Banggar DPR: Belanja APBN 2027 Rp4.097,2 triliun harus beri arti besar

Belanja Negara Tembus Rp4.000 Triliun: Banggar DPR Tegaskan Angka Besar Harus Diiringi Tanggung Jawab Besar

Ayobantudonasi.com – Sebuah tonggak baru dalam sejarah fiskal Indonesia kini berada di ambang pintu. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 memproyeksikan total belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun — sebuah angka yang belum pernah tersentuh dalam seluruh perjalanan anggaran republik sejak kemerdekaan. Bagi parlemen, lonjakan skala pengeluaran ini bukan sekadar catatan statistik; ia membawa konsekuensi langsung terhadap bagaimana negara membiayai program-programnya dan bagaimana beban fiskal itu akhirnya dirasakan oleh masyarakat luas.

Sebuah Ambang yang Belum Pernah Dilewati

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, belanja negara melampaui batas psikologis Rp4.000 triliun. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap digit tambahan pada kolom pengeluaran, terdapat kewajiban setimpal untuk memastikan penerimaan negara tumbuh sebanding.

“Namun di balik angka yang besar, ada tanggung jawab besar pula untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula.”

Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis. Penekanan ini penting karena APBN bukan sekadar dokumen administratif tahunan; ia merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negara yang menentukan siapa membiayai apa, dalam skala berapa, dan dengan konsekuensi apa bagi daya beli rumah tangga.

Dua Pilar Penerimaan dan Sensitivitas Publik

Said mengidentifikasi dua sumber utama yang menopang penerimaan negara: perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun ia mengingatkan bahwa pemerintah harus bergerak dengan kehati-hatian ekstra di ranah perpajakan. Alasannya, ketika kondisi ekonomi rumah tangga berjalan di bawah laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), masyarakat menjadi jauh lebih sensitif terhadap setiap bentuk pemajakan baru. Dalam situasi seperti itu, setiap tambahan beban pajak — bahkan yang secara teknis kecil — dapat memicu resistensi sosial dan menekan konsumsi domestik.

Di dalam RAPBN 2027, terdapat target kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp64,8 triliun serta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp132,8 triliun. Said berharap kedua kenaikan itu bersifat organik, yakni lahir secara alami dari ekspansi basis ekonomi akibat pertumbuhan, bukan dari perluasan objek pajak atau kenaikan tarif yang secara langsung membebani daya beli rakyat.

Penurunan Target PNBP dan Tekanan Harga Komoditas

Di sisi lain, Said menyoroti anomali yang justru berlawanan arah: target PNBP pada RAPBN 2027 mengalami penurunan dibandingkan outlook 2026. Realisasi PNBP tahun berjalan diproyeksikan mencapai sekitar Rp575 triliun, sementara RAPBN 2027 hanya menargetkan Rp517,4 triliun — sebuah selisih yang cukup signifikan untuk sebuah pos penerimaan yang selama ini menjadi penyangga fiskal di sektor sumber daya alam.

Ketua Banggar tidak menampik bahwa harga komoditas ekspor pada tahun depan berpotensi berada di level rendah, sebuah faktor eksternal yang memang menekan pendapatan dari sektor migas, tambang, dan kehutanan. Akan tetapi, ia berargumen bahwa dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang dilakukan secara konsisten — sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto — target PNBP 2027 seharusnya masih dapat dipertahankan pada level yang jauh lebih tinggi.

“Kami berharap target ini diperhitungkan kembali.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa parlemen akan menekan pemerintah untuk merevisi asumsi PNBP ke atas sebelum RAPBN 2027 disahkan, dengan argumentasi bahwa efisiensi pengelolaan aset negara dapat mengompensasi sebagian tekanan harga pasar global.

Klaritas Tujuan sebagai Prinsip Anggaran

Melebihi perdebatan teknis soal angka-angka, Said menegaskan satu prinsip fundamental: setiap program yang tercantum dalam APBN ke depan harus memuat kejelasan tujuan, ukuran keberhasilan yang terukur, serta korelasi langsung antara program tersebut dengan tiga tujuan makro — pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan. Tanpa tiga elemen itu, belanja sebesar apa pun berisiko menjadi pengeluaran tanpa arah yang dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Prinsip tersebut, kata Said, akan menjadi kerangka tetap yang dipegang oleh Banggar DPR sepanjang proses pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah. Dengan total belanja yang kini menyentuh hampir Rp4.100 triliun, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: untuk siapa, mengapa, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Dalam skala fiskal sebesar ini, ambiguitas program bukan lagi kelalaian administratif — melainkan risiko sistemik terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara.