Ragam hukum kemarin, kasus Unsoed hingga penanganan karhutla

Penyidikan Korupsi Unsoed dan Siaga Udara Karhutla Kalbar: Dua Front Hukum yang Berjalan Paralel

Ayobantudonasi.com – Perkembangan dua perkara besar mewarnai agenda hukum nasional pada Sabtu (22/8). Di satu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lapisan baru dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Di sisi lain, kekuatan udara TNI Angkatan Udara mengaktifkan formasi delapan armada untuk meredam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Keduanya menuntut perhatian publik karena menyentuh langsung tata kelola pendidikan tinggi dan keselamatan lingkungan.

KPK: Rektor Unsoed Akuisisi Tiga Bidang Tanah Pasca-Gratifikasi

Salah satu temuan paling tajam dari penyidikan KPK adalah jejak transaksi properti yang dilakukan Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, setelah diduga menerima gratifikasi. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa Sodiq membeli tiga bidang tanah melalui keponakannya, MYN yang juga dikenal dengan nama Nono. Pembelian tersebut terjadi di tengah periode penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana dan potensi konflik kepentingan.

Husein mengungkapkan bahwa Sodiq diduga memberikan instruksi spesifik kepada MYN selama proses seleksi berlangsung. Dua frasa yang disebut sebagai kode komunikasi antara keduanya adalah:

“Jangan diminta di awal” dan “jika dikasih bilang terima kasih.”

Kode semacam ini, dalam praktik gratifikasi, kerap menjadi mekanisme untuk menyamarkan aliran dana agar tidak tercatat sebagai permintaan eksplisit. Bagi pembaca yang belum akrab dengan istilah gratifikasi, perlu dipahami bahwa gratifikasi mencakup setiap pemberian dalam bentuk apa pun yang diterima pejabat publik dan terkait dengan jabatannya, kecuali jika dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu tertentu. Ketidaksediaan pelaporan menjadikan gratifikasi itu milik negara dan dapat menjadi dasar penyidikan tindak pidana korupsi.

Guru sebagai Pengepul Kursi: Rp50 Juta hingga Rp500 Juta per Kursi

Dimensi lain yang diungkap KPK menyoroti peran guru sekolah sebagai pengepul atau koordinator dalam penawaran “kursi” jalur mandiri Unsoed. Nilai yang ditawarkan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp500 juta per kursi. Husein menyatakan bahwa KPK menemukan indikasi bahwa guru-guru tersebut bertugas mengumpulkan siswa di sekolah masing-masing untuk kemudian diarahkan ke jalur yang dimaksud.

Jalur mandiri atau jalur mandiri seleksi masuk perguruan tinggi pada dasarnya memberi ruang bagi calon mahasiswa untuk mendaftar tanpa melalui ujian nasional atau SNBT. Namun, ketika kursi di jalur ini diperjualbelikan dengan harga ratusan juta rupiah, mekanisme seleksi yang seharusnya berbasis kompetensi berubah menjadi transaksi yang melibatkan pihak-pihak di luar institusi pendidikan. Implikasinya, integritas akademik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi tergerus secara sistemik.

Dugaan Pemerasan Rp650 Juta untuk Kursi Fakultas Kedokteran

Temuan berikutnya mengarah pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed, Norman Arie Prayogo. KPK menduga Norman memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga total Rp650 juta agar anak mereka dapat diterima di Fakultas Kedokteran. Pemerasan tersebut diduga dilakukan melalui dua orang perantara, yakni DMW dan AW.

Angka Rp650 juta untuk satu kursi kedokteran jauh melampaui kisaran Rp50–500 juta yang disebutkan dalam konteks penawaran umum. Selisih ini mengindikasikan bahwa terdapat hierarki harga berdasarkan fakultas dan kemungkinan tekanan langsung dari pejabat yang berwenang atas keputusan penerimaan. Bagi keluarga yang membayar, beban finansial sebesar itu setara dengan biaya hidup tahunan di banyak kota menengah Indonesia, sehingga dampak sosialnya tidak dapat diremehkan.

Jual Beli Kursi Meluas ke FPIK dan FH

KPK juga menyebut bahwa tersangka dalam perkara penerimaan mahasiswa baru Unsoed tidak hanya bertransaksi untuk satu fakultas. Praktik jual beli kursi jalur mandiri dilaporkan turut mencakup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta Fakultas Hukum (FH). Perluasan ke beberapa fakultas sekaligus menunjukkan bahwa skema ini bukan insiden terisolasi, melainkan pola yang terstruktur di tingkat institusi.

Delapan Armada Udara Siaga untuk Karhutla Kalimantan Barat

Beralih ke front keamanan lingkungan, Satuan Tugas Udara menyiapkan delapan armada pesawat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Operasi mencakup patroli udara, pemadaman dari atas, serta modifikasi cuaca. Komandan Lanud Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setyono, merinci bahwa enam armada ditempatkan di Lanud Supadio, sementara dua armada lainnya digeser ke Kabupaten Ketapang.

Pemilihan Ketapang sebagai titik kedua bukan tanpa alasan. Kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan kawasan gambut dan hutan datar rendah yang secara historis menjadi episentrum karhutla di Kalimantan Barat. Kehadiran armada di dua titik memungkinkan cakupan respons yang lebih cepat tanpa harus menunggu pesawat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Operasi modifikasi cuaca, yang melibatkan penyemaian bahan kimia ke awan untuk memicu hujan buatan, menjadi instrumen krusial ketika api sudah menyebar luas dan akses darat terhambat oleh medan gambut.

Kedua peristiwa ini, meski berbeda domain, memperlihatkan satu benang merah: lemahnya pengawasan terhadap kekuasaan—baik di ruang rektorat maupun di ruang kendali lingkungan—dapat menghasilkan kerugian yang jauh melampaui satu individu. Transparansi dalam tata kelola pendidikan dan kesiapsiagaan dalam pengelolaan bencana udara sama-sama menuntut akuntabilitas yang tidak bisa ditunda.