MDR QRIS 0 persen dinilai memunculkan peluang pendapatan lain bagi PJP

Perluasan MDR QRIS Nol Persen: Ancaman atau Peluang Baru bagi Penyedia Jasa Pembayaran?

Ayobantudonasi.com – Langkah Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) nol persen pada transaksi QRIS mulai 1 Oktober 2026 mengubah peta pendapatan di industri pembayaran digital Indonesia. Bagi penyedia jasa pembayaran atau PJP, hilangnya komisi dari transaksi bernilai kecil memang berarti berkurangnya satu lini pemasukan. Namun, di balik penurunan itu tersimpan potensi pertumbuhan volume transaksi yang jauh lebih besar, membuka ruang bagi model pendapatan alternatif yang selama ini belum tergarap maksimal.

Dampak Langsung terhadap Struktur Pendapatan PJP

Yogi Rizkian Bahar, Chief Executive Officer PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), menegaskan bahwa perluasan tarif nol persen pada transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) secara otomatis memang menekan pendapatan dari sisi MDR. Akan tetapi, efek berantai dari kebijakan tersebut justru mendorong peningkatan frekuensi penggunaan dompet digital dan pengisian saldo, yang pada gilirannya mengerek volume transaksi secara keseluruhan.

“Impact dari MDR 0 sebenarnya yes, revenue di MDR berkurang, tapi jangan salah, ada efek lainnya. Orang-orang akan top-up lebih banyak, sehingga dia akan menggunakan wallet lebih banyak.”

Penjelasan ini disampaikan Yogi dalam acara Executive Media Luncheon LinkAja yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu. Ia menekankan bahwa meskipun komisi per transaksi lenyap, kenaikan volume dari sisi merchant dan dari sisi PJP menciptakan dinamika ekonomi baru yang tidak bisa diabaikan.

“Dari sisi merchant-nya akan naik, dari sisi PJP volume transaksinya akan naik, tapi revenue enggak dari MDR, revenue dari yang lain.”

Model Pendapatan Alternatif: Dari Cash-in hingga Layanan Finansial Terintegrasi

Yogi mencontohkan bahwa LinkAja dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pemasukan melalui layanan pengisian saldo atau cash-in. Setiap kali pengguna melakukan top-up ke dompet digital LinkAja, terdapat biaya layanan yang menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi perusahaan.

“Kalau kami dari cash-in-nya. Jadi orang kan kalau top-up ke LinkAja ada fee-nya untuk cash-in, itu dari revenue kita.”

Prinsip yang sama berlaku secara lebih luas: PJP tidak harus bergantung pada satu sumber pendapatan tunggal. Ketika volume transaksi QRIS melonjak akibat tarif nol persen, peluang untuk menghasilkan pendapatan dari layanan pendamping—seperti gerbang pembayaran, transfer antar-akun, distribusi insentif, penautan rekening, hingga solusi finansial khusus untuk pelaku usaha—menjadi semakin terbuka.

“Revenue generator-nya enggak harus dari MDR. Berarti harus dari yang lain.”

Peran LinkAja sebagai Financial Service Enabler

Dalam konteks perluasan kebijakan ini, LinkAja memperkuat posisinya sebagai enabler layanan keuangan digital. Portofolio layanannya mencakup gerbang pembayaran untuk merchant, pemrosesan transaksi merchant, transfer uang, penyaluran insentif pemerintah atau korporasi, penautan akun antar-sistem, serta solusi finansial terukur bagi kebutuhan bisnis. Dengan demikian, perusahaan tidak sekadar menjadi perantara transaksi, melainkan menjadi infrastruktur yang menopang ekosistem pembayaran digital secara menyeluruh.

Rincian Kebijakan BI: Siapa yang Terkena dan Bagaimana Batasannya

Perluasan MDR nol persen yang diumumkan Bank Indonesia berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan mencakup beberapa segmen pelaku usaha dengan batas nilai transaksi yang berbeda:

Untuk usaha mikro, transaksi bernilai hingga Rp500.000 tidak lagi dikenai biaya jasa. Sementara itu, pada usaha kecil, menengah, dan besar, batas nilai transaksi bebas biaya ditetapkan hingga Rp100.000. Segmen usaha pendidikan dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga memperoleh perlakuan serupa dengan batas Rp100.000 per transaksi.

Di luar sektor komersial, kebijakan ini mencakup transaksi di badan layanan umum (BLU), badan layanan publik, serta layanan pemerintahan seperti pengurusan pajak, penerbitan paspor, dan pencairan bantuan sosial. Seluruh transaksi pada kategori tersebut bebas dari pengenaan MDR.

Implikasi Jangka Panjang bagi Ekosistem Pembayaran Digital

Perluasan tarif nol persen ini bukan sekadar penyesuaian tarif, melainkan sinyal kebijakan yang mendorong adopsi pembayaran digital di lapisan ekonomi yang selama ini masih bergantung pada uang tunai. Ketika biaya transaksi lenyap bagi pedagang kecil, insentif untuk beralih ke QRIS menjadi jauh lebih kuat. Volume transaksi yang meningkat kemudian menciptakan efek jaringan: semakin banyak merchant menerima QRIS, semakin tinggi pula frekuensi penggunaan dompet digital oleh konsumen.

Bagi PJP, tantangan utamanya bukan lagi bagaimana menarik merchant untuk menerima QRIS, melainkan bagaimana mengonversi lonjakan volume tersebut menjadi pendapatan berkelanjutan melalui layanan bernilai tambah. Model bisnis yang semula bertumpu pada komisi per transaksi harus bertransformasi menjadi model berbasis volume layanan, langganan, dan integrasi sistem. Bagi konsumen, manfaatnya berupa kemudahan bertransaksi tanpa beban biaya tambahan pada pembelian bernilai kecil.

Yogi menilai bahwa perluasan MDR nol persen pada akhirnya akan mempercepat penetrasi QRIS di kalangan pelaku usaha di seluruh Indonesia serta memperluas pemanfaatan layanan pembayaran digital secara nasional. Pergeseran dari pendapatan berbasis komisi menuju pendapatan berbasis layanan menjadi keniscayaan struktural yang harus diantisipasi oleh seluruh pemain di industri ini.