Menteri P2MI rayakan HUT RI, tegaskan pekerja migran pejuang bangsa

Peringatan HUT ke-81 RI: Mukhtarudin Soroti Peran Sentral Pekerja Migran dalam Arsitektur Ekonomi Nasional

Ayobantudonasi.com – Setiap 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati momen bersejarah ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan. Namun bagi jutaan warga yang mengadu nasib di luar negeri, makna kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni di ibu kota. Mereka yang bekerja di pabrik-pabrik, rumah tangga, dan sektor maritim di berbagai negara membutuhkan jaminan negara yang nyata, bukan sekadar ucapan selamat. Menyadari hal itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin (17/8) di Jakarta untuk menegaskan kembali posisi pekerja migran sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan bangsa.

Pejuang Ekonomi yang Terlupakan

Indonesia memiliki salah satu populasi pekerja migran terbesar di dunia. Jutaan warga negara Indonesia setiap tahunnya berangkat ke Malaysia, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan berbagai destinasi lainnya untuk mencari nafkah. Pengiriman mereka ke luar negeri bukan sekadar urusan tenaga kerja, melainkan mekanisme yang menopang daya beli jutaan keluarga di kampung halaman. Remitansi yang mengalir pulang menjadi penyangga ekonomi mikro yang tidak tercatat dalam narasi pembangunan arus utama.

Mukhtarudin menempatkan peran tersebut dalam kerangka yang lebih luas. Dalam keterangannya di Jakarta, ia menyebut bahwa Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa negara wajib hadir bagi seluruh rakyat tanpa pengecualian, termasuk mereka yang berada ribuan kilometer dari tanah air.

“Hari Kemerdekaan adalah pengingat bahwa negara harus hadir untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Pekerja Migran Indonesia adalah pejuang ekonomi bangsa. Memastikan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan mereka adalah bentuk nyata dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat,” ujar Mukhtarudin.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika seremonial. Ia menyentuh inti persoalan yang selama ini menjadi keluhan para pekerja migran: ketimpangan perlindungan antara warga di dalam negeri dan mereka yang bekerja di luar. Ketika seorang buruh di pabrik elektronik di luar negeri mengalami kecelakaan kerja, ketika seorang pekerja rumah tangga menghadapi perlakuan tidak manusiawi, atau ketika seorang pelaut menghadapi ketidakpastian hukum di pelabuhan asing, negara dituntut untuk merespons dengan cepat dan tegas.

Tema Kemerdekaan dan Arah Kebijakan

Pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 RI 2026 dengan rumusan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Bagi Mukhtarudin, frasa tersebut bukan sekadar slogan tahunan, melainkan kompas kebijakan yang harus diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama tidak dapat tercapai jika negara mengabaikan kontribusi dan kerentanan jutaan warganya yang bekerja di luar batas negara.

Ia menilai momentum kemerdekaan sebagai landasan untuk memperkuat komitmen institusional dalam melindungi dan memuliakan para “pejuang keluarga” yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam konteks ini, perlindungan pekerja migran bukan lagi urusan teknis administratif, melainkan bagian dari kedaulatan negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menjamin keselamatan warganya di mana pun mereka berada.

Panggilan Persatuan dan Perlindungan Menyeluruh

Mukhtarudin juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai titik tolak untuk memperkokoh persatuan dan semangat gotong royong di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Persaingan ekonomi antarnegara, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik menciptakan lingkungan kerja yang tidak menentu bagi para pekerja migran. Dalam kondisi demikian, solidaritas nasional menjadi benteng terakhir.

“Dengan persatuan, kerja keras, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, kita optimistis Indonesia semakin kuat, mandiri, berdaulat, adil, dan makmur,” tegasnya.

Ia menambahkan harapan agar semangat kemerdekaan terus menjadi pendorong bagi setiap elemen bangsa untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan negara. Lebih spesifik, ia menyerukan agar perlindungan terhadap pekerja migran diterapkan secara menyeluruh, dari tahap pra-keberangkatan hingga pascapulang.

“Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini untuk terus melangkah maju, memperkuat kolaborasi, dan memastikan seluruh pekerja migran Indonesia terlindungi dari hulu hingga hilir demi mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas Menteri P2MI.

Implikasi bagi Kebijakan Publik

Pernyataan Mukhtarudin menggarisbawahi kebutuhan akan penguatan mekanisme perlindungan yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan birokratis. Frasa “dari hulu hingga hilir” merujuk pada siklus lengkap migrasi kerja: perekrutan, pelatihan, penempatan, perlindungan selama bekerja, hingga reintegrasi setelah pulang. Setiap tahap tersebut memerlukan regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan akses layanan yang mudah bagi pekerja.

Di sisi lain, penempatan pekerja migran sebagai “pejuang ekonomi bangsa” dalam narasi kemerdekaan memiliki dimensi simbolik yang kuat. Ia menggeser persepsi publik dari pandangan yang kerap merendahkan pekerjaan migran menjadi pengakuan atas kontribusi nyata mereka terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam tahun-tahun mendatang, bagaimana komitmen ini diterjemahkan ke dalam anggaran, regulasi, dan layanan lapangan akan menjadi tolok ukur apakah peringatan kemerdekaan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan kehadiran negara.