Menko Zulhas dalami penyalahgunaan MBG, lapor Presiden bulan depan
Zulhas Tinjau Ulang Pelaksanaan MBG, Laporan ke Presiden Ditargetkan Bulan Depan
Menko Zulhas dalami penyalahgunaan MBG lapor – Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pendalaman menyeluruh terhadap sejumlah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Di antara isu yang menjadi perhatian utama adalah dugaan penyalahgunaan pada titik-titik lokasi dapur SPPG yang telah ditetapkan.
Hasil dari proses pendalaman tersebut rencananya akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan depan, dengan perhitungan waktu dimulai sejak hari Rabu, tanggal 15 Juli. Menko Zulhas, yang lebih dikenal dengan panggilan Zulhas, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers yang digelar seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, pada malam Rabu tersebut.
Proses Pendalaman dan Perbaikan Tata Kelola
Dalam pernyataannya, Menko Zulhas menjelaskan bahwa pihaknya meminta waktu tambahan selama satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi penghambat maupun bentuk penyalahgunaan dalam program MBG. Tujuannya adalah untuk merapikan tata kelola program tersebut agar lebih efektif dan efisien.
“Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG, red.),” kata Zulhas.
Selama kurang lebih empat jam, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan dua agenda utama yang dibahas secara mendalam. Pertama adalah pembahasan mengenai program MBG, dan kedua adalah mengenai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Setelah rapat berakhir, Menko Zulhas menyampaikan bahwa hasil kajian dan pendalaman yang telah dilakukan akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola MBG ke depan.
Memetakan Berbagai Persoalan yang Ditemukan
Menko Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG. Menurut beliau, terdapat banyak masalah yang perlu ditangani, mulai dari kasus penyalahgunaan hingga titik-titik lokasi yang sudah layak menerima program namun belum memiliki SPPG-nya.
“Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” kata Zulhas.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dapur MBG serta mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Para penerima manfaat tersebut meliputi anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kaji Ulang Anggaran MBG
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi kepada Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mengkaji kembali kecukupan dan kelayakan anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per penerima. Rincian anggaran tersebut berbeda-beda tergantung pada jenjang pendidikan penerima.
Untuk siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD, rincian anggaran per porsi MBG ditetapkan sebesar Rp8.000. Sementara itu, untuk siswa kelas 4 SD hingga jenjang SLTA, besaran anggaran mencapai Rp10.000 per porsi. Angka-angka tersebut merupakan rincian biaya bahan baku saja, belum termasuk biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang juga dihitung dalam setiap porsi MBG.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh opsi kebijakan untuk dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil. Beliau menekankan pentingnya memastikan apakah anggaran yang ada sudah cukup atau perlu penyesuaian.
“Beliau (Presiden, red.) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” kata Agustina setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam.
Menko Zulhas menambahkan bahwa langkah-langkah berikutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk kemudian diputuskan dan diberi arahan mengenai keputusan akhir yang akan diambil. Namun, pihaknya akan terus mengkaji dan mendalami berbagai aspek selama satu bulan dari hari ini sebelum menyampaikan laporan lengkap.
