana secara dinamis.

Persiapan untuk masa depan

Dalam konteks jangka panjang, AHY menyebutkan bahwa pemulihan infrastruktur harus diiringi dengan pengembangan perencanaan tata kota yang lebih baik. “Kita harus belajar dari bencana ini agar tidak terulang lagi,” katanya. Pemerintah juga berencana memperkenalkan sistem early warning dan peningkatan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan.

AHY menambahkan bahwa keberhasilan pemulihan tergantung pada partisipasi semua pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Ia berharap kegiatan pemulihan dapat selesai dalam waktu 6-8 bulan, dengan target memulihkan kondisi normal di Sulawesi Tengah. “Kami yakin dengan dukungan masyarakat dan koordinasi yang solid, semua bisa kembali seperti semula,” pungkasnya.

Sementara itu, bantuan dari luar negeri seperti Jepang dan Australia telah mulai diterima, dengan fokus pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Pemerintah daerah juga sedang berupaya mempercepat proses pemeriksaan daerah terdampak, termasuk penggunaan drone untuk memetakan area yang terisolasi.

Menurut laporan BPBD, kondisi di daerah terdampak mulai membaik, meski ada sejumlah titik yang masih memerlukan penanganan darurat. AHY memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. “Kami juga sedang menyiapkan program pelatihan untuk warga yang terdampak, agar mereka bisa kembali bekerja,” tuturnya.

Dalam keterangannya, AHY menekankan bahwa pemulihan bukan hanya soal membangun kembali, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ia berharap proses ini dapat menjadi contoh terbaik bagi daerah lain dalam menghadapi krisis serupa. “Pemulihan harus berjalan secara