Walkot tidak ingin stigma “Gotham City” melekat dengan Jakarta Barat

Walkot Jakarta Barat Tolak Label “Kota Kejahatan” di Tengah Upaya Perkuat Keamanan Warga

Ayobantudonasi.com – Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi keamanan di berbagai kawasan perkotaan Indonesia, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah secara tegas menolak narasi yang menyamakan wilayahnya dengan kota fiksi penuh kriminalitas. Dalam sebuah pertemuan silaturahmi yang digelar di Balai Warga RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pada Senin (24/8), Iin menyampaikan bahwa julukan “Gotham City” — merujuk pada kota imajiner dalam semesta DC Comics yang identik dengan kejahatan dan kekacauan — tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

“Kita tidak ingin Jakarta Barat dibilang Gotham City. Masa Jakarta Barat tidak aman? Malam hari saja masih banyak warga kita yang bermain bola dan beraktivitas,” ujar Iin.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat secara langsung. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian program dialog bertahap yang direncanakan menjangkau seluruh kecamatan di wilayah Jakarta Barat, dengan tujuan membuka kanal komunikasi dua arah antara pejabat dan warga.

Keamanan sebagai Tanggung Jawab Bersama

Iin menekankan bahwa stabilitas dan kenyamanan lingkungan bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga ketertiban suatu wilayah bergantung pada sinergi antara tiga pilar: pemerintah daerah, institusi keamanan, serta partisipasi aktif elemen masyarakat. Tanpa kolaborasi yang erat di antara ketiganya, upaya menciptakan ruang publik yang aman akan sulit tercapai secara berkelanjutan.

Pendekatan Forkopimko yang diterapkan di Jakarta Barat menempatkan dialog langsung dengan warga sebagai instrumen utama. Alih-alih mengandalkan kebijakan satu arah dari atas ke bawah, model ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan informasi kondisi lingkungan, serta berpartisipasi dalam solusi keamanan. Program ini dijadwalkan berlanjut secara bertahap ke seluruh kecamatan, sehingga cakupan dialog tidak terbatas pada satu titik saja.

Imbauan Kapolres: Jadilah “Polisi bagi Diri Sendiri”

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan pesan yang menekankan peran individu dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan mandiri dengan menjadi “polisi bagi diri sendiri” — sebuah ungkapan yang berarti setiap orang bertanggung jawab atas perilaku dan kewaspadaan pribadinya.

“Mari kita menjadi polisi bagi kita sendiri. Artinya, kita tidak menjadi pelaku kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan,” pesan Nasriadi.

Nasriadi juga memberikan perhatian khusus kepada para orang tua. Ia mengingatkan agar pengawasan terhadap anak-anak diperketat, terutama untuk mencegah keterlibatan mereka dalam tawuran, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai aktivitas lain yang dapat merugikan masa depan generasi muda. Dalam konteks Jakarta Barat yang memiliki populasi muda cukup besar, pesan ini menyentuh persoalan nyata yang kerap menjadi pemicu gangguan ketertiban di tingkat lingkungan.

Peringatan Dandim: Waspada Informasi Belum Terverifikasi

Sementara itu, Dandim 0503/Jakarta Barat, Letkol Saputra Haki, mengangkat dimensi lain dari keamanan komunitas: literasi informasi. Ia mengingatkan warga agar bersikap lebih bijak dalam menyikapi berita dan kabar yang beredar, khususnya melalui platform media sosial. Dalam era di mana informasi menyebar dengan kecepatan luar biasa, berita yang belum dikonfirmasi dapat memicu kepanikan massal dan bahkan berujung pada kerusuhan.

“Harus dicek betul apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru membuat kepanikan dan berujung pada kerusuhan,” katanya.

Peringatan ini relevan mengingat pengalaman berbagai kota besar di Indonesia di mana rumor di media sosial pernah memicu reaksi berlebihan dari warga. Di kawasan padat seperti Jakarta Barat, di mana interaksi antarwarga berlangsung intens dan cepat, satu kabar bohong yang tersebar luas dapat dengan mudah mengubah suasana lingkungan dalam hitungan jam.

Konteks dan Implikasi

Langkah Forkopimko Jakarta Barat untuk menggelar dialog langsung dengan warga di tingkat RW dan kelurahan mencerminkan pergeseran pendekatan keamanan dari model reaktif menuju model preventif. Alih-alih menunggu insiden terjadi sebelum mengambil tindakan, pemerintah daerah dan aparat keamanan berupaya membangun kepercayaan dan keterlibatan warga sejak dini. Model ini sejalan dengan prinsip keamanan berbasis komunitas yang telah diterapkan di berbagai negara sebagai pelengkap upaya penegakan hukum formal.

Penolakan Iin terhadap label “Gotham City” juga dapat dibaca sebagai respons terhadap kecenderungan publik untuk menyederhanakan persoalan keamanan perkotaan menjadi narasi hitam-putih. Realitas di lapangan jauh lebih kompleks: sebagian kawasan mungkin mengalami masalah tertentu sementara bagian lain berfungsi dengan baik. Dengan menolak stigma tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga agar persepsi negatif tidak menjadi self-fulfilling prophecy yang justru melemahkan kohesi sosial warga.

Rangkaian pertemuan silaturahmi yang dijadwalkan berlanjut ke seluruh kecamatan Jakarta Barat diharapkan mampu memperkuat ikatan antara aparat dan masyarakat, sekaligus menyediakan mekanisme pelaporan dan umpan balik yang lebih cepat. Jika berjalan konsisten, pendekatan ini berpotensi menurunkan angka gangguan ketertiban bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi melalui perubahan perilaku kolektif warga yang lebih waspada, partisipatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya.