Special Plan: Kedaulatan dinilai berpotensi jadi tantangan adopsi AI di ASEAN

Kedaulatan Dinilai Berpotensi Jadi Tantangan Adopsi AI di ASEAN

Special Plan – Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo menyoroti bahwa konsep kedaulatan atau sovereign dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi hambatan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini diungkapkan dalam acara Asia Economis Summit 2026, Rabu lalu, saat ia membahas tantangan yang dihadapi dalam menyebarkan teknologi AI secara luas. Menurut Teo, isu kedaulatan sering kali disederhanakan sebagai pertarungan kepemilikan teknologi atau kompetisi dalam membangun seluruh rantai industri AI, mulai dari pengembangan chip hingga penerapan aplikasi. Meski pemahaman ini dapat diterima, ia menekankan bahwa pendekatan tersebut terlalu idealistik dan mungkin tidak memungkinkan banyak negara untuk mencapainya.

“Persoalan kepemilikan dan perlombaan untuk membangun atau menguasai seluruh rantai teknologi AI, mulai dari chip, model, data, hingga aplikasi. Pandangan ini dapat dipahami, tetapi cukup tidak realistis dan mungkin tidak membantu banyak negara,” kata Teo.

Kedaulatan, menurutnya, adalah perhatian yang sah dan seharusnya menjadi fokus utama. Setiap negara harus mampu memanfaatkan AI sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokalnya untuk melayani masyarakat. Namun, Teo menambahkan bahwa biaya yang diperlukan untuk mencapai hal ini sangat besar. Rantai pasok teknologi AI bergantung pada sistem global yang kompleks, sehingga hanya sejumlah kecil negara yang bisa membangun atau menguasainya secara mandiri. Di kawasan ASEAN, banyak negara masih fokus pada kebutuhan lain, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, atau penanganan populasi yang menua.

Teo menawarkan tiga strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama, memastikan kemampuan setiap negara untuk memanfaatkan dan mengatur AI demi kepentingan masyarakat secara luas. Kedua, memiliki otonomi dalam memilih mitra, sumber teknologi, dan bentuk kerja sama yang sesuai. Ketiga, memperkuat ekosistem AI dengan mendukung institusi riset, komunitas pengembang, pelaku usaha, serta pembinaan talenta digital. “Ketiga tujuan ini akan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk dicapai. Namun, itu adalah cara yang membantu kita melindungi warga negara dan kepentingan strategis kita. Hal ini harus menjadi prioritas utama,” imbuhnya.

Potensi ASEAN dalam Mengadopsi AI

Menurut Teo, Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk mempercepat adopsi AI di berbagai aspek. Faktor-faktor seperti kemajuan infrastruktur, kapasitas organisasi dan tenaga kerja, keterlibatan masyarakat, serta kebijakan hukum yang mendukung menjadi fondasi penting. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan teknologi terus mengintegrasikan AI ke dalam operasional mereka, sementara populasi muda yang terhubung secara digital dan cepat beradaptasi menjadi kekuatan tambahan. Pemerintah juga aktif meningkatkan keterampilan AI bagi generasi muda, serta mempererat kerja sama dengan perusahaan teknologi di tingkat nasional.

Kapasitas pusat data baru terus meningkat hampir di seluruh kawasan ASEAN. Menurut Teo, antara tahun 2025 hingga 2030, kapasitas ini diperkirakan akan bertambah lebih dari tiga kali lipat. “Kekuatan ASEAN tidak pernah berasal dari keseragaman. Kekuatan itu selalu berasal dari kemampuan kita untuk bekerja sama meskipun memiliki perbedaan,” jelasnya. Dengan langkah kolaboratif, ia menilai bahwa kawasan ini bisa mencapai lebih banyak hasil signifikan.

Teo menekankan bahwa adopsi AI tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pemanfaatan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal. Dalam konteks global, kompetisi teknologi sering kali menjadi fokus utama, tetapi untuk ASEAN, fokusnya lebih pada bagaimana menggabungkan kekuatan bersama sambil menjaga kepentingan masing-masing negara. Ia menyebut bahwa keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah, dan pertumbuhan ekosistem AI harus menjadi pilar utama dalam strategi penerapan teknologi ini.

Di sisi lain, Teo mengakui bahwa keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis tetap menjadi tantangan yang signifikan. Banyak negara ASEAN masih bergantung pada impor teknologi dan infrastruktur, terutama di sektor seperti data center dan chip. Namun, ia yakin bahwa dengan pengelolaan yang lebih efisien dan keterlibatan berbagai pihak, seperti perusahaan, institusi pendidikan, serta lembaga penelitian, bisa diatasi. Hal ini memerlukan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Teo juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung adopsi AI. Kebijakan yang jelas dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inovatif, sehingga mendorong pertumbuhan sektor teknologi di tingkat lokal. Selain itu, keberhasilan adopsi AI akan bergantung pada kemampuan negara-negara dalam menyeimbangkan antara pengembangan teknologi dan perlindungan data warga negara. “Kita perlu memastikan bahwa AI tidak hanya menjadi alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” lanjut Teo.

Dengan keterlibatan yang lebih luas, termasuk masyarakat luas, perusahaan, dan pemerintah, Teo percaya bahwa ASEAN bisa menjadi pelaku utama dalam mengadopsi AI secara bermakna. Ia menilai bahwa potensi kawasan ini tidak hanya terletak pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kerja sama yang terstruktur dan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Jika kita mampu membangun kerangka kerja yang kuat, maka AI bisa menjadi pendorong utama bagi transformasi digital di kawasan ini,” pungkas Teo.