Main Agenda: PP Aisyiyah usul panduan darurat bencana diperbarui demi gizi anak

PP Aisyiyah Usulkan Pembaruan Panduan Darurat Bencana untuk Perbaikan Gizi Anak

Main Agenda –

Jakarta – Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat Aisyiyah mengajukan usulan perbaikan terhadap panduan penanganan darurat bencana, dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan anak. Rahmawati Husein, Ketua LLHPB PP Aisyiyah, menyampaikan bahwa fase darurat dan pemulihan bencana memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk memastikan kesehatan nutrisi balita dan keluarga. Menurutnya, kondisi gizi anak terutama dalam masa pemulihan sangat bergantung pada kebijakan yang dijalankan saat bencana terjadi. “Transisi fase darurat di Tamiang masih berlangsung hingga kini, yang menegaskan pentingnya langkah penanganan ini,” jelas Rahmawati dalam forum laporan publik edukasi gizi di daerah bencana, seperti yang dilaporkan di Jakarta, Minggu.

Penanganan Gizi Harus Dilakukan Sejak Awal

Rahmawati, yang juga menjadi anggota unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menekankan bahwa kebutuhan gizi tidak boleh hanya diperhatikan setelah bencana berakhir. Ia menilai, penanganan nutrisi harus menjadi prioritas sejak awal respons kemanusiaan dimulai. “Dalam proses pemulihan, kualitas makanan yang didistribusikan sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan nutrisi yang lengkap dan seimbang,” tambahnya. Ia menyampaikan bahwa panduan yang digunakan saat ini, yang telah disusun Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis pada 2014 dan 2019, dinilai perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mengatasi tantangan pascabencana.

Kebutuhan Gizi Balita dan Keluarga Rentan

Dalam usulan ini, LLHPB PP Aisyiyah ingin menambahkan fokus pada kebutuhan khusus balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kebutuhan ini, menurut Rahmawati, sering kali terabaikan dalam sistem penanganan darurat yang fokus pada penyediaan makanan dasar. “Di lapangan, kita masih melihat bantuan pangan berupa makanan instan seperti mi, biskuit, atau kental manis. Padahal, bahan-bahan tersebut tidak memberikan nilai gizi yang cukup untuk tumbuh kembang anak,” ujarnya.

“Pemenuhan gizi harus menjadi prioritas sejak fase darurat, bukan hanya saat bencana mereda. Karena jangka panjang, makanan instan bisa mengurangi asupan nutrisi penting,” kata Rahmawati.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan gizi balita tidak hanya terkait pada kuantitas, tetapi juga kualitas makanan. Dalam kondisi darurat, akses terhadap makanan sehat sering terbatas, sehingga bantuan pangan harus dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara optimal. “Kita harus membangun kesadaran masyarakat mengenai kandungan gizi makanan yang diberikan. Jadi, saat bencana terjadi, makanan instan dan produk berkalori tinggi, meskipun cepat terkonsumsi, justru bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang,” terang Rahmawati.

Pengalaman Lapangan Sebagai Dasar Perbaikan

Usulan pembaruan panduan darurat ini didasari oleh pengalaman di lapangan yang menunjukkan kekurangan dalam pendekatan sebelumnya. Rahmawati menyebut bahwa sebagian besar bantuan pangan yang diberikan tidak menggabungkan nutrisi esensial, seperti protein, vitamin, dan mineral, yang dibutuhkan anak-anak. Ia mencontohkan bagaimana mi instan dan kental manis, meski cepat tersedia, justru kurang bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang. “Dalam beberapa kasus, makanan yang didistribusikan tidak hanya memenuhi kebutuhan kalori, tetapi juga memperhatikan nutrisi yang diperlukan anak,” ujarnya.

Berdasarkan situasi di lapangan, Rahmawati berpendapat bahwa panduan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Ia menyarankan penambahan panduan mengenai komposisi makanan yang lebih bervariasi dan kaya nutrisi, serta peningkatan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang. “Usulan dari acara hari ini bisa menjadi bahan perbaikan, karena panduan saat ini belum sepenuhnya mampu menangani dinamika pemulihan yang kompleks,” katanya.

Peran Komunitas Lokal dalam Pemulihan

Menurut Rahmawati, keterlibatan perempuan dan komunitas lokal sangat penting dalam proses pemulihan. “Masyarakat setempat lebih memahami sumber pangan lokal yang tersedia, sehingga mereka bisa menjadi mitra utama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak,” jelasnya. Ia menekankan bahwa pendekatan partisipatif akan meningkatkan efektivitas bantuan pangan, karena masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan dan preferensi lokal mereka.

Sementara itu, Budi Setiawan, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), menyoroti perlunya mengintegrasikan aspek gizi ke dalam pengelolaan dapur umum. Menurutnya, dapur umum tidak hanya bertugas menyediakan makanan, tetapi juga harus memastikan kebutuhan nutrisi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui terpenuhi. “Dapur umum perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai gizi kelompok rentan, terutama anak, agar distribusi bantuan tidak hanya berfokus pada jangka pendek,” ujarnya.

“Di masa pemulihan, penggunaan makanan instan harus dikurangi. Dapur umum harus beradaptasi dengan kebutuhan gizi yang lebih spesifik, sehingga masyarakat terdampak bisa terus mendapatkan nutrisi yang memadai,” kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa integrasi gizi dalam dapur umum bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan sejak awal. Ini termasuk penggunaan bahan-bahan lokal yang kaya akan nutrisi, serta pengurangan penggunaan bahan tambahan yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan anak, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan usulan pembaruan panduan darurat bencana ini, LLHPB PP Aisyiyah berharap dapat menghasilkan standar yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam penyediaan makanan, tetapi juga dalam membangun kesadaran gizi masyarakat. Hal ini penting karena, dalam jangka panjang, kebutuhan nutrisi anak-anak menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. “Kebutuhan gizi anak adalah kunci untuk mengurangi dampak bencana secara bertahap, sehingga mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang,” pungkas Rahmawati.

Usulan ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk revisi kebijakan nasional, serta memperkuat koordinasi antara lembaga penanggulangan bencana dengan organisasi kesehatan dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih holistik, pemulihan pasca-bencana bisa lebih cepat dan berkelanjutan