Mendukbangga: TPK diberdayakan bantu korban gempa dan karhutla

Mobilisasi Tim Pendamping Keluarga untuk Tanggap Bencana Gempa NTT dan Karhutla

Ayobantudonasi.com – Di tengah derasnya gelombang bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam waktu bersamaan, pemerintah pusat mengambil langkah konkret dengan mengaktifkan kembali peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak bantuan sosial di tingkat akar rumput. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, saat menyampaikan arahan di Jakarta Pusat pada Senin.

TPK merupakan unit lapangan yang dibentuk dari gabungan tenaga kesehatan, kader Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PKK), serta kader Keluarga Berencana (KB). Dalam kondisi normal, tim ini bertugas mendampingi keluarga dalam perencanaan, kesehatan reproduksi, dan penguatan ekonomi rumah tangga. Namun kali ini, mandat mereka diperluas secara darurat: turun langsung ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta ke kawasan yang dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa provinsi Kalimantan.

Arahan Pimpinan BKKBN untuk Respons Darurat

Wihaji menjelaskan bahwa dalam rapat pimpinan yang ia pimpin pada hari tersebut, seluruh kepala kantor BKKBN di daerah diminta memberikan laporan situasi terkini. Ia secara spesifik menyinggih kondisi NTT yang dilanda gempa serta tiga provinsi Kalimantan—Barat, Selatan, dan Timur—yang tengah berjuang menghadapi paparan asap pekat.

“Hari ini saya sudah rapat pimpinan, semua kepala kantor BKKBN yang saya ikutkan,包括 NTT tadi saya suruh laporan, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, yang terdampak terhadap asap. Tentu kita punya TPK, harapan kita di tempat masing-masing apa yang bisa dikerjakan, kita bantu,” kata Wihaji di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Senin.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa TPK tidak akan menunggu instruksi berlapis dari pusat. Setiap tim di daerah diberi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga—mulai dari pendampingan psikososial, distribusi informasi kesehatan, hingga koordinasi logistik bantuan—sesuai kapasitas lokal masing-masing.

Delapan Fungsi Keluarga sebagai Landasan Kemanusiaan

Wihaji menekankan bahwa Kemendukbangga/BKKBN mengemban delapan fungsi keluarga yang bersifat permanen dan tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apa pun, termasuk saat bencana melanda. Kedelapan fungsi itu meliputi: cinta kasih, agama, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.

Dalam konteks gempa NTT, fungsi perlindungan dan cinta kasih menjadi paling krusial. Ribuan keluarga kehilangan anggota, tempat tinggal, dan rasa aman dalam hitungan jam. Kehadiran TPK di lapangan diharapkan menjadi jembatan antara negara dan warga yang terputus akses informasinya akibat kerusakan infrastruktur komunikasi.

“Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk ayo, kita bantu keluarga kita yang ada di NTT, di tujuh kabupaten dan kota, kan kita punya organisasi ikatan penyuluh KB, bukan sebagai pemerintah saja, melainkan kita selaku warganegara yang kebetulan ada delapan fungsi keluarga, kita mesti hadir dan terketuk hatinya,” ujar Wihaji.

Ia juga menyoroti peran Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) sebagai jaringan sukarela yang melampaui batas birokrasi. Bagi Wihaji, solidaritas warga negara dalam membantu sesama bukan sekadar kebijakan, melainkan panggilan moral yang berakar pada nilai-nilai keluarga itu sendiri.

Angka Korban Gempa NTT Naik Menjadi Seratus Jiwa

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lonjakan signifikan pada jumlah korban jiwa akibat gempa bumi yang mengguncang NTT. Kepala BNPB Suharyanto, dalam konferensi pers daring yang digelar di Jakarta pada Senin, mengonfirmasi bahwa total korban meninggal telah mencapai seratus orang.

Penambahan angka tersebut, kata Suharyanto, bukan berasal dari korban baru yang tertimpa reruntuhan, melainkan dari pasien yang sebelumnya menjalani perawatan intensif karena luka berat namun akhirnya tidak tertolong.

“Untuk jumlah meninggal, ini perlu kami tegaskan, bahwa yang meninggal seratus ini adalah korban gempa yang semula luka berat, yang dirawat di fasilitas kesehatan, ini tidak berhasil diselamatkan, sehingga yang semula di hari pertama, hari kedua ada 48 yang meninggal dunia, angka per hari ini total menjadi seratus yang meninggal dunia,” katanya.

Di luar korban jiwa, BNPB melaporkan 1.603 orang mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan bervariasi. Sementara itu, sebanyak 180.327 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara karena rumah mereka rusak atau berada di zona rawan gempa susulan. Skala pengungsian sebesar ini menuntut koordinasi logistik pangan, air bersih, dan layanan kesehatan yang berkelanjutan selama berminggu-minggu.

Presiden Prabowo Perintahkan Water Bombing dan Penerjunan PRCPB untuk Karhutla Riau

Sementara NTT bergulat dengan pascagempa, ancaman lain mengintai dari arah timur. Presiden Prabowo Subianto memastikan pengerahan water bombing—penyemprotan air dari udara untuk memadamkan titik api—serta tim Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat (PRCPB) yang melibatkan penerjun bebas (freefall) untuk menangani karhutla di Provinsi Riau.

Prabowo juga menegaskan bahwa setiap personel yang diterjunkan langsung ke titik panas atau titik api wajib dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Instruksi ini menjadi penting mengingat suhu di sekitar titik kebakaran dapat mencapai lebih dari 400 derajat Celsius, sementara paparan asap mengandung partikel halus dan gas beracun yang berbahaya bagi paru-paru.

Kombinasi dua bencana berskala nasional dalam waktu bersamaan—gempa di barat dan karhutla di timur—menjadi ujian nyata bagi kapasitas tanggap darurat Indonesia. Aktivasi TPK oleh Kemendukbangga/BKKBN menandai bahwa respons bencana tidak lagi terbatas pada sektor infrastruktur dan medis, melainkan merambah ke dimensi sosial-budaya keluarga yang selama ini menjadi fondasi ketahanan komunitas di tingkat desa dan kelurahan.