Forum ulama satukan komitmen tolak politik uang di Muktamar ke-35 NU

Forum Ulama NU Serukan Penolakan Tegas Politik Uang Jelang Muktamar ke-35

Ayobantudonasi.com – Perdebatan internal Nahdlatul Ulama (NU) memasuki fase yang semakin tajam menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Di tengah ketegangan tersebut, Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama jajaran pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan sejumlah pengasuh pesantren secara kolektif menyatakan penolakan terhadap praktik politik uang dalam seluruh rangkaian pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Seruan ini bukan sekadar seremoni; ia lahir dari kekhawatiran bahwa mekanisme pemilihan tertinggi di tubuh NU sedang terancam oleh transaksi finansial yang menggerus integritas organisasi.

Halaqah sebagai Ruang Konsolidasi Komitmen

Penolakan tersebut dikumandangkan dalam forum Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang mengusung tema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)”, digelar di Jakarta pada Jumat (21/8). Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh senior NU, antara lain KH Mukti Ali Qusyairi selaku Penasehat LBM PWNU DKI, KH Adnan Anwar, KH Samsul Ma’arif yang menjabat Ketua Tanfidziyah PWNU DKI, serta KH Mujib Qulyubi sebagai Ketua FUN. Kehadiran mereka menandai bahwa isu ini bukan sekadar keluhan satu kelompok, melainkan kekhawatiran lintas level kepengurusan.

KH Mujib Qulyubi menjelaskan bahwa tujuan utama halaqah ini adalah menyatukan kembali komitmen seluruh pemangku jabatan syuriyah dan tanfidziyah agar Muktamar ke-35 menempatkan otoritas moral, keteladanan, dan penolakan terhadap risywah di atas segala kepentingan pragmatis.

“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya,” ujar Mujib.

Kritik terhadap Proses Ishlah dan Dinamika Kepemimpinan

Salah satu narasumber, KH Samsul Ma’arif, menyoroti persoalan yang belum tuntas antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Ia menilai bahwa proses ishlah yang sebelumnya dijalankan antara kedua tokoh tersebut tidak pernah benar-benar menyentuh substansi konflik.

“Ishlah itu hanya formalistik di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar, namun saya menolaknya,” ungkap Samsul.

Pernyataan ini mengungkap adanya friksi struktural yang belum terselesaikan di level tertinggi NU, sebuah kondisi yang berpotensi memengaruhi dinamika pemilihan di muktamar mendatang.

Persyaratan Kandidat dan Tantangan Geopolitik

KH Adnan Anwar menambahkan dimensi lain: calon Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU wajib memahami lanskap geopolitik kontemporer serta tantangan spesifik yang dihadapi organisasi. Ia menilai bahwa kepemimpinan PBNU saat ini menghadapi beban yang berbeda secara kualitatif dibandingkan era Kiai Said Aqil Siradj, khususnya dalam hal pengaderan kader dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU.

Sementara itu, KH Mukti Ali Qusyairi menekankan bahwa kriteria seleksi calon AHWA harus mengakomodasi dua pilar utama: kealiman (kedalaman ilmu) dan ketertiban pengelolaan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa dalam masa kepemimpinan Kiai Said, figur tersebut pernah mendampingi empat Rais Aam secara berurutan tanpa menimbulkan persoalan berarti.

“Beliau (Kiai Said-red) pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini,” ujarnya.

Wajib Hukum Menolak Suap dan Kekhawatiran Prosedural

KH Abdul Manan Ghoni, tokoh NU yang juga menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), memberikan pernyataan paling tegas dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pengurus PWNU dan PCNU memiliki kewajiban hukum untuk melawan praktik suap dalam pemilihan AHWA, tanpa pengecualian.

“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali,” kata Ghoni.

Ia melanjutkan dengan catatan moral yang tajam:

“Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasikan oleh para muktamirin.”

Pelanggaran Prosedural dalam Pedoman PBNU

KH Mujib Qulyubi juga menyinggung aspek prosedural. PBNU telah menerbitkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang memuat lima poin pengaturan. Namun, dalam pelaksanaannya, ia menduga terdapat pelanggaran baik pada tataran prosedural maupun substansial. Kecurigaan ini memperkuat urgensi agar para muktamirin kembali pada niat dasar ber-NU sebagai bentuk khidmah (pengabdian), serta menolak segala bentuk transaksi finansial dalam proses pemilihan.

Ia juga menyerukan agar pemegang hak suara di tingkat PWNU, PCNU, dan PCINU menjaga independensi serta kehormatan organisasi ketika menghadapi Muktamar ke-35. Dalam konteks ini, independensi bukan berarti netralitas pasif, melainkan keberanian untuk memilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan berdasarkan aliran dana.

Implikasi dan Konteks Muktamar

Muktamar ke-35 NU akan berlangsung selama lima hari di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang — sebuah lokasi yang secara simbolis menegaskan kembali akar pesantren NU. Pemilihan AHWA di dalamnya akan menentukan arah kebijakan organisasi yang memiliki jutaan anggota dan ribuan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Seruan Forum Ulama Nahdliyyin ini, dengan demikian, bukan sekadar kritik internal, melainkan upaya menjaga agar mekanisme demokrasi tertinggi NU tidak terdegradasi menjadi arena transaksi. Jika komitmen yang dikumandangkan dalam halaqah tersebut tidak diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh para muktamirin, maka marwah syuriyah yang menjadi tema forum itu sendiri akan kehilangan substansinya.