Special Plan: Anggota DPR kritik anggaran siaran RRI lebih kecil dibanding manajemen

Anggota DPR Soroti Ketimpangan Anggaran Penyiaran RRI

Special Plan – Jakarta – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketimpangan alokasi dana yang diterima oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI. Dalam sebuah pernyataan, Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, mengkritik jumlah anggaran siaran publik yang hanya sebesar Rp15 miliar, sementara dana untuk manajemen organisasi mencapai Rp931 miliar. Menurutnya, kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penganggaran lebih mengutamakan kepentingan birokrasi daripada layanan informasi yang disampaikan langsung kepada masyarakat.

Kinerja Anggaran RRI Dipertanyakan

Putra Nababan mengatakan, struktur anggaran RRI terlihat lebih seperti birokrasi daripada lembaga yang fokus pada pelayanan publik. “Dari sisi belanja pegawai, beban anggarannya sangat besar, tetapi porsi dana untuk program siaran masih jauh lebih kecil,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Ia menambahkan, selama ini RRI diharapkan menjadi salah satu institusi negara yang memperkuat hak informasi rakyat, tetapi kenyataannya, dana tersebut cenderung mengalir ke operasional manajemen.

“Ini negara bayarin gaji karyawan atau kita melayani publik? Kalau lihat dari postur anggarannya, ini kita bayarin karyawan, bukan melayani publik,” tegas Putra.

Ia juga menyoroti fungsi inti RRI sebagai penyiar publik. Menurutnya, jika dana pengelolaan lebih besar dibanding dana program, maka organisasi ini berpotensi kehilangan fokus pada tugas utamanya, yakni menyebarkan informasi kepada masyarakat. “Fungsi penyiaran publik harus menjadi prioritas, tapi jika anggarannya tidak proporsional, maka orientasi keberpihakan justru menjadi penentu utama,” katanya.

RRI Dipercaya Bisa Berinovasi Meski Anggaran Terbatas

Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, memberikan tanggapan bahwa desain anggaran saat ini merupakan hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan RRI tetap bisa berinovasi meskipun dana yang dialokasikan relatif kecil. “Anggaran RRI memang terbatas, tetapi efisiensi ini justru memungkinkan kita fokus pada peningkatan kualitas layanan,” jelasnya.

“Kita berhasil meningkatkan kinerja portal RRI, dari peringkat 150 lebih menjadi 30–31. Kemudian kita berhasil meningkatkan streaming per radio ya, menjadi puluhan juta pengunjung dan user-nya, juga media sosial,” kata Hendrasmo.

Hendrasmo menegaskan bahwa meskipun dana siaran publik terbatas, RRI tetap berhasil memenuhi tuntutan modernisasi media. Ia menyebutkan bahwa RRI tidak hanya memperbaiki layanan digital, tetapi juga meningkatkan tata kelola birokrasi. Sebagai contoh, indikator reformasi birokrasi yang pada 2021 mencapai nilai 55, kini telah meningkat menjadi lebih dari 78. “Selain itu, kita juga sukses menyertifikasi lebih dari 50 persen dari populasi pegawai konten melalui uji kompetensi yang bekerja sama dengan Dewan Pers,” tambahnya.

Harapan Publik untuk RRI Masih Terbuka

Putra Nababan mengakui bahwa RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada rakyat, terutama di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah. Namun, ia mengingatkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan anggaran harus lebih seimbang. “RRI harus menjadi perpanjangan tangan negara, bukan hanya penampung beban birokrasi,” ujarnya.

Menurut Putra, LPP RRI, seperti TVRI dan ANTARA, diharapkan menjadi lembaga yang independen dan mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Ia mengkritik ketika anggaran lebih cenderung dialokasikan untuk kepentingan internal, daripada pengembangan konten yang relevan dengan kebutuhan publik. “Kami bayar gaji pegawai, tapi apakah itu berarti kami mengabaikan kewajiban menyebarkan informasi ke rakyat?” tanyanya.

Kinerja RRI Terukur dalam Aspek Digital

Hendrasmo berpendapat bahwa kinerja RRI tetap bisa diukur dari hasil transformasi digital yang telah dicapainya. Ia mencontohkan peningkatan pengunjung situs web RRI, yang sebelumnya berada di posisi 150-an, kini menempati peringkat 30–31. “Ini menunjukkan bahwa RRI mampu membangun kredibilitas di tengah persaingan media modern,” katanya.

Dalam bidang streaming, Hendrasmo menambahkan, RRI berhasil menarik puluhan juta pengguna. Selain itu, akun media sosial RRI juga aktif dalam menyebarkan berita dan program kepada audiens yang lebih luas. “Kita berhasil menaikkan jumlah pengguna aktif dan meningkatkan kualitas siaran melalui adaptasi teknologi,” ujarnya.

Keberpihakan RRI Masih Terlihat dalam Praktik

Dalam wawancara dengan media, Hendrasmo menegaskan bahwa anggaran yang terbatas tidak berarti RRI tidak berpihak pada rakyat. Ia menyebutkan bahwa dalam setiap pengelolaan dana, organisasi ini tetap berupaya memenuhi tanggung jawab sebagai penyiar publik. “Kami berupaya agar anggaran bisa diarahkan ke program yang lebih efektif, meskipun ada tekanan untuk mengoptimalkan biaya,” kata Hendrasmo.

Putra Nababan mengakui bahwa RRI telah menunjukkan kemajuan, tetapi ia menilai perlu adanya refleksi lebih mendalam terkait alokasi anggaran. “Jika dana siaran publik tidak mampu memberikan akses informasi yang adil, maka itu justru menyalahi tujuan lembaga publik,” ujarnya.

Kesimpulan: Tantangan dan Peluang untuk RRI

Perdebatan ini menyoroti tantangan yang dihadapi LPP RRI dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik. Hendrasmo berharap bahwa anggaran yang lebih terarah bisa memperkuat posisi RRI sebagai media independen yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sementara Putra Nababan tetap menekankan bahwa keberpihakan dalam pengelolaan dana harus diawasi agar tidak mengorbankan fungsi utama lembaga penyiaran publik.

Transformasi digital yang berhasil dilakukan RRI menjadi bukti bahwa dana yang terbatas