Media peringatkan penghindaran Jepang dari refleksi perang

Bayang-Bayang Pra-Perang Kembali Mengintai Jepang di Peringatan ke-81 Penyerahan

Ayobantudonasi.com – Peringatan ke-81 penyerahan tanpa syarat Jepang dalam Perang Dunia II tahun ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih menjadi momentum introspeksi kolektif, upacara tersebut justru memicu gelombang kritik tajam dari media dalam negeri. Pada hari Minggu (16/8), sejumlah surat kabar besar Jepang menerbitkan editorial yang secara terbuka menuding pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi telah mengabaikan tanggung jawab historis negara atas perang, sekaligus mengabaikan penderitaan yang ditimbulkan oleh ekspansi militer Jepang di kawasan Asia pada dekade 1930-an hingga 1945.

Konteksnya penting: Jepang telah membangun identitas pascaperang di atas fondasi pasifisme konstitusional. Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang mengesampingkan hak berperang dan mempertahankan militer hanya untuk pertahanan sendiri, menjadi pilar hubungan diplomatik Tokyo dengan tetangga-tetangganya selama delapan dekade. Ketika elemen-elemen fondasi itu mulai diganggu, pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal retorika, melainkan soal arah peradaban politik Jepang ke depan.

Pidato yang Menghilangkan Kata “Penyesalan”

Pada hari Sabtu, sehari sebelum peringatan resmi, Takaichi menyampaikan pidato di Upacara Peringatan Nasional untuk Para Korban Perang. Yang mencolok bukan apa yang diucapkan, melainkan apa yang sengaja dikesampingkan. Tidak satu pun kalimat dalam pidato tersebut merujuk pada perang agresi yang dilancarkan Jepang terhadap negara-negara tetangga di Asia. Tidak ada permintaan maaf atas sejarah ekspansi militer. Kata “penyesalan” pun tidak muncul sama sekali dalam naskah pidato.

Kehilangan elemen-elemen itu bukan kebetilan linguistik. Selama puluhan tahun, pernyataan penyesalan resmi Jepang atas agresi masa lalu menjadi mekanisme yang memungkinkan negara-negara Asia menerima kehadiran Tokyo di kawasan. Menghapusnya dari pidato tingkat negara pada peringatan sebesar ini mengirimkan sinyal bahwa pemerintah baru memandang beban sejarah sebagai hambatan, bukan sebagai kewajiban moral.

Kunjungan Yasukuni: Simbol yang Tidak Bisa Diabaikan

Pada hari Sabtu yang sama, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi bersama sejumlah anggota kabinet mengunjungi Kuil Yasukuni di Tokyo. Lokasi ini bukan tempat ziarah biasa. Di dalamnya diabadikan nama 14 penjahat perang Kelas A yang dijatuhi hukuman dalam pengadilan internasional pascaperang. Bagi banyak warga China dan Korea Selatan, keberadaan nama-nama tersebut menjadikan Yasukuni sebagai simbol bahwa Jepang belum sepenuhnya berjarak dari militerisme.

Aspek yang memperparah kekhawatiran adalah posisi Koizumi sendiri. Sebagai menteri yang memimpin Pasukan Bela Diri Jepang, kunjungan ke institusi yang secara historis berfungsi sebagai pusat mobilisasi masyarakat untuk perang dalam kerangka Shinto Negara bukan sekadar tindakan personal. Ia menyentuh inti doktrin pasifisme yang menjadi landasan konstitusional Jepang sejak 1947. Jika seorang menteri pertahanan secara terbuka menghormati simbol militerisme, pesan yang tersampaikan kepada publik dan kepada sekutu maupun tetangga adalah bahwa batas-batas lama sedang diuji.

Kredibilitas Jepang sebagai negara yang cinta damai akan terkikis jika pelajaran dari perang tidak dihadapi secara langsung.

Pernyataan tersebut merangkum inti kekhawatiran yang diutarakan Mainichi Shimbun dalam editorialnya. Media itu menegaskan bahwa tanpa konfrontasi jujur terhadap masa lalu, Jepang kehilangan legitimasi moral untuk berbicara tentang perdamaian di forum internasional.

Trajektori Kebijakan: Dari Retorika ke Realitas

Kritik tidak berhenti pada pidato dan kunjungan simbolik. Tokyo Shimbun dalam editorialnya mengarahkan perhatian pada rangkaian kebijakan konkret yang sedang digulirkan pemerintahan Takaichi. Langkah-langkah tersebut mencakup pencabutan pembatasan ekspor senjata mematikan, peningkatan signifikan anggaran pertahanan, serta penguatan aparat intelijen nasional. Secara terpisah, masing-masing kebijakan dapat dibenarkan dalam kerangka keamanan kawasan. Namun ketika dibaca sebagai satu kesatuan, polanya menunjukkan kecenderungan yang jelas menuju apa yang disebut “kembali ke era praperang.”

Upaya menghidupkan kembali industri militer dalam skala besar dan memperluas kapabilitas ofensif memiliki kemiripan struktural dengan kebijakan Jepang menjelang dan selama perang. Bukan berarti setiap peningkatan pertahanan otomatis berarti agresi, tetapi akumulasi perubahan tanpa kerangka refleksi historis menciptakan ruang bagi asumsi terburuk di luar negeri dan bagi narasi revisionis di dalam negeri.

Dampak Geopolitik dan Demokrasi Pascaperang

Hubungan Jepang dengan China dan Korea Selatan telah lama diwarnai ketegangan sejarah. Setiap gestur yang dianggap mengabaikan penderitaan korban agresi masa lalu memperlebar jurang kepercayaan. Dalam konteks persaingan strategis yang semakin intens di Asia Timur, erosi kepercayaan tersebut bukan sekadar masalah diplomatik; ia mempersempit ruang kerja sama dalam isu-isu seperti keamanan maritim, perubahan iklim, dan stabilitas ekonomi kawasan.

Yang lebih mendasar adalah risiko terhadap demokrasi pascaperang Jepang sendiri. Editorial Tokyo Shimbun mendesak agar dorongan menuju “kembali ke era praperang” dikoreksi segera. Peringatan yang disampaikan bersifat tegas: jika struktur demokrasi yang dibangun di atas pengakuan terhadap kesalahan masa lalu sampai dirusak, maka koreksi akan menjadi mustahil. Semua akan terlambat.

Peringatan ke-81 penyerahan seharusnya menjadi cermin, bukan layar untuk menampilkan narasi baru. Ketika media dalam negeri sendiri harus mengingatkan pemerintahnya akan kewajiban refleksi, itu menandakan bahwa jarak antara Jepang pascaperang dan bayang-bayang masa lalunya telah menyempit secara signifikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah bayangan itu ada, melainkan apakah masyarakat Jepang masih memiliki kemauan kolektif untuk tidak melangkah ke dalamnya.