Strategi Penting: Komnas HAM dorong verifikasi lapangan industri nikel
Komnas HAM Dorong Verifikasi Lapangan Industri Nikel
Dari Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penguatan verifikasi langsung dalam pengawasan industri nikel. Langkah ini diambil setelah ditemukan praktik label hunting, di mana perusahaan dinilai mengambil sertifikasi tanpa adanya implementasi nyata di lapangan.
Komnas HAM mengungkapkan bahwa penilaian kepatuhan perusahaan saat ini masih bergantung pada pendekatan administratif. Hal ini menurutnya berpotensi menyembunyikan kondisi aktual di lokasi produksi. “Selain PROPER, ada PRISMA. Kedua program ini diperoleh karena berbasis self-assessment. PROPER juga demikian, karena perusahaan ingin mendapatkan penghargaan atau sertifikasi,” jelas Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, kepada ANTARA setelah peluncuran Kajian “Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Kamis.
“Mekanisme ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mencapai status kepatuhan tanpa ada implementasi yang substansial,” tambah Uli.
Komnas HAM juga mengingatkan bahwa mengandalkan dokumen saja tidak cukup untuk menilai apakah perusahaan benar-benar memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan. “Hanya melihat dokumen tidak memadai. Dengan demikian, perusahaan cenderung melakukan label hunting,” katanya.
Lebih lanjut, lembaga tersebut menyatakan bahwa kelemahan verifikasi berdampak pada pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk kualitas udara di kawasan industri nikel. “Kami menyarankan perusahaan juga melakukan pemulihan. Contohnya, menyediakan alat ukur kualitas udara seperti di kota besar agar masyarakat mengetahui kondisi lingkungan,” ujar Uli.
“Akses informasi mengenai kualitas udara penting untuk membantu masyarakat mengantisipasi risiko kesehatan. Jika udara buruk, masyarakat bisa menggunakan masker atau membatasi aktivitas,” katanya.
Di samping itu, Komnas HAM menekankan pentingnya perusahaan menjalankan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan, termasuk pengendalian emisi dan pemantauan kualitas udara secara rutin. Lembaga ini juga menyoroti tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak.
Komnas HAM menegaskan bahwa peningkatan verifikasi lapangan, transparansi lingkungan, serta peningkatan kanal pengaduan publik adalah langkah kritis untuk memastikan industri nikel benar-benar memenuhi standar dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
