Wamentan ajak HKTI Jatim jadi garda terdepan cegah penyimpangan
HKTI Jawa Timur Diminta Menjadi Penjaga Utama Program Pertanian
Wamentan ajak HKTI Jatim jadi garda – Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Dalam sebuah kesempatan penting, Wamentan ajak HKTI Jatim jadi garda terdepan dalam upaya mencegah berbagai praktik penyimpangan yang selama ini menghambat kemajuan sektor pertanian nasional. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono secara resmi mengajak Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur untuk mengambil posisi strategis sebagai penjaga utama program-program pertanian yang sedang dijalankan pemerintah. Peran krusial ini mencakup upaya mencegah berbagai praktik penyimpangan dalam program pertanian yang berpotensi menghambat kemajuan sektor tersebut secara keseluruhan.
Saat menghadiri acara pelantikan DPD HKTI Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Malang pada hari Jumat, Sudaryono menekankan pentingnya partisipasi aktif dari para anggota HKTI. Ia memberikan contoh konkret mengenai tindakan yang harus diambil ketika ditemukan pelanggaran. “Kalau panjenengan (kalian) mengetahui ada orang, misalnya menjual pupuk di atas ketentuan itu, ya dilaporkan,” tegasnya dengan jelas kepada para hadirin. Penekanan ini menunjukkan bahwa pengawasan dari tingkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
HKTI Sebagai Mata dan Telinga Pemerintah
Sudaryono menyampaikan bahwa organisasi HKTI memiliki potensi besar untuk menjadi corong utama dalam menyosialisasikan program-program pertanian secara spesifik kepada masyarakat. Selain itu, HKTI juga diharapkan berperan sebagai mata dan telinga yang aktif mengawasi serta mencegah segala bentuk praktik kecurangan di lapangan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh keberpihakan penuh terhadap kesejahteraan para petani di seluruh Indonesia. Program-program yang telah dirancang perlu diimplementasikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para petani.
Meskipun demikian, tidak semua program pemerintah mendapat sambutan positif dari segelintir pihak. Beberapa orang merasa terganggu dengan kehadiran program baru karena mereka tidak lagi bisa melakukan kecurangan demi meraup keuntungan pribadi. Kelompok ini seringkali tidak memandang kesejahteraan petani maupun perkembangan pertanian nasional secara menyeluruh. Kehadiran HKTI sebagai garda terdepan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan lebih efektif dan transparan.
“Jangan sampai kita hanya menjadi negara yang punya potensi saja, makanya harus dieksekusi,” ucap Sudaryono dengan penekanan pada pentingnya eksekusi yang nyata. Pernyataan ini menjadi dasar bagi HKTI untuk lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan program pertanian di tingkat daerah.
Komitmen HKTI untuk Mendukung Kebijakan Pertanian
Di sisi lain, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, Arum Sabil, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengambil peran membantu pemerintah. Tujuannya adalah memastikan seluruh program pertanian bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. HKTI Jawa Timur juga akan memberikan informasi akurat mengenai sasaran tentang potret riil kondisi pertanian di setiap daerah di provinsi setempat. Data yang dikumpulkan akan menjadi bahan pertimbangan penting untuk membuat regulasi dan keputusan kebijakan pertanian, peternakan maupun perkebunan.
Menurut Arum Sabil, data yang dikumpulkan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting untuk membuat regulasi dan keputusan kebijakan pertanian, peternakan maupun perkebunan. Ia mengutip pernyataan Wamentan bahwa pembentukan kebijakan dari pemerintah harus menghadirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak secara seimbang.
“Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat sebuah regulasi dan keputusan kebijakan pertanian, peternakan maupun perkebunan. Bahasanya dari Pak Wamentan adalah bagaimana pembentukan kebijakan dari pemerintah menghadirkan keadilan bagi semua pihak,” ujar Arum Sabil.
Arum Sabil juga memastikan bahwa selain bekerja sama dengan pemerintah, HKTI selalu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap terjadinya penyelewengan kebijakan maupun program dari pemerintah oleh pihak tertentu yang merugikan petani. Dengan berbagi peran, misalnya bagi pengusaha dalam bidang alat pertaniannya, tantangan yang ada perlu dihadapi bersama-sama melalui sinergisitas yang kuat antar semua pemangku kepentingan. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi HKTI sebagai garda terdepan dalam mencegah penyimpangan di sektor pertanian.
