Strategi Penting: Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU

Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kebijakan kerja jarak jauh untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat tidak diterapkan di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan oleh sifat tugas yang membutuhkan kehadiran langsung di lapangan. Menurut Dody, Kementerian PU tidak hanya bertugas membangun infrastruktur, tetapi juga berperan aktif dalam mengelola respons bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan BPBD di berbagai wilayah Indonesia.

“Di Kementerian PU sebenarnya tidak ada sistem WFH, karena selain membangun infrastruktur, kami juga bagian dari tim utama ketika terjadi bencana,” ujar Menteri PU Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Karena peran strategis ini, kehadiran pegawai di lokasi fisik dinilai sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Dody menegaskan bahwa kebijakan tidak menerapkan kerja jarak jauh berlaku di seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, mengingat kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan kerja remote.

“Kemarin terjadi longsoran dan korban meninggal di Deli Serdang, jadi memang kami tidak bisa WFH,” tambah Menteri PU Dody.

Dody juga menegaskan bahwa keputusan ini tetap sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi penggunaan sumber daya dan operasional perkantoran. Untuk mengurangi penggunaan energi, kementeriannya menerapkan penghematan listrik serta pendingin ruangan setelah jam kerja, sekaligus memanfaatkan sirkulasi udara alami di ruang kerja. Ia berharap langkah ini memberikan manfaat nyata bagi penghematan anggaran, meski seluruh pegawai tetap bekerja secara langsung di kantor atau lapangan.