Main Agenda: Pemprov Sumut pertahankan WTP ke-12 berturut-turut

Pemprov Sumut Pertahankan WTP ke-12 Berturut-Turut

Main Agenda – Medan, Kamis – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara beruntun, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memberikan pernyataan usai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung DPRD Sumut.

“Capaian WTP yang ke-12 ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintahan,” ujar Bobby. Ia menekankan bahwa prestasi tersebut tidak hanya sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai pedoman untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemprov Sumut menyatakan bahwa opini WTP ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif seluruh pihak, termasuk instansi pemerintahan, lembaga keuangan, dan masyarakat. “Komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan ini,” tambah Bobby. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas penyelenggaraan audit yang dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas, kebebasan, serta profesionalisme.

Kepuasan atas hasil audit juga menjadi alasan Bobby menyatakan bahwa opini WTP tahun ini menjadi penambah semangat dalam menghadapi tantangan di masa depan. “Kami berharap keberhasilan ini berlanjut di tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari budaya kerja yang bersih dan berkelanjutan,” kata gubernur. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat.

Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Bobby mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. “Tata kelola keuangan daerah memiliki potensi untuk lebih optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumut akan terus melakukan penyesuaian dalam proses internal, termasuk penguatan pengawasan dari lembaga DPRD Sumut. “Kami juga mengharapkan bimbingan serta evaluasi yang konstruktif dari BPK RI,” lanjut Bobby.

Langkah Menuju Pengelolaan yang Lebih Baik

Dalam menyambut capaian ini, Bobby menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah memperkuat komitmen terhadap clean government dan good governance. “Komitmen ini diwujudkan melalui sistem tata kelola keuangan yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab penuh,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa hasil audit tahun 2025 menjadi acuan untuk terus meningkatkan performa pemerintahan, baik dalam aspek administratif maupun pelayanan publik.

Di sisi lain, Nelson Ambarita, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut kembali memperoleh opini WTP. “Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menjaga keakuratan laporan keuangan,” katanya. Meski demikian, Nelson menyampaikan bahwa masih ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, seperti evaluasi belanja daerah, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta tindak lanjut terhadap catatan-catatan lainnya.

“Permasalahan yang muncul tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2025,” ungkap Nelson. Ia menyoroti bahwa 78,9 persen rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti, sehingga menjadi dasar untuk terus memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah.

Nelson juga menekankan bahwa konsistensi WTP ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memiliki pengelolaan yang baik. “Kami berharap angka ini dapat mencapai target nasional 80 persen, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa BPK RI akan terus mendukung upaya daerah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan partisipatif.

Sebagai bagian dari proses audit, BPK RI memberikan catatan penting terkait pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan secara taat aturan. “Ini menjadi peringatan agar tidak ada kesalahan yang terlewat dalam pengelolaan keuangan,” kata Nelson. Ia juga memuji Pemprov Sumut dalam upaya memperbaiki sistem internal, yang menurutnya menjadi pondasi utama keberhasilan audit.

Pemprov Sumut menyatakan bahwa mendapatkan WTP bukan hanya pencapaian teknis, tetapi juga simbol dari upaya membangun daerah yang lebih baik. “Opini WTP tahun ini menjadi bukti bahwa Sumut terus berkomitmen untuk memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” ujar Bobby. Ia menjelaskan bahwa selain mengoptimalkan pengelolaan anggaran, Pemprov juga fokus pada pelayanan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Kebijakan transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam upaya Pemprov Sumut menciptakan pemerintahan yang bersih. Bobby menjelaskan bahwa seluruh departemen dan dinas di lingkungan pemerintah provinsi terus berupaya memastikan setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan dilakukan dengan kehati-hatian. “Kami menilai WTP ini sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan,” jelasnya.

Rekomendasi dari BPK RI juga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran Tahun 2026. Nelson menyatakan bahwa berbagai catatan yang diberikan akan dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. “Kami yakin, dengan komitmen bersama, opini WTP ini bisa dipertahankan hingga lebih jauh lagi,” pungkas Nelson. Bobby menyetujui pandangan ini dan berharap bahwa Pemprov Sumut akan terus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang baik.

Pencapaian ini tidak hanya berdampak pada internal pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Bobby menyatakan bahwa opini WTP tahun 2025 akan menjadi dasar bagi