New Policy: China larang Menhan Filipina masuk wilayahnya, termasuk HK dan Makau

China Larang Menteri Pertahanan Filipina Masuk Wilayahnya, Termasuk Hong Kong dan Makau

New Policy – Beijing, Rabu – Pemerintah Tiongkok mengambil langkah tegas dengan membatasi akses Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., serta keluarganya ke wilayah Tiongkok. Larangan tersebut dilakukan sebagai bentuk sanksi atas pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak bertanggung jawab oleh pihak Tiongkok. Pengumuman ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok, yang menekankan bahwa Gilberto dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling terbuka mengkritik Tiongkok di negara itu.

Alasan Sanksi Tiongkok

Dalam pernyataan yang terbit pada Kamis (11/6), Kementerian Luar Negeri Tiongkok menjelaskan bahwa sanksi diberlakukan karena Gilberto secara berulang kali mengeluarkan pernyataan yang dinilai merusak kepentingan Tiongkok. Ia juga dianggap menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral antara kedua negara. “Perilaku sembrono Gilberto akan menjadi bumerang, dan kepentingan Filipina serta seluruh rakyatnya akan menanggung akibatnya,” tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat.

“Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan keputusan soal sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya. Ia adalah salah satu orang yang paling terang-terangan di antara segelintir individu yang memusuhi Tiongkok di Filipina,” ujar Lin Jian.

Larangan tersebut tidak hanya mencakup wilayah Tiongkok utama, tetapi juga mencakup Hong Kong dan Makau. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa organisasi maupun individu di wilayahnya dilarang berpartisipasi dalam transaksi bisnis, kerja sama, atau aktivitas lain yang terkait dengan Gilberto, istrinya, dan anaknya. “Kami melihat bagaimana Gilberto terus memutarbalikkan fakta dan menjelekkan Tiongkok. Retorika dan tindakannya yang beracun tidak terkait dengan upaya ‘membela bangsanya’,” tambah Lin Jian.

Respons Filipina

Departemen Luar Negeri Manila mengakui bahwa sanksi yang diberikan Tiongkok merupakan hak prerogatif negara tersebut, tetapi menyebut tindakan itu sebagai “langkah tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral.” “Langkah-langkah ini tidak berkontribusi pada peningkatan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara,” kata Pemerintah Filipina.

Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., yang diangkat oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada bulan Juni 2023, dikenal sebagai kritikus yang tegas terhadap kebijakan Tiongkok di Laut China Selatan. Ia sering menyebut klaim Tiongkok atas wilayah tersebut sebagai “fiksi dan kebohongan terbesar,” serta menyalahkan Presiden Xi Jinping dan para pendukungnya di Partai Komunis Tiongkok atas tindakan agresif dan ilegal yang dianggap merugikan Filipina.

Upaya Gilbero untuk Memperkuat Kemitraan

Sebagai bagian dari strategi luar negerinya, Gilberto aktif memimpin upaya memperdalam hubungan pertahanan dan keamanan Manila dengan Amerika Serikat, sekutu lama Filipina. Langkah ini mencakup peningkatan latihan tempur tahunan dengan pasukan AS, termasuk patroli angkatan laut bersama dan kegiatan di Laut China Selatan. Selain itu, ia juga berperan dalam menjalin perjanjian kemitraan dengan negara-negara seperti Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru, yang diharapkan bisa memperkuat posisi Filipina dalam menghadapi dominasi Tiongkok di wilayah strategis tersebut.

“Sanksi yang diberikan Tiongkok menggarisbawahi apa yang mereka lakukan terhadap mereka yang berbicara jujur melawan tipu daya mereka,” komentar Gilberto.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Gilberto menyebut klaim Tiongkok di Laut China Selatan sebagai “fiksi dan kebohongan terbesar.” Ia mengkritik kebijakan agresif Beijing dan menunjuk Xi Jinping serta pendukungnya dalam Partai Komunis Tiongkok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. “Mereka terus menekan wilayah kami dengan cara yang tidak adil,” tegasnya dalam wawancara.

Lin Jian menegaskan bahwa provokasi sembrono dari segelintir orang seperti Gilberto telah memperburuk perselisihan antara Tiongkok dan Filipina. “Kebijakan yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan ketegangan dan mengancam kepentingan Filipina secara fundamental,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut memperkuat sikap Tiongkok dalam memperhatikan kredibilitas dan integritas pihak asing yang mengkritik kebijakan negara.

Proses Pemberlakuan Sanksi

Menurut pengumuman resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, sanksi ini diberlakukan sebagai respons atas pernyataan-pernyataan Gilberto yang dianggap merusak hubungan bilateral. Pemerintah Tiongkok menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi kepentingan nasional, terutama di bidang politik dan keamanan. “Kami yakin langkah ini akan memberikan efek jangka panjang dalam menegakkan kebijakan yang konsisten,” kata Lin Jian.

Kebijakan sanksi ini menunjukkan kekuatan Tiongkok dalam menangani isu yang dianggap sensitif, terutama terkait dengan peran negara-negara lain dalam menghadapi dominasi Tiongkok di wilayah Asia Tenggara. Dengan melarang akses ke wilayah Tiongkok, pihaknya ingin menekan pengaruh luar yang dianggap merugikan kepentingan sah mereka. “Tindakan sembrono ini harus dihentikan agar hubungan bilateral bisa stabil,” imbuh Lin Jian.

Analisis Sanksi dan Dampaknya

Meski Filipina menganggap sanksi Tiongkok sebagai keputusan yang sah, beberapa analis menyebut bahwa tindakan ini menggambarkan kecemasan pihak Tiongkok terhadap kemungkinan terjadinya perang dingin diplomatik. Dengan larangan masuk ke Hong Kong dan Makau, yang secara teknis merupakan wilayah otonom di bawah Tiongkok, pemerintah Beijing ingin memperkuat posisi politiknya di tingkat regional. “Ini juga sebuah pesan untuk menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan menurunkan postur kebijakan terhadap ancaman dari luar,” kata pakar