Solusi untuk: China bantah suplai senjata untuk perang ke Iran

China Bantah Suplai Senjata untuk Perang ke Iran

Dari Beijing, pemerintah Tiongkok mengklaim tidak terlibat dalam pengiriman senjata untuk perang ke Iran, sehingga ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menaikkan tarif ekspor 50 persen terhadap barang-barang Tiongkok dianggap tidak tepat. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, mengatakan bahwa negara ini selalu bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam ekspor produk militer, serta menerapkan pengendalian ketat berdasarkan hukum dan peraturan Tiongkok serta kewajiban internasional. “Laporan media tentang hal ini sepenuhnya dibuat-buat,” tegas Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (14/4).

“Jika AS melanjutkan kenaikan tarif terhadap Tiongkok berdasarkan tuduhan ini, Tiongkok akan merespons dengan tindakan balasan,” tambah Guo Jiakun.

Dalam konteks yang berbeda, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menyatakan bahwa militer mereka siap memperkuat kemampuan bertahan jika konflik dengan Amerika Serikat dan Israel berlanjut. “Kami belum menggunakan seluruh kemampuan kami dan jika perang terus berlangsung, kami akan mengungkap kemampuan yang tidak diketahui musuh,” ungkap Juru Bicara IRGC, Hossein Mohebbi.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talaeinik, juga menyebutkan bahwa kemampuan angkatan bersenjata Iran telah meningkat, dengan rudal, drone, senjata, amunisi, serta peralatan militer lainnya yang cukup untuk menjalankan operasi ofensif dan defensif di masa depan. Menurut kantor berita Iran, IRNA, hal ini menunjukkan kesiapan Iran dalam menghadapi situasi konflik.

Blokade Selat Hormuz yang diperintahkan Trump dinilai memperburuk ketegangan dan tidak bertanggung jawab. “Dengan perjanjian gencatan senjata sementara yang masih berlaku, AS meningkatkan pengerahan militer dan melakukan blokade yang ditargetkan, sehingga hanya akan memperparah konfrontasi, meningkatkan ketegangan, melemahkan gencatan senjata yang sudah rapuh, serta semakin membahayakan jalur aman melalui Selat Hormuz,” jelas Guo Jiakun.

Tiongkok percaya bahwa hanya gencatan senjata lengkap yang mampu menciptakan kondisi untuk meredakan situasi. “Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk menghormati perjanjian gencatan senjata, berpegang pada arah pembicaraan damai, dan mengambil tindakan konkret agar lalu lintas normal melalui Selat Hormuz dapat dilanjutkan secepat mungkin,” tambah Guo Jiakun.

Menurut Guo Jiakun, prioritas utama adalah mencegah terjadinya pertempuran kembali serta mempertahankan momentum gencatan senjata yang tidak mudah dicapai. “Pihak-pihak terkait harus mematuhi gencatan senjata sementara dan tetap berupaya menyelesaikan perselisihan melalui cara politik dan diplomatik. Tiongkok akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk perdamaian, membawa pihak-pihak terkait ke meja perundingan, dan berupaya mengembalikan perdamaian serta stabilitas ke Timur Tengah,” kata dia.

Perang yang melibatkan Iran, AS, dan Israel sejak 28 Februari 2026 memicu lonjakan harga minyak dunia. Blokade Teheran di Selat Hormuz berdampak signifikan, menyebabkan kenaikan harga minyak, kerusakan fasilitas Iran mencapai 270 miliar dolar AS, dan menewaskan lebih dari 1.400 orang. Pada 8 April 2026, AS dan Iran mencapai gencatan senjata sementara selama dua pekan, diiringi upaya negosiasi damai di Islamabad pada 10 April 2026. Namun, perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan, terutama karena isu Selat Hormuz menjadi titik utama perbedaan.

Selat Hormuz diketahui menjadi jalur pengiriman sekitar 20 persen dari pasokan minyak, produk petroleum, dan gas alam cair (LNG) dunia. Komando Pusat (CENTCOM) AS mengumumkan akan memulai blokade jalur maritim pada Senin (13/4) pukul 14:00 waktu setempat, sesuai arahan Trump. Langkah ini dikhawatirkan semakin memperburuk situasi krisis di wilayah tersebut.