Special Plan: IKA Untirta dukung sinergi P2MI perkuat tata kelola PMI

IKA Untirta Dukung Sinergi P2MI Perkuat Tata Kelola PMI

Special Plan – Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pekerja migran Indonesia (PMI), Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Jakarta (Untirta) sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lamhot Sinaga, menyatakan dukungan terhadap kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian P2MI, Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, serta IKA Untirta diperlukan untuk memastikan PMI mendapatkan perlindungan, pelatihan, dan pendampingan secara optimal.

Ekosistem Pekerja Migran yang Terpadu

Lamhot menjelaskan, sinergi tersebut bertujuan membangun ekosistem migrasi yang lebih aman dan profesional. “Kerja sama ini menunjukkan bagaimana pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat bisa bekerja sama menciptakan sistem penempatan yang mengutamakan kualitas,” katanya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis. Ia menekankan pentingnya program yang mencakup pelatihan kompetensi, pelayanan penempatan terpadu, serta pemantauan pekerja migran sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air.

“Indonesia memiliki sumber daya manusia yang luas, tetapi tantangannya adalah memastikan mereka memiliki keterampilan sesuai permintaan industri global serta melalui jalur resmi,” ujar Lamhot.

Menteri P2MI, Mukhtarudin, menambahkan peluang kerja luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia tetap terbuka. Data dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) menunjukkan bahwa sejak Januari 2025 hingga 12 Juni 2026, Kementerian P2MI telah memberikan 433.169 layanan penempatan PMI. Negara tujuan utama berjumlah lima, yakni Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.

Mukhtarudin juga menyebutkan bahwa Sistem Informasi Peluang Kerja Luar Negeri (SIP2MI) mencatat 313.803 posisi kerja internasional hingga 13 Juni 2026. Namun, hanya 76.907 dari total tersebut yang terpenuhi, atau sekitar 24,51 persen. “Masih ada 236.896 peluang yang belum diisi. Ini menjadi peluang besar untuk tenaga kerja Indonesia yang terampil,” tuturnya.

Strategi Banten dalam Penguatan PMI

Banten dianggap sebagai wilayah yang memiliki peran penting dalam pengembangan pekerja migran. Pada periode 2025 hingga 12 Juni 2026, layanan penempatan PMI dari provinsi ini mencapai 5.542. Meski demikian, posisi strategis Banten juga dihadapkan pada tantangan, seperti praktik penempatan nonprosedural dan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

BP3MI Banten, yang bertugas melindungi calon pekerja migran, telah melakukan 297 kegiatan pencegahan sejak Januari hingga Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, 572 individu berhasil diselamatkan dari keberangkatan melalui jalur tidak resmi. Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut baik upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan, kolaborasi ini menjadi bagian kunci dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Banten di tingkat global.

“Kami berharap, seiring arahan Presiden, jumlah pekerja migran Indonesia dari Banten yang terlatih, terdidik, dan ditempatkan secara resmi akan terus meningkat,” ungkap Andra Soni.

Menurut Mukhtarudin, kerja sama dengan Pemprov Banten dan PT Krakatau Steel bertujuan memperkuat jaringan informasi peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kompetensi. “Melalui kolaborasi ini, kita bisa memastikan PMI tidak hanya ditempatkan tetapi juga diberdayakan,” jelasnya.

Program SMK Go Global dan Harapan ke Depan

Program SMK Go Global, yang ditujukan untuk mempercepat penempatan tenaga kerja terampil hingga 2029, juga menjadi fokus kerja sama ini. Sector strategis yang dikembangkan meliputi caregiver, welder, hospitality, perawat, dan pengemudi profesional. Lamhot Sinaga menegaskan, IKA Untirta akan mengambil peran melalui jejaring alumni, lembaga pendidikan, dan kemitraan lintas sektor untuk memastikan manfaat program tersebut dirasakan secara nyata.

“Alumni memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan generasi muda Indonesia memiliki akses ke peluang kerja yang lebih luas. Kerja sama ini harus menjadi gerakan nyata, bukan hanya berupa dokumen,” tegas Lamhot.

Pelatihan kompetensi menjadi elemen krusial dalam menciptakan PMI yang berdaya saing. Lamhot menyoroti pentingnya pendidikan tinggi dan pengalaman kerja yang dipadukan dalam membangun sumber daya manusia berkualitas. “Kolaborasi dengan dunia industri seperti Krakatau Steel akan memberikan wawasan praktis yang berguna untuk mempersiapkan tenaga kerja,” imbuhnya.

Dari sisi pemerintah, Mukhtarudin menekankan bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi PMI. Selain memperkuat sistem penempatan, pihaknya juga berupaya menekan praktik ilegal yang sering terjadi. “Kita harus memberikan perlindungan yang maksimal, termasuk memastikan mereka ditempatkan sesuai kompetensi,” tambahnya.

Kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan tata kelola migrasi. Dengan keberhasilan di Banten, diharapkan ada perluasan program serupa ke wilayah lain. Lamhot Sinaga juga menyebutkan, keberhasilan akan terukur dari tingkat keterlibatan masyarakat dan kualitas PMI yang dihasilkan.

Pada akhirnya, kegiatan penandatanganan kerja sama ini tidak hanya sebagai langkah teknis, tetapi juga sebagai simbol komitmen bersama dalam mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara dengan tenaga kerja berkualitas. Dengan memadukan kekuatan pemerintah, industri, dan lembaga kependidikan, tata kelola PMI diharapkan semakin kuat dan terjangkau untuk masyarakat luas.